Relawan Jokowi Lakukan Safari Politik Kenalkan Capres Hasil Musra

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Selasa, 08 November 2022
Relawan Jokowi Lakukan Safari Politik Kenalkan Capres Hasil Musra

Ketua Umum Relawan Pro Jokowi (Projo) Budi Arie Setiadi di Kantor DPP Golkar, Jakarta, Senin (7-11-2022). (ANTARA/Melalusa Susthira K.)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Kelompok relawan Joko Widodo (Jokowi) yang tergabung dalam penyelenggara Musyawarah Rakyat (Musra) melakukan safari politik.

Ketua Umum Relawan Pro Jokowi (Projo) Budi Arie Setiadi mengatakan, akan melangsungkan komunikasi dengan sejumlah partai politik (parpol).

Baca Juga:

Partai Golkar Lakukan Persiapan Tempur Pemilu 2024 di Sulsel

"Kita semua partai sejauh, sebisa mungkin, sedapat mungkin, semua partai kita komunikasikan," kata Budi yang dijumpai usai acara silaturahmi bersama Partai Golkar di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Senin (8/11).

Setelah bersilaturahmi dengan Golkar, kata Budi, parpol selanjutnya yang akan dikunjungi dalam waktu dekat ialah Gerindra di kediaman Prabowo Subianto pada Kamis (10/11) pekan ini.

Wakil Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Wamendes PDTT) ini menyebut, sejumlah nama parpol lain yang akan dikunjungi, antara lain PAN dan PPP yang juga tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) bersama Golkar, serta tidak menutup kemungkinan sejumlah parpol lainnya.

"Dan juga beberapa yang lain begitu, mungkin kalau punya ada kesempatan juga kita ke partai-partai lainnya," ucapnya.

Ia menjelaskan, dalam melakukan komunikasi dengan sejumlah parpol pihaknya tidak hanya akan membahas hasil Musra yang telah diadakan di beberapa kota sebelumnya, namun juga akan membahas pula agenda kebangsaan dan kerakyatan.

"Musra ini Pak Presiden sudah perintahkan untuk terus dilanjutkan karena ini alat rekam yang paling jujur tentang apa yang menjadi harapan dan keinginan rakyat," katanya.

Budi mengklaim, Musra sebagai laboratorium politik merupakan salah satu dari tiga instrumen dalam menentukan pertimbangan calon presiden dan calon wakil presiden pada Pemilu 2024 mendatang, di samping survei dan keputusan politik masing-masing parpol.

"Lembaga survei respondennya 1.200, kami kalau sekali Musra 3.000-4.000 orang," katanya. (Pon)

Baca Juga:

Peluang PKP Lolos jadi Peserta Pemilu 2024 Kembali Terbuka

#Pemilu
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Heboh Kodifikasi Hukum Pemilu, Komisi II DPR Tegaskan Pilkada Lewat DPRD Konstitusional
Rifqi membuka peluang dilakukannya kodifikasi atau penyatuan hukum pemilu dan pilkada
Angga Yudha Pratama - Jumat, 02 Januari 2026
Heboh Kodifikasi Hukum Pemilu, Komisi II DPR Tegaskan Pilkada Lewat DPRD Konstitusional
Indonesia
ICW Tolak Kepala Daerah Dipilih DPRD, Rugikan Demokrasi dan Fasilitasi Politik Transaksional
ICW mencatat, sepanjang 2010–2024 terdapat 545 anggota DPRD yang terjerat kasus korupsi
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 31 Desember 2025
 ICW Tolak Kepala Daerah Dipilih DPRD, Rugikan Demokrasi dan Fasilitasi Politik Transaksional
Indonesia
Junta Gelar Pemilu Pertama Sejak Kudeta Militer Pada 2021
Sebanyak 102 kota kecil melakukan pemungutan suara pada fase pertama pemilihan. Fase kedua dan ketiga akan diadakan pada 11 dan 25 Januari,
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 29 Desember 2025
Junta Gelar Pemilu Pertama Sejak Kudeta Militer Pada 2021
Indonesia
MK Tolak Gugatan Rakyat Bisa Pecat DPR, Pilihannya Jangan Dipilih Lagi di Pemilu
MK menyatakan keinginan agar konstituen diberikan hak untuk memberhentikan anggota DPR tidak selaras dengan konsep demokrasi perwakilan.
Wisnu Cipto - Kamis, 27 November 2025
MK Tolak Gugatan Rakyat Bisa Pecat DPR, Pilihannya Jangan Dipilih Lagi di Pemilu
Indonesia
Ketua DKPP Sebut Kritik Media Massa Vitamin yang Menyehatkan
Media massa memiliki peran yang lebih besar yaitu sebagai pencerah bagi masyarakat di tengah serangan hoaks melalui media sosial.
Dwi Astarini - Jumat, 21 November 2025
Ketua DKPP Sebut Kritik Media Massa Vitamin yang Menyehatkan
Indonesia
DKPP Janji Penyelesaian Etik Penyelenggara Pemilu Dijamin Cepat
Prosedur penyelesaian etik di DKPP dirancang untuk menjamin kecepatan, kesederhanaan, dan efektivitas.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 21 November 2025
DKPP Janji Penyelesaian Etik Penyelenggara Pemilu Dijamin Cepat
Indonesia
TII Rekomendasikan 7 Penguatan Demokrasi, Termasuk Pemisahan Jadwal Pemilu
Pemisahan jadwal pemilu bisa mengurangi beban kerja berat seperti yang kita lihat pada Pemilu Serentak 2019 dan 2024
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 13 November 2025
TII Rekomendasikan 7 Penguatan Demokrasi, Termasuk Pemisahan Jadwal Pemilu
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Puan Maharani Gandeng Anies Baswedan di Pilpres 2029, Pede Bisa Raih 68 Persen Suara
Ketua DPR RI, Puan Maharani, kabarnya menggandeng Anies Baswedan di Pilpres 2029.
Soffi Amira - Jumat, 07 November 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Puan Maharani Gandeng Anies Baswedan di Pilpres 2029, Pede Bisa Raih 68 Persen Suara
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Ketua Harian PSI Usulkan Duet Gibran-Jokowi di Pilpres 2029
Beredar informasi yang menyebut Jokowi dan Gibran akan berkontestasi di Pilpres 2029.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 30 Oktober 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Ketua Harian PSI Usulkan Duet Gibran-Jokowi di Pilpres 2029
Indonesia
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Keputusan pembatalan itu dilakukan setelah KPU telah berkoordinasi dengan sejumlah lembaga negara lainnya.
Wisnu Cipto - Selasa, 16 September 2025
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Bagikan