Muhammadiyah Merasa Difitnah Soal Pemberitaan Uighur

MerahPutih.com - Pimpinan Pusat Muhammadiyah memprotes pemberitaan media Amerika Serikat Wallstreet Journal yang menuding adanya fasilitas dan lobi-lobi pemerintah Tiongkok terhadap sejumlah ormas Islam Indonesia terkait permasalahan HAM muslim Uighur di Xinjiang.

Ketum PP Muhammadiyah Haedar Nashir menilai, pemberitaan itu tak berdasar dan memfitnah mereka dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Baca Juga:

Disebut Terima Dana Agar Bungkam Soal Uighur, Muhammadiyah Justru Tuding Tiongkok Langgar HAM

"Sebagaimana kami menyoroti di Rohingya di Myanmar, Palestina, India, yang itu problem kemanusian yang universal," ujar Haedar dalam keterangannya kepada wartawan di Gedung PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (16/12).

Haedar mengatakan, Muhammadiyah bergerak di ranah kemanusiaan, moral sebagai kekuatan Islam.

Suara yang mereka keluarkan tanpa ada kaitannya dengan agama, ras, etnik, maupun suku bangsa. Karena itu, ia menegaskan tak ingin ada pemberitaan yang melenceng terkait hal ini.

Di samping menolak tuduhan WSJ, Muhammadiyah turut meminta Tiongkok tidak lagi melakukan pelanggaran HAM pada warga Muslim di Xinjiang.

"Pemerintah Tiongkok hendaknya menyelesaikan masalah Uighur dengan damai melalui dialog dengan tokoh-tokoh Uighur dan memberikan kebebasan kepada Muslim untuk melaksanakan ibadah dan memelihara identitas," sambung Sekertaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti.

Baca Juga:

Dituding Dukung Represi China Terhadap Minoritas Uighur, Arab Saudi Bela Diri

Mu'ti menambahkan, Muhammadiyah meminta PBB mengeluarkan resolusi pelanggaran HAM untuk Uighur berserta, Rohingya, Palestina, Suriah, Yaman, dan India India.

Dia juga mendesak pemerintah Indonesia menindaklanjuti arus aspirasi umat Islam dan bersikap lebih tegas demi menghentikan segala bentuk pelanggaran HAM di Xinjiang.

"Indonesia hendaknya lebih aktif menggunakan peran sebagai anggota OKI dan anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk menggalang diplomasi bagi dihentikannya pelanggaran HAM di Xinjiang dan beberapa negara lainnya," tutur dia. (Knu)

Baca Juga:

Muhammadiyah Bantah Tudingan Disuap Tiongkok Soal Minoritas Muslim Uighur