Monitor Indonesia: DPR Sering Disorot karena Paling Banyak Korupsi

Noer ArdiansjahNoer Ardiansjah - Selasa, 19 Desember 2017
Monitor Indonesia: DPR Sering Disorot karena Paling Banyak Korupsi

Direktur Riset Monitor Indonesia Ali Rif'an. (MP/Fadhli)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Monitor Indonesia merilis hasil penelitian geliat pemberitaan media cetak terkait isu parlemen termasuk lembaga DPR yang menjadi paling dominan disorot media massa.

Direktur Riset Monitor Indonesia Ali Rif'an mengatakan, dalam penelitian geliat pemberitaan tersebut, pihaknya mengambil beberapa sampling media cetak sebagai sumber. Hasilnya, lembaga DPR paling banyak disorot lantaran kasus korupsi.

"Terkait tema Parlemen, DPR menjadi salah satu bagian dari parlemen yang mendominasi pemberitaan, tema korupsi mendominasi," kata Ali saat merilis hasil penelitian 'Geliat Pemberitaan Partai Politik, Parlemen, Pemerintahan dan Tren Tone Capres-Cawapres 2019' di Jalan Tebet Barat 1, Jakarta, Selasa (19/12).

Menurut Ali, tren frekuensi pemberitaan fokus tema DPR mendapat perhatian sebesar (25 persen), dengan tokoh sentral kasus Setya Novanto.

"Tokoh sentral Setyo Novanto sebagai Ketua DPR dalam kasus korupsi e-KTP menjadikan frekuensi pemberitaan beberapa media cetak meningkat," katanya.

Terkait nada berita, tema parleman yang paling banyak diinformasikan negatif dibandingkan tema lainnya.

"Dari 4 (empat) tema yang diteliti, tema Parlemen yang paling banyak mendapat nada berita negatif, disusul dengan tema Pemerintahan dan Partai Politik. Nada negatif mayoritas menyoroti terkait kasus korupsi," ucap dia.

Sekadar informasi, penelitian Monitor Indonesia digelar pada tanggal 10 Agustus - 25 November 2017 dengan menggunakan metode purposive sampling pada beberapa media cetak.

Tehnik pengumpulan data, dengan filterisasi semua pemberitaan dan pencarian dengan tema Partai Politik, Parlemen, Pemerintahan, dan Pencapresan. Semua berita yang terkumpul dianalisis menggunakan pendekatan content analysis.

"Kenapa media cetak, karena lebih akurat dan tercetak, sehingga lebih dapat dipertanggungjawabkan," tandasnya. (Fdi)

Baca berita terkait Monitor Indonesia lainnya: Survei Monitor Sebut Jokowi Dominan, Prabowo Terendah

#Hasil Survei #DPR #Kasus Korupsi #Korupsi E-KTP
Bagikan
Ditulis Oleh

Fadhli

Berkibarlah bendera negerku, tunjukanlah pada dunia.

Berita Terkait

Berita Foto
Pimpinan DPR Temui Massa Aksi Demonstrasi Mahasiswa Trisakti di Gedung DPR
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad bersama Wakil Ketua DPR Saan Mustopa bertemu Mahasiswa pengujukrasa di Jakarta, Jumat (19/6/2026).
Didik Setiawan - Jumat, 19 Juni 2026
Pimpinan DPR Temui Massa Aksi Demonstrasi Mahasiswa Trisakti di Gedung DPR
Berita Foto
Audiensi Pimpinan DPR RI dengan Mahasiswa Trisakti, Esa Unggul, dan Mercu Buana
Wakil Ketua DPR, Saan utofa bersama Sufmi Dasco Ahmad dan perwakilan Mahasiswa Trisakti, Esa Unggul dan Mercu Buana di Jakarta, Jum'at (19/6/2026).
Didik Setiawan - Jumat, 19 Juni 2026
Audiensi Pimpinan DPR RI dengan Mahasiswa Trisakti, Esa Unggul, dan Mercu Buana
Indonesia
DPR Ingatkan Pemerintah: Perdamaian AS–Iran Bukan Euforia, Rakyat Butuh BBM Murah
DPR minta pemerintah manfaatkan momentum perdamaian AS–Iran untuk menurunkan harga BBM dan memperkuat ketahanan energi nasional.
Wisnu Cipto - Jumat, 19 Juni 2026
DPR Ingatkan Pemerintah: Perdamaian AS–Iran Bukan Euforia, Rakyat Butuh BBM Murah
Indonesia
DPR Tekankan Transparansi ESDM, Publik Berhak Nikmati Penurunan Harga BBM
Anggota Komisi VI DPR RI Rivqy Abdul Halim minta pemerintah transparan soal harga BBM pasca MoU AS–Iran. Dorong kemandirian energi nasional agar Indonesia tak rentan gejolak global.
Wisnu Cipto - Jumat, 19 Juni 2026
DPR Tekankan Transparansi ESDM, Publik Berhak Nikmati Penurunan Harga BBM
Berita Foto
Pimpinan DPR Terima Audiensi OJK Terkait Penetapan Direksi Baru BEI Periode 2026-2030
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad bersama Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK OJK) Friderica Widyasari Dewi di Jakarta, Kamis (18/6/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 18 Juni 2026
Pimpinan DPR Terima Audiensi OJK Terkait Penetapan Direksi Baru BEI Periode 2026-2030
Indonesia
Diperiksa KPK 7 Jam, Bos Maktour Fuad Hasan Bantah Ada Transaksi Kuota Haji Tambahan
Bos Maktour, Fuad Hasan, diperiksa KPK selama tujuh jam. Hal itu terkait kasus korupsi kuota haji.
Soffi Amira - Kamis, 18 Juni 2026
Diperiksa KPK 7 Jam, Bos Maktour Fuad Hasan Bantah Ada Transaksi Kuota Haji Tambahan
Berita Foto
Raker Menag, Mensos dan Menteri Haji dengan Komisi VIII DPR Bahas Anggaran Tahun 2027
Menteri Sosial Saifullah Yusuf dan Menteri Agama Nasaruddin Umar dan Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf di Jakarta, Rabu (17/6/2026).
Didik Setiawan - Rabu, 17 Juni 2026
Raker Menag, Mensos dan Menteri Haji dengan Komisi VIII DPR Bahas Anggaran Tahun 2027
Indonesia
Polri Butuh Anggaran Rp 184,1 Triliun, Rp 40 Triliun Buat Belanja Modal
Usulan penambahan anggaran itu adalah upaya berkelanjutan untuk mengakselerasi Polri menuju institusi yang semakin profesional menuntut kita memiliki kepekaan terhadap dinamika strategis.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 17 Juni 2026
Polri Butuh Anggaran Rp 184,1 Triliun, Rp 40 Triliun Buat Belanja Modal
Berita Foto
Raker Komisi III DPR Bahas Arah Kebijakan dan Program KPK-BNN dalam RKP 2027
Ketua KPK Setyo Budiyanto (kanan) dan Kepala BNN Suyudi Ario Seto (kiri) bersiap mengikuti rapat kerja dengan Komisi III DPR di Jakarta, Rabu (17/6/2026).
Didik Setiawan - Rabu, 17 Juni 2026
Raker Komisi III DPR Bahas Arah Kebijakan dan Program KPK-BNN dalam RKP 2027
Indonesia
Berantas Pungli Polisi di Jalan, DPR Usul Hidupkan Lagi Anggaran Dana Patroli
Polri menghidupkan kembali dana patroli dan Bhabinkamtibmas untuk mencegah pungli polisi di jalan.
Wisnu Cipto - Rabu, 17 Juni 2026
Berantas Pungli Polisi di Jalan, DPR Usul Hidupkan Lagi Anggaran Dana Patroli
Bagikan