Nama Wakil Ketua Komisi VIII Ace Hasan Syadzily Muncul di Sidang Kasus Bansos

Andika PratamaAndika Pratama - Senin, 10 Mei 2021
Nama Wakil Ketua Komisi VIII Ace Hasan Syadzily Muncul di Sidang Kasus Bansos

Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily. Foto: dpr.go.id

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Nama Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily muncul dalam sidang lanjutan perkara dugaan suap bantuan sosial (bansos) COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (10/5).

Jaksa awalnya memancing Dirjen Linjamsos Kemensos Pepen Nazaruddin yang duduk sebagai saksi untuk terdakwa bekas Mensos Juliari Peter Batubara. Jaksa menanyakan apakah Pepen pernah menjalin komunikasi dengan pihak eksternal Kemensos terkait masalah bansos.

Baca Juga

Juliari Perintahkan Pejabat Kemensos Potong Rp10 Ribu per Paket Bansos

Mendengar jawaban 'tidak' dari Pepen, jaksa kemudian memutar percakapan telepon antara Pepen dan Ketua Sekretariat Komisi VIII DPR Sigit Bawono Prasetyo. Dalam percakapan itu terungkap pembicaraan diduga soal jatah bansos.

Berikut percakapan yang terjadi pada November 2020 tersebut:

Pepen: hari H hati-hati Selasa atau apa habis dari itu aku nanti kita ketemulah sengaja di situ
Sigit: ketemu sama saya?
Pepen: heeh
Sigit: iya tapi.... A... Adi
Pepen: ee...eee..ee
Sigit: Wahyono bawa sekalian itu, saya tadi ee.... ee.... buat Januari jangan dikasih lagi
Pepen: oh gitu? Heeh boleh
Sigit: paling bagus saya, punya saya itu kemarin buat percontohan, kurang ajar Adi Wahyono
Pepen: apanya yang bagus? Itunya?
Sigit: barang-barangnya...
Pepen: yang ada di Wahyono
Sigit: yang kemarin yang bansosnya...
Pepen: oh.
Sigit: yang dari saya yang paling bagus, berasnya premium, susunya bendera, buat percontohan ini baru bener kaya gini, ke PT-PT yang lain
Pepen: heeh
Pepen: Kang Ace habis pulang itu bos, soalnya nggak bisa ditinggal ruang menteri. Masuk.

Jaksa lantas mengonfirmasi beberapa nama yang disebut dalam percakapan telepon antara Sigit dan Pepen. Pepen mengaku teleponan itu membahas tentang rapat dengar pendapat (RDP).

"Saksi tadi ada disebut nama Pak Yandri sama Pak Ace, siapa itu bisa dijelaskan?" tanya jaksa.

"Itu Ketua Komisi VIII dan Wakil Ketua," jawab Pepen.

Sigit Bawono Prasetyo
Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily. Foto: dpr.go.id

Pepen mengklaim pembicaraan telepon itu hanya membahas RDP, bukan terkait bansos. Namun jaksa menyambungkan transkrip percakapan itu dengan pernyataan Sigit, di mana dalam percakapan itu tidak sama sekali membahas RDP.

"Ya mereka mungkin komplain ke Adi, mungkin udah menyampaikan akan diplot sekian tapi ternyata oleh Pak Adi...," kata Pepen yang langsung dipotong jaksa.

"Saksi yang tadi disebutkan antara saksi dengan Pak Sigit ya, ada Pak Adi Wahyono disebut namanya, buat Januari jangan dikasih lagi, yang kemarin buat percontohan kurang ajar Adi Wahyono, bisa dijelaskan pembicaraan ini terkait apa?" tanya jaksa KPK ke Pepen.

"Saya kurang tahu persis, tapi sepertinya ini kekecewaan beliau (Sigit) terhadap Pak Adi," jawab Pepen.

Sebelumnya, Juliari didakwa menerima suap sebesar Rp32 miliar dari para pengusaha yang menggarap proyek pengadaan bansos untuk penanganan COVID-19. Uang tersebut diterima Juliari lewat dua Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kemensos yakni Adi Wahyono dan Matheus Joko Santoso.

Puluhan miliar uang dugaan suap untuk Juliari itu berkaitan dengan penunjukan sejumlah perusahaan penggarap proyek bansos COVID-19. Di antaranya yakni, PT Pertani, PT Mandala Hamonganan Sude dan PT Tigapilar Agro Utama. (Pon)

Baca Juga

Pejabat Kemensos Sebut Juliari yang Tentukan Bansos COVID-19 Sembako

#Kasus Korupsi #Dugaan Korupsi #Korupsi Bansos
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Dirut KAI Ngaku Sedih, Tapi KPK Pastikan Rp2 Miliar Sudah Disita Sejak Agustus Lalu
KPK menyita uang Rp2 miliar dari Dirut KAI inisial BR terkait dugaan korupsi digitalisasi SPBU Pertamina. BR bantah terlibat. Simak fakta lengkapnya di sini
Angga Yudha Pratama - Jumat, 06 November 2026
Dirut KAI Ngaku Sedih, Tapi KPK Pastikan Rp2 Miliar Sudah Disita Sejak Agustus Lalu
Berita Foto
Sidang Lanjutan Eks Jampidsus Febrie Adriansyah di PN Tipikor Jakarta
Terdakwa kasus dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) Febrie Adriansyah di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (2/11/2026).
Didik Setiawan - Senin, 02 November 2026
Sidang Lanjutan Eks Jampidsus Febrie Adriansyah di PN Tipikor Jakarta
Indonesia
KPK Seret Dedi Congor Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai, Siapa Menyusul?
KPK resmi menetapkan Ahmad Dedi alias Dedi Congor sebagai tersangka baru dalam pusaran kasus suap pejabat Bea Cukai Kemenkeu. Simak update selengkapnya di sini!
Angga Yudha Pratama - Jumat, 30 Oktober 2026
KPK Seret Dedi Congor Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai, Siapa Menyusul?
Berita Foto
Eks Wamen Imipas Silmy Karim Jalani Sidang Dakwaan di Pengadilan Tipikor
Terdakwa kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi izin tinggal WNA, Silmy Karim mengikuti sidang dakwaan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (29/10/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 29 Oktober 2026
Eks Wamen Imipas Silmy Karim Jalani Sidang Dakwaan di Pengadilan Tipikor
Indonesia
Silmy Karim Didakwa Terima Duit Rp 1,2 Miliar, Total Uang Pemerasan Izin WNA Rp 168,92 Miliar
Pemerasan senilai total Rp 168,92 miliar tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara mempersulit atau memperlambat proses penerbitan atau tidak menerbitkan dokumen kepada pemohon
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 29 Oktober 2026
Silmy Karim Didakwa Terima Duit Rp 1,2 Miliar, Total Uang Pemerasan Izin WNA Rp 168,92 Miliar
Indonesia
KPK Periksa Sestama BNPB Rustian sebagai Saksi Kasus Dugaan Korupsi
Ia menjalani pemeriksaan selama kurang lebih tujuh jam sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi di lingkungan BNPB.
Dwi Astarini - Selasa, 27 Oktober 2026
KPK Periksa Sestama BNPB Rustian sebagai Saksi Kasus Dugaan Korupsi
Indonesia
Yusril Soroti Underinvoicing Pertambangan, Kerugian Negara Disebut Tembus Ratusan Triliun
Yusril Ihza Mahendra mengatakan pemerintah mengkaji praktik underinvoicing dalam pemberantasan korupsi. Kerugian negara disebut mencapai ratusan triliun rupiah per tahun.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 27 Oktober 2026
Yusril Soroti Underinvoicing Pertambangan, Kerugian Negara Disebut Tembus Ratusan Triliun
Indonesia
Denny JA Usulkan Reformasi Hukum Korupsi, Soroti Kerugian Negara
Denny JA mengusulkan reformasi delik korupsi agar risiko bisnis yang wajar dibedakan dari tindak pidana. Simak gagasan dan alasannya.
Soffi Amira - Sabtu, 24 Oktober 2026
Denny JA Usulkan Reformasi Hukum Korupsi, Soroti Kerugian Negara
Berita Foto
Suhendrik Jalani Pemeriksaan Lanjutan Kasus Korupsi Iklan Bank BJB
Tersangka Direktur PT Wahana Semesta Bandung Ekspres (WBE) Suhendrik, usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (23/10/2026).
Didik Setiawan - Jumat, 23 Oktober 2026
Suhendrik Jalani Pemeriksaan Lanjutan Kasus Korupsi Iklan Bank BJB
Indonesia
Geledah Kantor BPK dan 2 Rumah di Jateng, KPK Menyita Uang Diduga Hasil Korupsi
Kasus tersebut bermula ketika KPK melakukan operasi tangkap tangan dengan menangkap Hamenang, Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Jawa Tengah
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 23 Oktober 2026
Geledah Kantor BPK dan 2 Rumah di Jateng, KPK Menyita Uang Diduga Hasil Korupsi
Bagikan