Momen KPK Serahkan Uang Rampasan Kasus Korupsi Taspen Senilai Rp 883 Miliar di Jakarta

Didik SetiawanDidik Setiawan - Kamis, 20 November 2025
Momen KPK Serahkan Uang Rampasan Kasus Korupsi Taspen Senilai Rp 883 Miliar di Jakarta

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu kanan menyerahkan secara simbolis uang rampasan kasus korupsi Taspen senilai Rp 883 Miliar kepada Direktur Utama PT Taspen, Rony Hanityo Aprianto di Gedung Merah Putih, KPK, Kuningan, Jakarta, Kamis (20/11/2025).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara resmi menyerahkan aset rampasan negara berupa uang tunai senilai Rp 883.038.394.268 (sekitar Rp883 miliar) kepada PT Taspen (Persero). Penyerahan ini merupakan bagian dari upaya pemulihan kerugian keuangan negara dalam kasus korupsi investasi fiktif yang melibatkan mantan Direktur PT Insight Investment Management (IIM), Ekiawan Heri Primaryanto.

Dalam penyerahan ini, KPK memamerkan uang hasil rampasan senilai Rp 300 miliar terkait kasus investasi fiktif PT Taspen (Persero) dari terdakwa Ekiawan Heri Primaryanto. KPK memanerkan uang tersebut sebagai bentuk transparan penyerahan uang negara kepada masyarakat. (MP/Didik Setiawan).

Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu (kanan) menyerahkan secara simbolis uang rampasan kasus korupsi Taspen senilai Rp 883 Miliar kepada Direktur Utama PT Taspen, Rony Hanityo Aprianto di Gedung Merah Putih, KPK, Kuningan, Jakarta, Kamis (20/11/2025).
Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu (kanan) menyerahkan secara simbolis uang rampasan kasus korupsi Taspen senilai Rp 883 Miliar kepada Direktur Utama PT Taspen, Rony Hanityo Aprianto di Gedung Merah Putih, KPK, Kuningan, Jakarta, Kamis (20/11/2025).
Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu (kanan) menyerahkan secara simbolis uang rampasan kasus korupsi Taspen senilai Rp 883 Miliar kepada Direktur Utama PT Taspen, Rony Hanityo Aprianto di Gedung Merah Putih, KPK, Kuningan, Jakarta, Kamis (20/11/2025).
Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu (kanan) menyerahkan secara simbolis uang rampasan kasus korupsi Taspen senilai Rp 883 Miliar kepada Direktur Utama PT Taspen, Rony Hanityo Aprianto di Gedung Merah Putih, KPK, Kuningan, Jakarta, Kamis (20/11/2025).
Penampakan uang Rp 300 Miliar dari Rp 883 Miliar uang rampasan kasus korupsi Taspen di Gedung Merah Putih, KPK, Kuningan, Jakarta, Kamis (20/11/2025).
Penampakan uang Rp 300 Miliar dari Rp 883 Miliar uang rampasan kasus korupsi Taspen di Gedung Merah Putih, KPK, Kuningan, Jakarta, Kamis (20/11/2025).
Uang senilai Rp 300 Miliar di Gedung Merah Putih, KPK, Kuningan, Jakarta, Kamis (20/11/2025).
Uang senilai Rp 300 Miliar di Gedung Merah Putih, KPK, Kuningan, Jakarta, Kamis (20/11/2025).
Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu saat simbolis uang rampasan kasus korupsi Taspen senilai Rp 883 Miliar di Gedung Merah Putih, KPK, Kuningan, Jakarta, Kamis (20/11/2025).
Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu saat simbolis uang rampasan kasus korupsi Taspen senilai Rp 883 Miliar di Gedung Merah Putih, KPK, Kuningan, Jakarta, Kamis (20/11/2025).
Direktur Utama PT Taspen, Rony Hanityo Aprianto di Gedung Merah Putih, KPK, Kuningan, Jakarta, Kamis (20/11/2025).
Direktur Utama PT Taspen, Rony Hanityo Aprianto di Gedung Merah Putih, KPK, Kuningan, Jakarta, Kamis (20/11/2025).
Polisi menjaga uang rampasan kasus korupsi Taspen senilai Rp 300 Miliar di Gedung Merah Putih, KPK, Kuningan, Jakarta, Kamis (20/11/2025).
Polisi menjaga uang rampasan kasus korupsi Taspen senilai Rp 300 Miliar di Gedung Merah Putih, KPK, Kuningan, Jakarta, Kamis (20/11/2025).
uang rampasan kasus korupsi Taspen Rp. 300 miliar dari Rp 883 Miliar di Gedung Merah Putih, KPK, Kuningan, Jakarta, Kamis (20/11/2025).
uang rampasan kasus korupsi Taspen Rp. 300 miliar dari Rp 883 Miliar di Gedung Merah Putih, KPK, Kuningan, Jakarta, Kamis (20/11/2025).
Petugas merapihkan uang senilai Rp 300 Miliar dari Rp 883 Miliar di Gedung Merah Putih, KPK, Kuningan, Jakarta, Kamis (20/11/2025).
Petugas merapihkan uang senilai Rp 300 Miliar dari Rp 883 Miliar di Gedung Merah Putih, KPK, Kuningan, Jakarta, Kamis (20/11/2025).
Uang senilai Rp 300 Miliar di Gedung Merah Putih, KPK, Kuningan, Jakarta, Kamis (20/11/2025).
Uang senilai Rp 300 Miliar di Gedung Merah Putih, KPK, Kuningan, Jakarta, Kamis (20/11/2025).
#KPK #PT Taspen #Uang
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Ditulis Oleh

Didik Setiawan
"Fotografi adalah kisah yang gagal diceritakan melalui kata-kata". – DS

Berita Terkait

Indonesia
Isi Amplop Bupati Kuansing yang Dikembalikan Menhut Raja Juli, Uang Palak Petani Ditukar Dolar Singapura
KPK ungkap amplop Bupati Kuansing berisi dolar Singapura, dana berasal dari petani koperasi untuk izin pelepasan hutan, Raja Juli Antoni kembalikan amplop ke KPK, penyidikan terus berlanjut.
Wisnu Cipto - Kamis, 09 Juli 2026
Isi Amplop Bupati Kuansing yang Dikembalikan Menhut Raja Juli, Uang Palak Petani Ditukar Dolar Singapura
Indonesia
Saat Dipimpin Dadan, BGN Abai Atas Kajian dan Rekomendasi KPK
KPK telah melakukan kajian terhadap Program Makan Bergizi Gratis. Dari hasil monitoring, lembaga antirasuah itu menemukan sejumlah persoalan dalam tata kelola program
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 07 Juli 2026
Saat Dipimpin Dadan, BGN Abai Atas Kajian dan Rekomendasi KPK
Indonesia
KPK Sita Land Cruiser LC 300 di Kasus OTT Bupati Kuansing
KPK juga melakukan penggeledahan di Kuansing dan Pekanbaru, pada Sabtu (4/7) hingga Senin (6/7).
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 07 Juli 2026
KPK Sita Land Cruiser LC 300 di Kasus OTT Bupati Kuansing
Indonesia
KPK Verifikasi Laporan Raja Juli soal Dugaan Amplop dari Suhardiman, Bisa Berujung Perkara Pidana
KPK memverifikasi laporan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni terkait dugaan pemberian amplop oleh Suhardiman Amby. Hasil analisis akan menentukan jalur penanganan kasus.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 06 Juli 2026
KPK Verifikasi Laporan Raja Juli soal Dugaan Amplop dari Suhardiman, Bisa Berujung Perkara Pidana
Indonesia
KPK Dalami Temuan 55 Keping Logam Diduga Platinum dari OTT Bupati Langkat, Nilainya Ditaksir Lebih Rp 40 Miliar
KPK menyelidiki 55 keping logam diduga platinum yang ditemukan saat OTT Bupati Langkat Syah Afandin. Jika asli, nilainya ditaksir lebih dari Rp 40 miliar.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 06 Juli 2026
KPK Dalami Temuan 55 Keping Logam Diduga Platinum dari OTT Bupati Langkat, Nilainya Ditaksir Lebih Rp 40 Miliar
Indonesia
Komisi IV DPR Sentil Menhut Raja Juli: Dugaan Gratifikasi Harus Dikembalikan ke KPK, Bukan ke Pemberi
Firman Soebagyo menegaskan dugaan gratifikasi harus dilaporkan kepada KPK, bukan dikembalikan kepada pemberi. Komisi IV DPR akan meminta penjelasan Kementerian Kehutanan.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 06 Juli 2026
Komisi IV DPR Sentil Menhut Raja Juli: Dugaan Gratifikasi Harus Dikembalikan ke KPK, Bukan ke Pemberi
Indonesia
KPK Verifikasi Laporan Penolakan Gratifikasi Raja Juli Antoni soal Amplop dari Bupati Kuansing
KPK memverifikasi laporan penolakan gratifikasi yang disampaikan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni terkait dugaan pemberian amplop oleh Bupati Kuantan Singingi.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 06 Juli 2026
KPK Verifikasi Laporan Penolakan Gratifikasi Raja Juli Antoni soal Amplop dari Bupati Kuansing
Indonesia
DPR soal Rencana KPK Panggil Menhut: Tak Boleh Ada Keistimewaan karena Jabatan
Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan menilai rencana Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni terkait pengembangan kasus dugaan korupsi yang menjerat Bupati Kuantan Singingi (Kuansing), Suhardiman Amby, merupakan bagian dari mekanisme penegakan hukum yang harus dihormati.
Frengky Aruan - Minggu, 05 Juli 2026
DPR soal Rencana KPK Panggil Menhut: Tak Boleh Ada Keistimewaan karena Jabatan
Indonesia
OTT KPK Jerat 2 Bupati Beruntun, PDIP: Bukti Pencegahan Korupsi Masih Lemah
Anggota Komisi II DPR RI menyoroti perlunya pembenahan mentalitas aparatur negara.
Frengky Aruan - Minggu, 05 Juli 2026
OTT KPK Jerat 2 Bupati Beruntun, PDIP: Bukti Pencegahan Korupsi Masih Lemah
Indonesia
Marak Kepala Daerah Diciduk KPK Karena Korupsi, DPR Serukan Segera Ubah Sistem Pilkada
Desain ulang sistem pemilihan kepala daerah (pilkada) agar tidak memicu tingginya biaya politik.
Dwi Astarini - Sabtu, 04 Juli 2026
Marak Kepala Daerah Diciduk KPK Karena Korupsi, DPR Serukan Segera Ubah Sistem Pilkada
Bagikan