Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang lanjutan uji materi UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Undang Undang tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), Kamis (23/7). Agenda sidang yakni mendengarkan Keterangan Pihak Terkait yaitu PT ASABRI, PT Taspen dan BPJS Ketenagakerjaan.
Dalam sidang uji materi tersebut, Direktur Utama ASABRI, Sony Wijaya membeberkan bahwa pengelolaan asuransi sosial ASABRI mempertimbangkan beberapa karakteristik yang khas.
"Risiko kematian TNI/Polri yang tinggi, sehingga ada pemberian manfaat berupa santunan kematian yang khusus dan berbeda dengan tenga kerja umum," ujar Sony, dalam persidangan.
Baca Juga:
Sidang Uji Materi BPJS, PT Taspen Klaim Penyelenggaraan Jaminan Sosial Sudah Sesuai UU
Kedua, yakni Kerahasiaan data TNI yang melekat sebagaimana diatur dalam UU TNI. Terakhir, adanya perbedaan sifat/karakteristik tenaga kerja TNI dengan tenaga kerja lainnya.
Ia juga mengatakan bahwa tujuan penyelenggaraan program asuransi sosial untuk TNI/Polri adalah sebagai bentuk penghargaan pemerintah yang fokus dan segmented untuk jajaran TNI/Polri.
ASABRI memahami adanya kegalauan di kalangan TNI/Polri dengan adanya pengalihan program ke BP Jamsostek yang belum ada jaminan dan memberikan ketidakpastian terkait dengan pelayanan dan manfaat yang akan diterima.
Selain itu, PT ASABRI juga telah melaksanakan Pasal 65 ayat 1 UU BPJS dengan menyusun roadmap yang pada intinya menyatakan tidak ada program yang sesuai yang bisa dialihkan ke BPJS.
"Untuk itu kami harap, roadmap yang dibuat pada 2015 itu bisa ditanggapi oleh pemerintah supaya memberikan kepastian," beber Sony.
Sementara, Direktur Utama PT Taspen, Antonius NS Kosasih mengungkapkan bahwa PT Taspen maupun PT ASABRI merupakan Lembaga pemerintah yang ditunjuk untuk menyelenggarakan jaminan sosial bagi peserta penyelenggara negara yaitu ASN dan TNI/Polri.
"Dengan demikian kehendak pemerintah jelas, penyelenggaran jaminan sosial untuk penyelenggara nasional (ASN, TNI/Polri) adalah dikelala secara tersendiri tidak digabungkan dengan swasta," ucap Kosasih.
Ia menyebut, Pasal 28 H ayat 3 dan Pasa 34 ayat 2 UUD 1945, konstitusi tidak membatasi jumlah penyelenggara jaminan sosial. Pun begitu dengan UU No 40/2004 tentang SJSN yang mengamanahkan penyelenggaraan jaminan sosial oleh beberapa badan/lembaga penyelenggara.
"Ketentuan dalam UU SJSN tidak pernah membatasi jumlah badan penyelenggara jaminan sosial," singkat dia.
Program reformasi pensiun, sebagaimana amanat Presiden, adalah program peningkatan manfaat secara signifikan serta penyelenggaraan terpisah, tidak digabungkan dengan penyelenggaraan program asuransi tenaga kerja umum.
Perhitungan matematis, dana kelolan Taspen Rp 263 triliun atau akhir 2019 dengan jumlah peserta Taspen 6,8 juta. Sementara dana kelolaan BPJS TK sebesar Rp 431 triliun dengan jumlah peserta 55,2 juta.
"Berdasarkan perhitungan matematis sederhana, peserta Taspen menilai akan ada penurunan manfaat apabila digabungkan dengan BPJS TK," ungkap dia.
Selain itu, perserta Taspen juga khawatir akan ada penurunan manfaat mengingat imbal hasil Taspen berkisar 8,5% per tahun. Angka itu lebih tinggi dari imbal hasil BPJS TK yang sebesar 6-7% per tahun.
Kosasih menegaskan, penyelenggaran program asuransi sosial bagi ASN oleh taspen sudah sejalan dengan prinsip SJSN, yaitu nirlaba dan gotong royong.
Baca Juga:
Bukti bahwa Taspen tidak profit oriented adalah bahwa pemerintah tidak pernah mewajibkan Taspen untuk menyetor dividen. Penggunaan laba bersih Taspen seluruhnya digunakan sebagai cadangan. "Sehingga seluruh laba dikembalikan untuk peningkatan manfaat untuk peserta," ucapnya.
Sementara, ia menilai, BPJS TK belum berpengalaman memberikan pelayanan berupa pembayaran rutin bulanan maupun otentifikasi berbasis teknologi.
"Maka para pemohon mengkhawatirkan penurunan mutu pelayanan. Sementara Taspen dan ASABRi sedang sharing teknologi sehingga pelayanan Taspen dan ASABRI semakin efisien dan efektif dengan biaya yang lebih rendah," beber dia. (Ayp)
