Muliaman Enggan Tanggapi Isu Efisiensi Wimboh

Yohannes AbimanyuYohannes Abimanyu - Selasa, 13 Juni 2017
Muliaman Enggan Tanggapi Isu Efisiensi Wimboh

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terpilih Wimboh Santoso memberikan keterangan dalam acara bincang bersama media di Plaza Mandiri, Jakarta, Jumat (9/6). (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho G

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D Hadad enggan menanggapi isu efisiensi di internal OJK yang disebutkan oleh Ketua DK OJK periode 2017-2022 yang baru saja terpilih Wimboh Santoso.

"Ya silakan saja, itu nanti hak prerogatif ketua OJK yang baru," ujar Muliaman di Kantor Pusat OJK, Jakarta, Senin (12/6).

Sebelumnya, Wimboh Santoso menegaskan akan melakukan efisiensi di tubuh OJK untuk meningkatkan kinerja otoritas tersebut.

Komissaris Utama Bank Mandiri tersebut mengatakan, akan mewujudkan efisiensi di segala bidang. Operasionalisasi OJK akan difokuskan pada prioritas tugas utamanya, yakni mengatur dan mengawasi industri jasa keuangan.

Sementara itu, terkait dengan rencana pengurangan jumlah iuran yang disetor industri keuangan ke OJK, Wimboh juga menilai hal tersebut perlu dikaji ulang dalam kaitannya untuk pencapaian visi dan misi OJK itu sendiri.

Ia mengatakan tidak menutup kemungkinan pengurangan jumlah iuran tersebut bisa dilakukan oleh regulator.

Muliaman hanya menekankan, ada dua isu besar yang perlu diselesaikan oleh pimpinan OJK ke depan. Yang pertama adalah konsolidasi organisasi yang diharapkan dapat terus berlanjut.

"Ini sudah kami lakukan lima tahun awal. Kami tumbuhkan kultur baru yang melayani, kami tingkatkan governance, fraud dikurangi atau dihilangkan. Itu terus saja berlanjut," katanya.

Sementara itu, isu besar lainnya yakni upaya peningkatan pengawasan. Muliaman berharap, di luar dari tanggung jawab dalam mengawasi, OJK juga dapat berkontribusi optimal dalam mengembangkan industri keuangan.

"Pasar semakin dalam, produk makin bervariasi, akses ke pasar modal semakin mudah. Ini merupakan bagian dari pengembangan yang harus dijalankan," ujar Muliaman.

Selain itu, ia juga mengharapkan fokus OJK, khususnya dalam soal pembiayaan, juga merambah sektor lain setelah sebelumnya fokus di sektor kemaritiman dan pertanian.

Sumber: ANTARA

#Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman Hadad #OJK
Bagikan
Ditulis Oleh

Yohannes Abimanyu

Wonderful Indonesia, Pesona Indonesia dan pesona gw adalah satu

Berita Terkait

Indonesia
OJK Ingatkan Pemberi Pinjaman Bertanggungjawab Tertibkan 'Mata Elang'
OJK tetap akan melihat kemungkinan penertiban lebih lanjut terhadap praktik penagihan, terutama dalam konteks tanggung jawab pihak yang menugaskan.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 17 Desember 2025
OJK Ingatkan Pemberi Pinjaman Bertanggungjawab Tertibkan 'Mata Elang'
Indonesia
DPR Diminta Tak Tutup Mata Terhadap Dua Tersangka Dugaan Korupsi CSR BI-OJK, MKD Harus Bertindak Cepat
DPR juga dapat terhindar dari citra buruk
Angga Yudha Pratama - Kamis, 27 November 2025
DPR Diminta Tak Tutup Mata Terhadap Dua Tersangka Dugaan Korupsi CSR BI-OJK, MKD Harus Bertindak Cepat
Indonesia
KPK Didesak Usut Dugaan Kejanggalan Saham Jiwasraya, Nilai Kerugian Capai Rp 600 Miliar
MAKAR melaporkan ke KPK dugaan kejanggalan pembukaan blokir saham Jiwasraya di Bank BJB. Potensi kerugian negara capai Rp 600 miliar.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 05 November 2025
KPK Didesak Usut Dugaan Kejanggalan Saham Jiwasraya, Nilai Kerugian Capai Rp 600 Miliar
Indonesia
OJK Sebut Indonesia Pemain Utama Ekonomi Digital ASEAN, DPR: Jangan Berpuas Diri
OJK sebelumnya menyebut nilai ekonomi digital Indonesia berpotensi menembus Rp 4.500 triliun pada tahun 2030, dengan peluang besar menjadi pusat pertumbuhan digital di ASEAN.
Frengky Aruan - Senin, 03 November 2025
OJK Sebut Indonesia Pemain Utama Ekonomi Digital ASEAN, DPR: Jangan Berpuas Diri
Indonesia
Polda Metro Jaya Blokir 4.053 Aplikasi dan Konten Ilegal Sepanjang 2024-2025, Jadi Tempat Penampungan Penipuan Transaksi Lintas Negara
Direktorat Siber Polda Metro Jaya memblokir 4.053 aplikasi dan konten ilegal sejak awal 2024 hingga Oktober 2025. Ribuan rekening, nomor telepon, dan akun WhatsApp turut dinonaktifkan untuk memberantas penipuan online lintas negara.
Ananda Dimas Prasetya - Minggu, 02 November 2025
Polda Metro Jaya Blokir 4.053 Aplikasi dan Konten Ilegal Sepanjang 2024-2025, Jadi Tempat Penampungan Penipuan Transaksi Lintas Negara
Indonesia
Legislator NasDem Rajiv Mangkir dari Panggilan KPK, Pemeriksaan Bakal Dijadwalkan Ulang
Anggota DPR RI dari fraksi NasDem, Rajiv, mangkir dari panggilan KPK terkait kasus dugaan korupsi dana CSR Bank Indonesia dan OJK.
Soffi Amira - Selasa, 28 Oktober 2025
Legislator NasDem Rajiv Mangkir dari Panggilan KPK, Pemeriksaan Bakal Dijadwalkan Ulang
Indonesia
Dana Syariah Gagal Bayar ke Investor, DPR Minta OJK Harus Pastikan Dana Investor Aman
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) harus bergerak cepat menyelamatkan dana milik investor. ?
Dwi Astarini - Kamis, 23 Oktober 2025
Dana Syariah Gagal Bayar ke Investor, DPR Minta OJK Harus Pastikan Dana Investor Aman
Indonesia
OJK dan DSN-MUI Didesak Tuntaskan Kasus Dana Syariah
Laporan masyarakat terus berdatangan dan menunjukkan banyak investor kehilangan dana, kesulitan menarik modal, hingga tidak memperoleh kejelasan atas hasil investasi mereka.
Dwi Astarini - Rabu, 22 Oktober 2025
OJK dan DSN-MUI Didesak Tuntaskan Kasus Dana Syariah
Indonesia
Menkeu Ingin Selesaikan Calon Debitur KPR Tak Lolol SLIK Akibat Pinjol, Segera Bertemu OJK
Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sudah melarang masyarakat untuk mengikuti gerakan “Gagal Bayar Pinjol”,
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 14 Oktober 2025
Menkeu Ingin Selesaikan Calon Debitur KPR Tak Lolol SLIK Akibat Pinjol, Segera Bertemu OJK
Indonesia
DPR Desak OJK Hapus Pasal 'Debt Collector' di POJK 22/2023, Utang Wajib Perdata!
Abdullah mengaku prihatin dan miris dengan banyaknya insiden tindak pidana yang dilakukan oleh penagih utang
Angga Yudha Pratama - Jumat, 10 Oktober 2025
DPR Desak OJK Hapus Pasal 'Debt Collector' di POJK 22/2023, Utang Wajib Perdata!
Bagikan