NasDem Buka Peluang Bentuk Poros Koalisi Baru

Mula AkmalMula Akmal - Rabu, 25 Januari 2023
NasDem Buka Peluang Bentuk Poros Koalisi Baru

Surat suara. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Koalisi Perubahan yang digagas Partai NasDem, Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terancam gagal dibentuk.

Jika hal tersebut terjadi, Partai NasDem mempersiapkan alternatif poros koalisi baru untuk mengusung Anie Baswedan sebagai calon presiden (capres).

Baca Juga:

NasDem Berang PDIP Sebut Mentan Dukung Impor Beras

"Ketika (koalisi) ini terhambat dengan persyaratan yang tidak mungkin kita penuhi, tentunya kita harus punya alternatif-alternatif,” kata Waketum NasDem Ahmad Ali, Rabu (25/1).

Ali mengatakan, NasDem tak bisa mengusung Anies sendiri karena terganjal ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold sebesar 20 persen kursi DPR RI.

Karena itu, kata Ali, NasDem membutuhkan parpol lain untuk berkoalisi mengusung Anies sebagai capres

“Baru NasDem yang hari ini mendukung Anies, yang lain belum ada pencetusnya. Sekarang kita menunggu,” ujar Ali.

Ali mengungkapkan, Demokrat dan PKS masih berkukuh menyodorkan kadernya untuk menjadi pendamping Anies.

Baca Juga:

Koalisi PKS, NasDem dan Demokrat Tidak Saling Memaksa

Demokrat menawarkan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), sementara PKS menyodorkan Ahmad Heryawan.

Ia mengingatkan, untuk memenangkan kontestasi Pilpres tak boleh ada parpol yang memaksakan kehendak.

“Jadi kalau itu tidak diterima Koalisi Perubahan tidak terjadi, artinya itu saling mengunci," imbuhnya.

Lebih lanjut Ali menambahkan, pembahasan kriteria cawapres semestinya dilakukan setelah ketiga parpol resmi mendeklarasikan Koalisi Perubahan.

“Katakan NasDem, Demokrat, PKS sama-sama sudah menandatangani kesepakatan mengusung Anies (sebagai) calon presiden, itu namanya koalisi,” pungkas Ali. (Pon)

Baca Juga:

Koalisi Perubahan Tidak Goyah Digoyang Isu Reshuffle Menteri NasDem

#Koalisi Pilpres #Partai Nasdem #Partai Demokrat #Partai Keadilan Sejahtera (PKS) #Pilpres #Pilpres 2024 #Pemilu #Pemilu 2024
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Berita
Kubu Pro Junta Militer Menang Pemilu, Kuasi 86 Persen Kursi Parlemen
Parlemen Myanmar, yang terdiri atas dua majelis, memiliki jumlah total kursi sebanyak 664, tetapi dengan 25 persen kursi dialokasikan untuk perwira militer.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 31 Januari 2026
Kubu Pro Junta Militer Menang Pemilu, Kuasi 86 Persen Kursi Parlemen
Indonesia
Revisi UU Pemilu, NasDem Ingin Ambang Batas Parlemen Sampai 7 Persen
Penghapusan ambang batas berpotensi melahirkan fragmentasi partai yang berlebihan dan melemahkan efektivitas pemerintahan
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 30 Januari 2026
Revisi UU Pemilu, NasDem Ingin Ambang Batas Parlemen Sampai 7 Persen
Indonesia
Revisi UU Pemilu, PAN Minta Ambang Batas Pilpres dan Parlemen Dihapus
PAN mengusulkan agar ambang batas pilpres dan parlemen dihapus dalam revisi UU Pemilu.
Soffi Amira - Jumat, 30 Januari 2026
Revisi UU Pemilu, PAN Minta Ambang Batas Pilpres dan Parlemen Dihapus
Indonesia
Santer Isu Reshuffle Kabinet Usai Thomas Djiwandono Jadi Deputi Gubernur BI, Demokrat dan Golkar Serahkan ke Prabowo
Demokrat dan Golkar menegaskan reshuffle Kabinet Merah Putih merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo, usai Thomas Djiwandono mundur dari Wamenkeu.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 29 Januari 2026
Santer Isu Reshuffle Kabinet Usai Thomas Djiwandono Jadi Deputi Gubernur BI, Demokrat dan Golkar Serahkan ke Prabowo
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Berwasiat Agar Gibran dan Kaesang Jadi Pasangan Capres-Cawapres di Pemilu 2029
Beredar informasi yang menyebut Presiden ke-7 RI Joko Widodo akan menduetkan Gibran-Kaesang di Pilpres 2029. Cek kebenaran informasinya.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 28 Januari 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Berwasiat Agar Gibran dan Kaesang Jadi Pasangan Capres-Cawapres di Pemilu 2029
Indonesia
Istana Respons Usulan E-Voting Pilkada, Sebut Perlu Kajian Mendalam
Mensesneg, Prasetyo Hadi, merespons usulan soal e-voting Pilkada. Ia meminta hal itu membutuhkan kajian mendalam.
Soffi Amira - Senin, 19 Januari 2026
Istana Respons Usulan E-Voting Pilkada, Sebut Perlu Kajian Mendalam
Indonesia
Istana Bantah Isu Pemilihan Presiden Lewat MPR, Pastikan Tetap Dipilih Rakyat
Mensesneg, Prasetyo Hadi mengatakan, tidak wacana pemilihan Presiden lewat MPR. Pilpres akan tetap dipilih langsung oleh rakyat.
Soffi Amira - Senin, 19 Januari 2026
Istana Bantah Isu Pemilihan Presiden Lewat MPR, Pastikan Tetap Dipilih Rakyat
Indonesia
Legislator NasDem Ingatkan Program Sekolah Rakyat Harus Fokus di Daerah Tertinggal
Keberadaan Sekolah Rakyat akan menjadi solusi konkret untuk menekan angka putus sekolah.
Dwi Astarini - Jumat, 16 Januari 2026
Legislator NasDem Ingatkan Program Sekolah Rakyat Harus Fokus di Daerah Tertinggal
Indonesia
SBY Dibawa-bawa dalam Kasus Ijazah Palsu Jokowi, Demokrat Tegaskan itu Fitnah
Susilo Bambayng Yudhoyono (SBY) dikaitkan dengan isu ijazah palsu Jokowi. Partai Demokrat pun menegaskan, bahwa hal itu merupakan fitnah.
Soffi Amira - Jumat, 02 Januari 2026
SBY Dibawa-bawa dalam Kasus Ijazah Palsu Jokowi, Demokrat Tegaskan itu Fitnah
Indonesia
Heboh Kodifikasi Hukum Pemilu, Komisi II DPR Tegaskan Pilkada Lewat DPRD Konstitusional
Rifqi membuka peluang dilakukannya kodifikasi atau penyatuan hukum pemilu dan pilkada
Angga Yudha Pratama - Jumat, 02 Januari 2026
Heboh Kodifikasi Hukum Pemilu, Komisi II DPR Tegaskan Pilkada Lewat DPRD Konstitusional
Bagikan