Minta Dilibatkan dalam Tim Pemburu Koruptor, DPR: Ini untuk Mengawasi

MerahPutih.com - Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menilai, rencana pemerintah mengaktifkan kembali Tim Pemburu Koruptor agar melibatkan anggota dewan. Supervisi dewan sangat diperlukan karena merupakan mitra aparat hukum.

"Kami di parlemen juga akan meminta supaya mitra yang berhubungan dengan penegakan hukum supaya ikut dilibatkan untuk masuk dalam pengawas Tim Pemburu Koruptor," kata Dasco kepada wartawam di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/7).

Baca Juga:

KPK: Kinerja Tim Pemburu Koruptor Tak Optimal, Jangan Diulangi

Ia mengapresiasi rencana pemerintah mengaktifkan kembali tim tersebut. Ia menilai, pembentukan Tim Pemburu Koruptor merupakan niat baik pemerintah untuk memberantas korupsi.

"Kita lihat mungkin selama ini implementasi (KPK) di lapangan atau mekanismenya itu kurang terbuka sehingga kita dalam melihat target dan hasil itu harus kita hitung, apakah biaya yang dikeluarkan dan waktu itu benar-benar tercapai," imbuhnya.

Ia menilai, implementasi wacana ini harus dilakukan secara terbuka.

"Ya sebenarnya kita apresiasi juga bahwa tim pemburu koruptor ini adalah niat baik untuk kemudian memulangkan uang negara yang sekarang dibawa oleh koruptor," jelas Dasco.

"Namun implementasinya juga harus transparan, kalau saya lihat di media, Ketua KPK juga sudah bilang bahwa KPK boleh mensupervisi atau minta dilibatkan untuk melakukan supervisi terhadap tim pemburu koruptor," kata Dasco

Ketika ditanyakan apakah penegak hukum di bidang korupsi saat ini belum cukup, Dasco mengatakan implementasi di lapangan kurang transparan. Sehingga, katanya, harus ada target yang tercapai.

"Ya kan kita lihat selama ini kan implementasi di lapangan atau mekanismenya itu kurang terbuka, sehingga kita juga dalam melihat target kemudian hasil, nah itukan kita harus hitung apakah memang target hasil biaya yang dikeluarkan, waktu, itu bener-bener tercapai," ucap Dasco.

"Oleh karena itu, kalau memang mau dilakukan serius, libatkan semua pihak, termasuk KPK dan DPR," imbuhnya.

Baca Juga:

Mahfud Bakal Hidupkan Lagi Tim Pemburu Koruptor, Ketua MPR Sindir Kegagalan Masa Lalu

Rencana pengaktifan kembali tim pemburu koruptor dalam sorotan KPK yang mengatakan kinerja terdahulu tidak optimal. Menko Polhukam Mahfud MD menjawab KPK.

"Ya, saya juga sedang mempelajari dan menimbang sungguh-sungguh untuk menghidupkan lagi Tim Pemburu Koruptor itu. Akan diperpanjang atau tidak, tergantung hasil analisis atas efektivitasnya," kata Mahfud kepada wartawan.

Mahfud menuturkan, instruksi presiden (inpres) juga diperlukan sebagai pengikat dalam membentuk tim pemburu koruptor. Untuk itu, kata Mahfud, inpres yang sudah diterima perlu dibahas dengan lintas lembaga agar diketahui seberapa besar manfaat yang diterima jika tim dibentuk.

"Membuat Tim Pemburu koruptor tidak bisa seketika juga karena perlu Inpres sebagai cantolan. Inpres harus dibahas lintas lembaga dulu untuk dihitung manfaatnya," tuturnya. (Knu)

Baca Juga:

Demokrat Nilai Pengaktifan Kembali Tim Pemburu Koruptor Masih Relevan