Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1
Headline

Minta Masyarakat Waspada, Boni Hargens Sebut Ada Pihak yang Ahli Dalam Kelola Kerusuhan

Eddy FloEddy Flo - Sabtu, 11 Mei 2019
 Minta Masyarakat Waspada, Boni Hargens Sebut Ada Pihak yang Ahli Dalam Kelola Kerusuhan

Boni Hargens sedang berbicara dalam sebuah diskusi publik di Jakarta, Sabtu (11/5) (MP/Gomes R)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) Boni Hargens mengatakan, ada sejumlah pihak yang ahli dalam mengelola kerusuhan dengan menebar wacana people power demi menimbulkan kegaduhan politik.

Oleh karena itu, warga negara tentu tidak mau negara ini hancur oleh orang-orang yang berbisnis dengan kerusuhan. Sebab, negara ini sudah lelah menghadapi segala gangguan-gangguan baik terorisme maupun gangguan politik.

"Mari kita harus bersatu kembali, ini bulan suci Ramadan, kita harus memberi makna pada kesucian ini dengan menjaga sikap dan tutur kata perbuatan kita dengan menjamin keamanan negara ini," kata Boni dalam acara diskusi yang bertajuk, 'Gejolak Pemilu 2019 :Problem Demokrasi Elektorial Atau Sekedar Mainan Bandar Politik?' di Ammarin Restaurant, Plaza Sentral GF, Karet Semanggi, Jakarta Selatan, Sabtu (11/5).

Diskusi Publik Gejolak Pemilu 2019
Boni Hargens bersama sejumlah pembicara dalam diskusi publik 'Gejolak Pemilu 2019 :Problem Demokrasi Elektorial Atau Sekedar Mainan Bandar Politik?' di Jakarta (MP/Gomes)

Lebih lanjut, Boni menyarankan semua elemen masyarakat harus menerima apapun hasil dari Pemilu 2019 untuk kebaikan bersama. Siapa pun yang terpilih dan dipercayakan untuk memimpin bangsa ini kedepannya. Wacana people power menurut Boni tidak lebih dari provokasi politik untuk menciptakan kerusuhan sosial.

"Itulah adalah pilihan rakyat Indonesia, dan presiden untuk semua, mari kita hentikan dan tahan diri terhadap provokasi, itu" terangnya.

Perusuh negara itu kata Boni tak lain adalah kelompok penumpang gelap yang tidak bertuan termasuk dalam kelompok sebagian itu adalah teroris yang ingin mendirikan negara khilafah di Indonesia.

Jadi, yang bertanggung jawab adalah mereka yang memimpin organisasi-organisasi itu, kalau misalnya mereka tidak menerima kekalahan pada Pemilu 2019.

"Sehingga, mereka bisa ikut kelompok semacam itu dan harus bertanggung jawab kalau ada kekacauan kalau ada terjadi keributan yang diciptakan oleh penumpang gelap," tegasnya.

Menurut Boni, terkait dengan kelompok people power itu bisa saja terjadi di indonesia, ketika seluruh rakyat merasakan ketidakadilan. Bahkan persoalan ketidakadilan tersebut juga dirasakan setiap orang. Sementara situasi tersebut tidak ada dalam keadaan seperti sekarang ini.

"Apa yang terjadi di Filipina terkait dengan people power itu, karena ada penindasan selama puluhan tahun dan di sana mereka melawan rezim zalim, di sini kita tidak melihat penindasan itu," tutupnya.(Gms)

#Pemilu 2019 #Boni Hargens #Kivlan Zen #Pengamat Politik
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Pengamat: Pola Komunikasi Pemerintahan Prabowo Kini Makin Terpusat di Lingkaran Inti Presiden
Direktur Eksekutif Citra Institute Yusak Farchan menilai pola komunikasi pemerintahan Prabowo semakin terpusat pada figur-figur di lingkaran inti Presiden.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 01 Juli 2026
Pengamat: Pola Komunikasi Pemerintahan Prabowo Kini Makin Terpusat di Lingkaran Inti Presiden
Indonesia
DPR Soroti Fenomena 'Inflasi Pengamat', Kritik Dinilai Bisa Jadi Propaganda
DPR menilai fenomena 'inflasi pengamat' relevan. Habiburokhman menyebut sebagian kritik bersifat provokatif hingga berpotensi jadi propaganda politik.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 13 April 2026
DPR Soroti Fenomena 'Inflasi Pengamat', Kritik Dinilai Bisa Jadi Propaganda
Indonesia
Perang AS-Israel vs Iran, Pengamat Minta Indonesia Tetap Netral dan Dorong Perdamaian
Perang AS-Israel vs Iran kini makin memanas. Pengamat pun meminta Indonesia agar tetap netral dan mendorong perdamaian.
Soffi Amira - Jumat, 06 Maret 2026
Perang AS-Israel vs Iran, Pengamat Minta Indonesia Tetap Netral dan Dorong Perdamaian
Indonesia
Pengamat Sebut Konflik AS-Israel vs Iran Berpotensi Jadi Krisis Global, jika Rusia dan China Terlibat
Perang antara AS-Israel vs Iran bisa menjadi krisis global, jika Rusia dan China ikut terlibat.
Soffi Amira - Kamis, 05 Maret 2026
Pengamat Sebut Konflik AS-Israel vs Iran Berpotensi Jadi Krisis Global, jika Rusia dan China Terlibat
Indonesia
Pengamat Nilai Polri di Bawah Kementerian Bisa Buka Ruang Politisasi Hukum
Wacana penempatan Polri di bawah Kementerian menjadi perdebatan. Pengamat menilai, hal itu bisa menimbulkan ruang politisasi hukum.
Soffi Amira - Rabu, 28 Januari 2026
Pengamat Nilai Polri di Bawah Kementerian Bisa Buka Ruang Politisasi Hukum
Indonesia
Soroti Putusan PTUN, Pakar Hukum Tata Negara Sebut Kepemimpinan Ketua MK Suhartoyo Ilegal
Pakar Hukum Tata Negara, Muhammad Rullyandi menyebutkan, bahwa kepimpinan Ketua Mahkamah Konstitusi, Suhartoyo, dianggap ilegal.
Soffi Amira - Kamis, 08 Januari 2026
Soroti Putusan PTUN, Pakar Hukum Tata Negara Sebut Kepemimpinan Ketua MK Suhartoyo Ilegal
Indonesia
Pengamat Nilai Candaan Prabowo soal PKB Bukan Guyonan, Ada Pesan untuk Cak Imin
Presiden RI, Prabowo Subianto, sempat bercanda soal mengawasi gerak-gerik PKB. Menurut pengamat, hal itu bukanlah guyonan semata.
Soffi Amira - Rabu, 07 Januari 2026
Pengamat Nilai Candaan Prabowo soal PKB Bukan Guyonan, Ada Pesan untuk Cak Imin
Indonesia
Nicolas Maduro Ditangkap AS, Jerry Massie Ungkap 2 Alasan Utama di Baliknya
Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, ditangkap oleh otoritas AS. Pengamat politik, Jerry Massie mengatakan, bahwa ini menjadi bukti dominasi politik dan militer AS.
Soffi Amira - Senin, 05 Januari 2026
Nicolas Maduro Ditangkap AS, Jerry Massie Ungkap 2 Alasan Utama di Baliknya
Indonesia
Publik Figur Dinilai Hiasi Bencana Sumatra dengan Narasi Menyesatkan, Pengamat: Hanya Memperpanjang Penderitaan Korban
Publik figur kini diminta untuk tidak menyebarkan narasi menyesatkan soal bencana Sumatra. Pengamat menilai, hal itu hanya memperpanjang penderitaan.
Soffi Amira - Senin, 08 Desember 2025
Publik Figur Dinilai Hiasi Bencana Sumatra dengan Narasi Menyesatkan, Pengamat: Hanya Memperpanjang Penderitaan Korban
Indonesia
Pemerintah Harus Bayar Utang Whoosh Rp 1,2 Triliun per Tahun, Pengamat Sebut Bisa Jadi Bom Waktu
Pemerintah harus membayar utang Whoosh senilai Rp 1,2 triliun per tahun. Pengamat pun mengatakan, bahwa ini bisa menjadi bom waktu.
Soffi Amira - Rabu, 05 November 2025
Pemerintah Harus Bayar Utang Whoosh Rp 1,2 Triliun per Tahun, Pengamat Sebut Bisa Jadi Bom Waktu
Bagikan