MK Harus Tolak Gugatan Batas Usia Capres-Cawapres Sesuai Harapan Rakyat
Hakim Konstitusi Anwar Usman. Foto: ANTARA
MerahPutih.com - Mahkamah Konstitusi (MK) akan memutuskan gugatan terkait batas usia minimal presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres), hari ini.
Gugatan tersebut menuai polemik dan kritik dari berbagai kalangan. Banyak pihak yang menolak gugatan terkait batas usia minimal capres dan cawapres. Salah satunya dari mantan Kepala Sekretariat Direktorat Relawan Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin, Jay Octa.
"Kemarahan sudah merebak di mana-mana, apakah para hakim Konstitusi Mahkamah tidak mendengarkan?” kata Jay Octa dalam keterangan tertulis, Senin (16/10).
Kemarahan yang dimaksud Jay terkait isu majunya Gibran Rakabuming Raka menjadi wakil calon presiden pendamping Prabowo Subianto.
Gibran memberi sinyal bakal mendampingi Prabowo jika MK mengabulkan usia minimal capres-cawapres 35 tahun.
Menurut Jay, ada kepentingan masyarakat terkait proses hukum di Indonesia. Jika MK mengabulkan gugatan itu, tampak jelas bahwa hukum di Indonesia tunduk pada kepentingan politik.
"Kalau sampai MK membuka pintu bagi Gibran untuk melenggang menjadi cawapres, dunia hukum kita sudah jungkir balik. Hukum yang mengabdi pada penguasaan dan merusak tatanan demokrasi,” kata Jay.
Jay mengingatkan, kalau sampai itu terjadi, tudingan bahwa Jokowi ingin membangun dinasti politik tak bisa disanggah lagi. Dengan kata lain, Jokowi merupakan sosok yang haus kekuasaan.
"Yang membuat rakyat marah karena cara yang ditempuh adalah cara culas, curang, dengan mempermainkan hukum,” kata Jay.
Jay menyayangkan hal tersebut. Mengingat, prestasi kerja Jokowi yang hampir 10 tahun dinilai sangat mengecewakan. Namun, hal itu harus berakhir sedikit, karena nyatanya Jokowi tak tahan godaan melawan kekuasaan.
"Ini merusak semangat perjuangan reformasi,” katanya. (Pon)
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
DPR Minta Polri Segera 'Move On', Putusan MK Wajib Dilaksanakan dan Polisi Aktif Harus Tentukan Sikap
MK Larang Polisi Aktif Duduk di Jabatan Sipil, Pakar Hukum Sebut masih Ada ‘Celah’
MK Larang Polisi Aktif Isi Jabatan Sipil, DPR Tegaskan Tak Ada Ruang Penundaan
MK Putuskan HGU IKN Jadi 95 Tahun, Komisi II DPR: Harus Diikuti Regulasi yang Jelas
Putusan MK: Polri Aktif Wajib Mundur dari Jabatan Sipil, DPR Minta Perubahan Norma UU Polri
MK Putuskan Polisi Aktif Dilarang Jabat di Luar Institusi, Mabes: Itu Berdasar Permintaan
MK Tolak Permintaan agar Jabatan Kapolri Ikut Periode Presiden, Setingkat Menteri dan Berpotensi Mereduksi Polri sebagai Alat Negara
Tidak Ada Celah Lagi, MK Tegaskan Polisi Jabat Posisi di Luar Polri Harus Mundur atau Pensiun
MK Gelar Sidang Uji Materiil UU Pers, Ahli Nilai Pasal 8 Belum Jamin Perlindungan Wartawan
IWAKUM Hadirkan Saksi dan Ahli dalam Sidang Lanjutan Uji Materiil UU Pers di MK