Relawan Jokowi Lakukan Safari Politik Kenalkan Capres Hasil Musra

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Selasa, 08 November 2022
Relawan Jokowi Lakukan Safari Politik Kenalkan Capres Hasil Musra

Ketua Umum Relawan Pro Jokowi (Projo) Budi Arie Setiadi di Kantor DPP Golkar, Jakarta, Senin (7-11-2022). (ANTARA/Melalusa Susthira K.)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Kelompok relawan Joko Widodo (Jokowi) yang tergabung dalam penyelenggara Musyawarah Rakyat (Musra) melakukan safari politik.

Ketua Umum Relawan Pro Jokowi (Projo) Budi Arie Setiadi mengatakan, akan melangsungkan komunikasi dengan sejumlah partai politik (parpol).

Baca Juga:

Partai Golkar Lakukan Persiapan Tempur Pemilu 2024 di Sulsel

"Kita semua partai sejauh, sebisa mungkin, sedapat mungkin, semua partai kita komunikasikan," kata Budi yang dijumpai usai acara silaturahmi bersama Partai Golkar di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Senin (8/11).

Setelah bersilaturahmi dengan Golkar, kata Budi, parpol selanjutnya yang akan dikunjungi dalam waktu dekat ialah Gerindra di kediaman Prabowo Subianto pada Kamis (10/11) pekan ini.

Wakil Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Wamendes PDTT) ini menyebut, sejumlah nama parpol lain yang akan dikunjungi, antara lain PAN dan PPP yang juga tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) bersama Golkar, serta tidak menutup kemungkinan sejumlah parpol lainnya.

"Dan juga beberapa yang lain begitu, mungkin kalau punya ada kesempatan juga kita ke partai-partai lainnya," ucapnya.

Ia menjelaskan, dalam melakukan komunikasi dengan sejumlah parpol pihaknya tidak hanya akan membahas hasil Musra yang telah diadakan di beberapa kota sebelumnya, namun juga akan membahas pula agenda kebangsaan dan kerakyatan.

"Musra ini Pak Presiden sudah perintahkan untuk terus dilanjutkan karena ini alat rekam yang paling jujur tentang apa yang menjadi harapan dan keinginan rakyat," katanya.

Budi mengklaim, Musra sebagai laboratorium politik merupakan salah satu dari tiga instrumen dalam menentukan pertimbangan calon presiden dan calon wakil presiden pada Pemilu 2024 mendatang, di samping survei dan keputusan politik masing-masing parpol.

"Lembaga survei respondennya 1.200, kami kalau sekali Musra 3.000-4.000 orang," katanya. (Pon)

Baca Juga:

Peluang PKP Lolos jadi Peserta Pemilu 2024 Kembali Terbuka

#Pemilu
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Alwan Ridha Ramdani

Alwan Ridha Ramdanu adalah Jurnalis kelahiran di Bandung, Jawa Barat. Sudah 20 tahun menjadi jurnalis dengan mayoritas fokus pada liputan atau menulis terkait ekonomi makro. Selain jurnalis, Alwan juga adalah pendamping petani sawit swadaya dan juga berpengalaman dalam communication dan community terkait isu keberlanjutan dan lingkungan hidup.
Show More

Berita Terkait

Indonesia
Legislator Golkar Komentari Usul Dapil Nasional: Menarik, tapi jangan Bikin Bingung
Sistem tersebut menarik karena partai politik memiliki peran dalam menentukan calon yang memperoleh mandat rakyat.
Dwi Astarini - Rabu, 23 September 2026
Legislator Golkar Komentari Usul Dapil Nasional: Menarik, tapi jangan Bikin Bingung
Indonesia
Punya 2 Juta Suara Terbuang, Demokrat Usul Dapil Nasional
Pembahasan mengenai mekanisme tersebut, masih terus dilakukan id antara partai politik sebagai bagian dari penyusunan revisi Undang-Undang Pemilu.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 23 September 2026
Punya 2 Juta Suara Terbuang, Demokrat Usul Dapil Nasional
Indonesia
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Penaikan PT diperlukan untuk mendorong efektivitas kerja parlemen.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Indonesia
Demokrat Usul Dapil Nasional di Tengah Wacana Parliamentary Threshold 7 Persen
Demokrat lebih menyoroti potensi banyaknya suara rakyat yang hangus akibat penerapan PT.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
Demokrat Usul Dapil Nasional di Tengah Wacana Parliamentary Threshold 7 Persen
Indonesia
Ketum Partai Disebut Sepakat Ambang Batas Parlemen 4 Sampai 5 Persen.
Komisi II DPR juga tetap memperhatikan sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemilu hingga masukan-masukan dari akademisi dan masyarakat sipil.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 15 September 2026
Ketum Partai Disebut Sepakat Ambang Batas Parlemen 4 Sampai 5 Persen.
Dunia
Partai Kanan Ekstrem Alternatif Jerman Menang Besar di Negara Bagian, Bersiap Tarung di Pemilu Federal
Seusai menang besar dalam pemilu di negara bagian Sachsen-Anhalt, Jerman bagian timur, partai kanan ekstrem Alternatif untuk Jerman (Alternative Fur Deutschland/AfD) kini mengincar kemenangan dalam pemilu federal.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 08 September 2026
Partai Kanan Ekstrem Alternatif Jerman Menang Besar di Negara Bagian, Bersiap Tarung di Pemilu Federal
Indonesia
Kaesang Pangarep Resmi Masuk 'Kandang Banteng' Pada Pemilu 2029, Siap Bersaing dengan Puan Maharani
Bahkan kawasan kerap mendapatkan julukan sebagai daerah pemilihan terketat mengingat keberadaan sejumlah figur politisi berbobot tinggi
Angga Yudha Pratama - Senin, 27 Juli 2026
Kaesang Pangarep Resmi Masuk 'Kandang Banteng' Pada Pemilu 2029, Siap Bersaing dengan Puan Maharani
Indonesia
DPR Ngaku Mulai Berkeliling Serap Aspirasi RUU Pemilu Saat Masa Reses
Ada empat pilar utama yang mendesak dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Pemilu yang saat ini sedang dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 21 Juli 2026
DPR Ngaku Mulai Berkeliling Serap Aspirasi RUU Pemilu Saat Masa Reses
Indonesia
DPR Dinilai Kurang Greget Bahas Revisi UU Pemilu, Idealnya Rampung di Tahun Ini
Secara ideal, RUU Pemilu seharusnya bisa dituntaskan pada tahun 2026 sehingga pada tahun 2027 cukup waktu untuk menyosialisasikan
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 05 Juli 2026
DPR Dinilai Kurang Greget Bahas Revisi UU Pemilu, Idealnya Rampung di Tahun Ini
Indonesia
Media Perkuat Pengawasan Etik Penyelenggara Pemilu
Sejak awal berdiri, DKPP memang menghadapi tantangan untuk memperkenalkan keberadaannya kepada masyarakat.
Dwi Astarini - Kamis, 02 Juli 2026
Media Perkuat Pengawasan Etik Penyelenggara Pemilu
Bagikan