Minta Pemilihan Wagub Terbuka, PKS: Gerindra Cederai Kesepakatan

Eddy FloEddy Flo - Selasa, 25 Februari 2020
 Minta Pemilihan Wagub Terbuka, PKS: Gerindra Cederai Kesepakatan

Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, M. Arifin (MP/Asropih)

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.Com - Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, M Arifin menilai sikap Gerindra yang sebelumnya meminta agar voting pemilihan wakil gubernur (Wagub) DKI Jakarta secara terbuka tidak konsisten.

Pasalnya, kata Arifin, dalam Pansus wagub periode 2014-2019 Gerindra telah menandatangani kesepakatan tatib wagub tersebut. Menurutnya, partai yang dikomandoi Prabowo Subianto telah mencederai kesepakatan Pansus.

Baca Juga:

PAN Belum Tentukan Sikap Dalam Pemilihan Wagub, Zita: Kita Tunggu Instruksi DPP

"Jangan kita menciderai apa yang sudah kita sepakati, Karena kalau apa yang sudah ditetapkan, dan disepakati kemudian dibatalkan ya ini akan jadi preseden buruk, bagi DPRD," kata Arifin di kantornya gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Senin (24/2).

PKS kecewa Gerindra plin plan terkait mekanisme pemilihan Wagub DKI
Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Muhammad Arifin (MP/Asropih)

Bahkan Arifin menyebut pada saat digelar Pansus dewan, Gerindra yang paling semangat meminta agar pemilihan digelar secara tertutup.

"Saya bilang pak Andika anda yang paling ngotot nih, kata dia kita ikut hasil pansus tatib, dan didalamnya voting tertutup," ujarnya.

"Kalau mintanya terbuka ya berarti kan menyalahi kesepakatan, jangan begitu dong kita nggak menghargai komitmen, politik itu juga kan harus punya etika," sambungnya.

Baca Juga:

Voting Tertutup Kesempatan Cawagub PKS Dulang Suara Tambahan di DPRD

Arifin menegaskan, sejak awal PKS meminta agar mekanisme pemilihan pengganti Sandiaga Uno merujuk pada Tata Tertib (Tatib) Pansus yang telah disahkan sebelumnya.

"Pansus anggota dewan yang lama itu sudah membuat tatib wagub, dalam tatib itu disebut bahwa voting pemilihan wagub di paripurna dewan votingnya tertutup," pungkasnya.(Asp)

Baca Juga:

Taufik: Riza Patria Siap Serahkan Surat Pengunduran Diri dari DPR

#Wakil Gubernur DKI Jakarta #DPRD DKI Jakarta #Partai Gerindra #Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan
Jakarta Institute menilai keraguan DPRD DKI Jakarta dalam mendukung rencana IPO PAM Jaya justru berpotensi merugikan publik.
Dwi Astarini - Senin, 15 September 2025
IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan
Indonesia
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Pembangunan hunian vertikal merupakan jawaban atas keterbatasan lahan dan tingginya harga tanah di Jakarta.
Dwi Astarini - Jumat, 12 September 2025
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Indonesia
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Audiensi dengan Mendagri Tito akan dilakukan melalui Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI).
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 September 2025
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Indonesia
Fraksi Partai Gerindra DPR RI Nonaktifkan Rahayu Saraswati Buntut Ucapan Sakiti Banyak Pihak
Fraksi Gerindra juga akan berkoordinasi dengan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
Fraksi Partai Gerindra DPR RI Nonaktifkan Rahayu Saraswati Buntut Ucapan Sakiti Banyak Pihak
Indonesia
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
DPRD DKI Jakarta akan memprioritaskan pembahasan 15 peraturan daerah (Perda) terkait kekhususan Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Mudah-mudahan bisa terkejar
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Indonesia
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Angka itu tidak boleh berubah
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Indonesia
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Fraksi PAN khawatir perubahan ini akan mengutamakan pemodal daripada kepentingan rakyat
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Indonesia
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
Terdapat sejumlah tahapan sebelum penurunan tunjangan perumahan anggota DPRD DKI terealisasi.
Dwi Astarini - Selasa, 09 September 2025
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
Indonesia
Arahan Prabowo untuk Anggota DPR Fraksi Gerindra: Harus Mawas Diri dan Jaga Ucapan serta Perilaku
Prabowo melakukan pertemuan dengan sejumlah anggota DPR Fraksi Gerindra di Kertanegara, Senin (8/9) malam.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 09 September 2025
Arahan Prabowo untuk Anggota DPR Fraksi Gerindra: Harus Mawas Diri dan Jaga Ucapan serta Perilaku
Bagikan