Monitor Indonesia: DPR Sering Disorot karena Paling Banyak Korupsi

Noer ArdiansjahNoer Ardiansjah - Selasa, 19 Desember 2017
Monitor Indonesia: DPR Sering Disorot karena Paling Banyak Korupsi

Direktur Riset Monitor Indonesia Ali Rif'an. (MP/Fadhli)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Monitor Indonesia merilis hasil penelitian geliat pemberitaan media cetak terkait isu parlemen termasuk lembaga DPR yang menjadi paling dominan disorot media massa.

Direktur Riset Monitor Indonesia Ali Rif'an mengatakan, dalam penelitian geliat pemberitaan tersebut, pihaknya mengambil beberapa sampling media cetak sebagai sumber. Hasilnya, lembaga DPR paling banyak disorot lantaran kasus korupsi.

"Terkait tema Parlemen, DPR menjadi salah satu bagian dari parlemen yang mendominasi pemberitaan, tema korupsi mendominasi," kata Ali saat merilis hasil penelitian 'Geliat Pemberitaan Partai Politik, Parlemen, Pemerintahan dan Tren Tone Capres-Cawapres 2019' di Jalan Tebet Barat 1, Jakarta, Selasa (19/12).

Menurut Ali, tren frekuensi pemberitaan fokus tema DPR mendapat perhatian sebesar (25 persen), dengan tokoh sentral kasus Setya Novanto.

"Tokoh sentral Setyo Novanto sebagai Ketua DPR dalam kasus korupsi e-KTP menjadikan frekuensi pemberitaan beberapa media cetak meningkat," katanya.

Terkait nada berita, tema parleman yang paling banyak diinformasikan negatif dibandingkan tema lainnya.

"Dari 4 (empat) tema yang diteliti, tema Parlemen yang paling banyak mendapat nada berita negatif, disusul dengan tema Pemerintahan dan Partai Politik. Nada negatif mayoritas menyoroti terkait kasus korupsi," ucap dia.

Sekadar informasi, penelitian Monitor Indonesia digelar pada tanggal 10 Agustus - 25 November 2017 dengan menggunakan metode purposive sampling pada beberapa media cetak.

Tehnik pengumpulan data, dengan filterisasi semua pemberitaan dan pencarian dengan tema Partai Politik, Parlemen, Pemerintahan, dan Pencapresan. Semua berita yang terkumpul dianalisis menggunakan pendekatan content analysis.

"Kenapa media cetak, karena lebih akurat dan tercetak, sehingga lebih dapat dipertanggungjawabkan," tandasnya. (Fdi)

Baca berita terkait Monitor Indonesia lainnya: Survei Monitor Sebut Jokowi Dominan, Prabowo Terendah

#Hasil Survei #DPR #Kasus Korupsi #Korupsi E-KTP
Bagikan
Ditulis Oleh

Fadhli

Berkibarlah bendera negerku, tunjukanlah pada dunia.

Berita Terkait

Indonesia
DPR Tagih Janji OJK Buat Perizinan Selevel Platform Global
OJK harus meningkatkan kecepatan respons terhadap pelanggaran dengan melibatkan Satgas PASTI
Angga Yudha Pratama - Jumat, 23 Januari 2026
DPR Tagih Janji OJK Buat Perizinan Selevel Platform Global
Indonesia
Revisi UU BNPB Diharap Masuk Prolegnas, DPR Ingin Kepala Badan Bisa Langsung Kerja Bareng Kepala Daerah
BNPB harus bisa langsung bekerja sama dengan gubernur, bupati, pemerintah daerah, bahkan dengan Polres, Polsek, dan Kodim
Angga Yudha Pratama - Jumat, 23 Januari 2026
Revisi UU BNPB Diharap Masuk Prolegnas, DPR Ingin Kepala Badan Bisa Langsung Kerja Bareng Kepala Daerah
Indonesia
DPR Minta Guru dan Murid Korban Bencana Tak Sekadar Dibangunkan Gedung, Tapi Dipulihkan Mentalnya
Trauma mendalam akibat bencana dapat menghambat perkembangan intelektual anak jika tidak ditangani oleh tenaga ahli
Angga Yudha Pratama - Jumat, 23 Januari 2026
DPR Minta Guru dan Murid Korban Bencana Tak Sekadar Dibangunkan Gedung, Tapi Dipulihkan Mentalnya
Indonesia
KPK: Keterangan Eks Menpora Dito Perkuat Dugaan Korupsi Kuota Haji
KPK mengungkapkan pemeriksaan eks Menpora, Dito Ariotedjo, sebagai saksi kasus dugaan kuota haji.
Soffi Amira - Jumat, 23 Januari 2026
KPK: Keterangan Eks Menpora Dito Perkuat Dugaan Korupsi Kuota Haji
Indonesia
Guru Jambi Tampar Siswa 'Pirang' Berujung Laporan Polisi, Komisi III DPR RI Pasang Badan Minta Kasus Dihentikan
Mantan Wakapolri ini menambahkan bahwa kehadiran para guru ke gedung parlemen merupakan sinyal kuat bahwa masyarakat masih haus akan kepastian hukum yang berkeadilan
Angga Yudha Pratama - Jumat, 23 Januari 2026
Guru Jambi Tampar Siswa 'Pirang' Berujung Laporan Polisi, Komisi III DPR RI Pasang Badan Minta Kasus Dihentikan
Indonesia
KPK Ungkap Sudewo sudah Dibidik Sejak 2025, sebelum OTT di Pati
KPK menerima laporan masyarakat terkait dengan dugaan pematokan uang upeti terhadap calon perangkat desa di Kabupaten Pati, Jawa Tengah.
Dwi Astarini - Jumat, 23 Januari 2026
KPK Ungkap Sudewo sudah Dibidik Sejak 2025, sebelum OTT di Pati
Indonesia
Siswa Aceh Utara Belajar di Lumpur, DPR Desak Bantuan Perabotan
Ia menekankan bahwa pemerintah harus hadir dengan bantuan konkret agar anak-anak tidak berlama-lama terjebak dalam situasi pendidikan yang tidak layak
Angga Yudha Pratama - Kamis, 22 Januari 2026
Siswa Aceh Utara Belajar di Lumpur, DPR Desak Bantuan Perabotan
Indonesia
DPR Curiga Program Magang Cuma Akal-akalan Perusahaan Cari Upah Murah, Buruh Tetap Terancam
Perusahaan dianggap memiliki celah untuk membuang pekerja lama demi efisiensi biaya melalui skema magang
Angga Yudha Pratama - Kamis, 22 Januari 2026
DPR Curiga Program Magang Cuma Akal-akalan Perusahaan Cari Upah Murah, Buruh Tetap Terancam
Indonesia
Indonesia Kalah Saing dengan Negara Tetangga dalam Urusan Pariwisata, DPR 'Semprot' Pemerintah
Guna mengembalikan kepercayaan dunia, Bambang mendesak pemerintah segera membentuk polisi pariwisata khusus seperti yang telah sukses diterapkan di Malaysia dan Filipina
Angga Yudha Pratama - Rabu, 21 Januari 2026
Indonesia Kalah Saing dengan Negara Tetangga dalam Urusan Pariwisata, DPR 'Semprot' Pemerintah
Indonesia
Kejagung Obrak-abrik Money Changer di Mal Mewah, Temukan Jejak 'Uang Panas' Dugaan Korupsi Ekspor POME
Langkah penggeledahan money changer ini merupakan pengembangan dari aksi sebelumnya
Angga Yudha Pratama - Rabu, 21 Januari 2026
Kejagung Obrak-abrik Money Changer di Mal Mewah, Temukan Jejak 'Uang Panas' Dugaan Korupsi Ekspor POME
Bagikan