Musra Pendukung Jokowi Serahkan 3 Nama Capres

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Minggu, 14 Mei 2023
Musra Pendukung Jokowi Serahkan 3 Nama Capres

Ketua Panitia Musyawarah Rakyat (Musra) Relawan Jokowi, Panel Barus (kiri), menyerahkan hasil musyawarah ke Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Hasil musyawarah rakyat (Musra) pendukung Presiden Joko Widodo, menyerahkan nama-nama usulan nama calon presiden dan calon wakil presiden ke Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi).

Ketua Panitia Musyawarah Rakyat (Musra) Relawan Jokowi, Panel Barus, menyerahkan kumpulan nama tersebut pada puncak musra.

Baca Juga:

Relawan Jokowi Lakukan Safari Politik Kenalkan Capres Hasil Musra

Paling tidak ada tiga nama yang didorong oleh Musra yakni pertama, Ganjar Pranowo, yang juga capres PDI Perjuangan. Kedua, Prabowo Subianto, Ketua Umum Gerindra dan Ketiga, Airlangga Hartaro, Ketua Umum Golkar.

Ketua Dewan Pengarah Musra Indonesia Andi Gani Nena Wea memaparkan, dalam hasil musra tersebut juga terdapat nama-nama calon wakil presiden, seperti Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, Kepala Staf Presiden Moeldoko, Menparekraf Sandiaga Uno, serta Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia Arsjad Rasjid.

“Kami relawan Jokowi akan setia sampai akhir. Kami menunggu arahan bapak (Jokowi),” ujar Andi Gani.

Penanggung jawab Musyawarah Rakyat (Musra) Budi Arie Setiadi mengatakan, agenda utama dari puncak musra ini adalah pemberian arahan oleh Joko Widodo (Jokowi) mengenai ke mana kapal besar relawan Jokowi akan menuju pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Budi Arie menjelaskan, ketiga nama yang disebutkan untuk menjadi capres diperoleh dari menyaring, menjaring, dan merekam suara aspirasi masyarakat dari berbagai organ relawan pendukung Jokowi yang tersebar di seluruh Indonesia.

“Nanti biar Pak Presiden yang memutuskan,” ucap Budi Arie.

Selain Jokowi, Wakil Ketua MPR RI Arsul Sani, Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Wiranto, anggota Wantimpres Sidarto Danusobroto, anggota Wantimpres Putri Wardhani, Wakil Menteri Tenaga Kerja Afriansyah Noor, hingga Kepala Sekretariat Negara Heru Budi Hartono juga menghadiri puncak musyawarah rakyat (musra) relawan Jokowi.

Baca Juga:

Peserta Musra Lebih Banyak Pilih Ganjar dan Sandi Gantikan Jokowi

#Pemilu #Pemilu 2024 #Capres 2024
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Alwan Ridha Ramdani

Alwan Ridha Ramdanu adalah Jurnalis kelahiran di Bandung, Jawa Barat. Sudah 20 tahun menjadi jurnalis dengan mayoritas fokus pada liputan atau menulis terkait ekonomi makro. Selain jurnalis, Alwan juga adalah pendamping petani sawit swadaya dan juga berpengalaman dalam communication dan community terkait isu keberlanjutan dan lingkungan hidup.
Show More

Berita Terkait

Indonesia
Legislator Golkar Komentari Usul Dapil Nasional: Menarik, tapi jangan Bikin Bingung
Sistem tersebut menarik karena partai politik memiliki peran dalam menentukan calon yang memperoleh mandat rakyat.
Dwi Astarini - Rabu, 23 September 2026
Legislator Golkar Komentari Usul Dapil Nasional: Menarik, tapi jangan Bikin Bingung
Indonesia
Punya 2 Juta Suara Terbuang, Demokrat Usul Dapil Nasional
Pembahasan mengenai mekanisme tersebut, masih terus dilakukan id antara partai politik sebagai bagian dari penyusunan revisi Undang-Undang Pemilu.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 23 September 2026
Punya 2 Juta Suara Terbuang, Demokrat Usul Dapil Nasional
Indonesia
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Penaikan PT diperlukan untuk mendorong efektivitas kerja parlemen.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Indonesia
Demokrat Usul Dapil Nasional di Tengah Wacana Parliamentary Threshold 7 Persen
Demokrat lebih menyoroti potensi banyaknya suara rakyat yang hangus akibat penerapan PT.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
Demokrat Usul Dapil Nasional di Tengah Wacana Parliamentary Threshold 7 Persen
Indonesia
Ketum Partai Disebut Sepakat Ambang Batas Parlemen 4 Sampai 5 Persen.
Komisi II DPR juga tetap memperhatikan sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemilu hingga masukan-masukan dari akademisi dan masyarakat sipil.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 15 September 2026
Ketum Partai Disebut Sepakat Ambang Batas Parlemen 4 Sampai 5 Persen.
Dunia
Partai Kanan Ekstrem Alternatif Jerman Menang Besar di Negara Bagian, Bersiap Tarung di Pemilu Federal
Seusai menang besar dalam pemilu di negara bagian Sachsen-Anhalt, Jerman bagian timur, partai kanan ekstrem Alternatif untuk Jerman (Alternative Fur Deutschland/AfD) kini mengincar kemenangan dalam pemilu federal.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 08 September 2026
Partai Kanan Ekstrem Alternatif Jerman Menang Besar di Negara Bagian, Bersiap Tarung di Pemilu Federal
Indonesia
Kaesang Pangarep Resmi Masuk 'Kandang Banteng' Pada Pemilu 2029, Siap Bersaing dengan Puan Maharani
Bahkan kawasan kerap mendapatkan julukan sebagai daerah pemilihan terketat mengingat keberadaan sejumlah figur politisi berbobot tinggi
Angga Yudha Pratama - Senin, 27 Juli 2026
Kaesang Pangarep Resmi Masuk 'Kandang Banteng' Pada Pemilu 2029, Siap Bersaing dengan Puan Maharani
Indonesia
DPR Ngaku Mulai Berkeliling Serap Aspirasi RUU Pemilu Saat Masa Reses
Ada empat pilar utama yang mendesak dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Pemilu yang saat ini sedang dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 21 Juli 2026
DPR Ngaku Mulai Berkeliling Serap Aspirasi RUU Pemilu Saat Masa Reses
Indonesia
DPR Dinilai Kurang Greget Bahas Revisi UU Pemilu, Idealnya Rampung di Tahun Ini
Secara ideal, RUU Pemilu seharusnya bisa dituntaskan pada tahun 2026 sehingga pada tahun 2027 cukup waktu untuk menyosialisasikan
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 05 Juli 2026
DPR Dinilai Kurang Greget Bahas Revisi UU Pemilu, Idealnya Rampung di Tahun Ini
Indonesia
Media Perkuat Pengawasan Etik Penyelenggara Pemilu
Sejak awal berdiri, DKPP memang menghadapi tantangan untuk memperkenalkan keberadaannya kepada masyarakat.
Dwi Astarini - Kamis, 02 Juli 2026
Media Perkuat Pengawasan Etik Penyelenggara Pemilu
Bagikan