Minta Pemilihan Wagub Terbuka, PKS: Gerindra Cederai Kesepakatan

Eddy FloEddy Flo - Selasa, 25 Februari 2020
 Minta Pemilihan Wagub Terbuka, PKS: Gerindra Cederai Kesepakatan

Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, M. Arifin (MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, M Arifin menilai sikap Gerindra yang sebelumnya meminta agar voting pemilihan wakil gubernur (Wagub) DKI Jakarta secara terbuka tidak konsisten.

Pasalnya, kata Arifin, dalam Pansus wagub periode 2014-2019 Gerindra telah menandatangani kesepakatan tatib wagub tersebut. Menurutnya, partai yang dikomandoi Prabowo Subianto telah mencederai kesepakatan Pansus.

Baca Juga:

PAN Belum Tentukan Sikap Dalam Pemilihan Wagub, Zita: Kita Tunggu Instruksi DPP

"Jangan kita menciderai apa yang sudah kita sepakati, Karena kalau apa yang sudah ditetapkan, dan disepakati kemudian dibatalkan ya ini akan jadi preseden buruk, bagi DPRD," kata Arifin di kantornya gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Senin (24/2).

PKS kecewa Gerindra plin plan terkait mekanisme pemilihan Wagub DKI
Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Muhammad Arifin (MP/Asropih)

Bahkan Arifin menyebut pada saat digelar Pansus dewan, Gerindra yang paling semangat meminta agar pemilihan digelar secara tertutup.

"Saya bilang pak Andika anda yang paling ngotot nih, kata dia kita ikut hasil pansus tatib, dan didalamnya voting tertutup," ujarnya.

"Kalau mintanya terbuka ya berarti kan menyalahi kesepakatan, jangan begitu dong kita nggak menghargai komitmen, politik itu juga kan harus punya etika," sambungnya.

Baca Juga:

Voting Tertutup Kesempatan Cawagub PKS Dulang Suara Tambahan di DPRD

Arifin menegaskan, sejak awal PKS meminta agar mekanisme pemilihan pengganti Sandiaga Uno merujuk pada Tata Tertib (Tatib) Pansus yang telah disahkan sebelumnya.

"Pansus anggota dewan yang lama itu sudah membuat tatib wagub, dalam tatib itu disebut bahwa voting pemilihan wagub di paripurna dewan votingnya tertutup," pungkasnya.(Asp)

Baca Juga:

Taufik: Riza Patria Siap Serahkan Surat Pengunduran Diri dari DPR

#Wakil Gubernur DKI Jakarta #DPRD DKI Jakarta #Partai Gerindra #Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
BK Award 2025 DPRD DKI Jadi Ajang Apresiasi Kinerja dan Solidaritas Kemanusiaan
BK Award 2025 DPRD DKI Jakarta digelar sebagai ajang apresiasi kinerja sekaligus penggalangan donasi bagi korban bencana di Sumatra.
Ananda Dimas Prasetya - Minggu, 14 Desember 2025
BK Award 2025 DPRD DKI Jadi Ajang Apresiasi Kinerja dan Solidaritas Kemanusiaan
Indonesia
Tragedi Kebakaran Gedung Terra Drone, DPRD DKI Minta Pemprov Perkuat Standar Keselamatan
DPRD DKI meminta Pemprov memperkuat standar keselamatan usai terjadinya insiden kebakaran di Gedung Terra Drone, Cempaka Putih.
Soffi Amira - Rabu, 10 Desember 2025
Tragedi Kebakaran Gedung Terra Drone, DPRD DKI Minta Pemprov Perkuat Standar Keselamatan
Indonesia
Insiden Kebakaran Gedung Terra Drone, DPRD DKI Minta Pemprov Cek Sertifikat Laik Gedung di Jakarta
Insiden kebakaran gedung Terra Drone jadi sorotan. DPRD DKI meminta Pemprov untuk mengecek sertifikat laik bangunan di Jakarta.
Soffi Amira - Rabu, 10 Desember 2025
Insiden Kebakaran Gedung Terra Drone, DPRD DKI Minta Pemprov Cek Sertifikat Laik Gedung di Jakarta
Indonesia
Nasibnya di Ujung Tanduk, Bupati Aceh Selatan Mirwan MS Terancam Dipecat Gerindra
Bupati Aceh Selatan, Mirwan MS, terancam dipecat Gerindra. Hal itu setelah ia memutuskan berangkat umrah saat wilayahnya dilanda bencana.
Soffi Amira - Selasa, 09 Desember 2025
Nasibnya di Ujung Tanduk, Bupati Aceh Selatan Mirwan MS Terancam Dipecat Gerindra
Indonesia
Bupati Aceh Selatan Mirwan MS Didepak Gerindra Buntut Umrah Viral di Tengah Bencana
Sugiono menjelaskan bahwa pemberhentian Mirwan dari struktur partai dilakukan setelah DPP Gerindra menerima laporan terperinci
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 06 Desember 2025
Bupati Aceh Selatan Mirwan MS Didepak Gerindra Buntut Umrah Viral di Tengah Bencana
Indonesia
Fenomena Gunung Es Kekerasan Anak di DKI Bikin Merinding, DPRD Tekankan Tiga Jurus yang Wajib Sekolah Jalankan
Rio mendorong adanya pelatihan teknis intensif bagi kepala sekolah, guru, anggota TPPK/PPK
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Desember 2025
Fenomena Gunung Es Kekerasan Anak di DKI Bikin Merinding, DPRD Tekankan Tiga Jurus yang Wajib Sekolah Jalankan
Indonesia
DPRD DKI Minta Pemprov Tuntas Tangani Kebocoran Tanggul
Jangan sampai penanganan limpasan air laut ke daratan hanya ramai di media sosial.
Dwi Astarini - Kamis, 27 November 2025
DPRD DKI Minta Pemprov Tuntas Tangani Kebocoran Tanggul
Indonesia
Sulit Diimplementasikan, DPRD DKI Hapus Aturan Larangan Penjualan Rokok Dekat Sekolah
DPRD DKI Jakarta menghapus aturan larangan penjualan rokok di dekat sekolah. Jadi, pasal ini tak masuk dalam Perda tentang Kawasan Tanpa Rokok.
Soffi Amira - Jumat, 21 November 2025
Sulit Diimplementasikan, DPRD DKI Hapus Aturan Larangan Penjualan Rokok Dekat Sekolah
Indonesia
DPRD DKI Desak Penyaringan Konten Kekerasan, Minta Pemprov Gandeng Komdigi untuk Hindari Overblocking
DPRD DKI mendorong Pemprov menggandeng Komdigi untuk merumuskan aturan penyaringan konten kekerasan, tanpa membatasi akses internet bagi pelajar.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 19 November 2025
DPRD DKI Desak Penyaringan Konten Kekerasan, Minta Pemprov Gandeng Komdigi untuk Hindari Overblocking
Indonesia
DPRD DKI Baru Sahkan 2 Rapeda Jadi Perda, Salahkan Kurangnya Disiplin Waktu
DPRD DKI Jakarta menargetkan 13 raperda akan disahkan menjadi perda pada 2025.
Dwi Astarini - Selasa, 18 November 2025
DPRD DKI Baru Sahkan 2 Rapeda Jadi Perda, Salahkan Kurangnya Disiplin Waktu
Bagikan