Dasco Luruskan Isu Dana Reses DPR Naik Jadi Rp 756 Juta, Disebut cuma Penyesuaian

Dwi AstariniDwi Astarini - Sabtu, 11 Oktober 2025
Dasco Luruskan Isu Dana Reses DPR Naik Jadi Rp 756 Juta, Disebut cuma Penyesuaian

Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad. Foto: MerahPutih.com/Didik

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MERAHPUTIH.COM - WAKIL Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad meluruskan isu yang beredar soal adanya penaikan dana reses anggota DPR menjadi Rp 756 juta. Ia menegaskan tidak ada penaikan dana reses, tapi penyesuaian berdasarkan periode keanggotaan DPR dan jumlah titik kegiatan di daerah pemilihan (dapil).?
?
“Jadi itu bukan kenaikan. Jadi itu kebijakan per periode anggota DPR yang berbeda. Kalau periode 2019–2024, itu indeks dan jumlah titiknya berbeda,” kata Dasco kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (11/10).
?
Menurut dia, besaran dana reses untuk anggota DPR periode 2024–2029 yang diusulkan Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI sebesar Rp 702 juta. Penaikan tersebut bukan untuk pribadi anggota dewan, melainkan untuk membiayai kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat di dapil.
?
“Untuk anggota DPR 2024–2029, indeks dan jumlah titiknya juga berbeda sehingga angkanya berbeda. Pihak yang mengusulkan ialah Kesekretariatan Jenderal, anggota DPR kan hanya menjalankan. Reses itu uangnya bukan untuk anggota dewan, melainkan untuk kegiatan reses titik di dapil dengan berbagai kegiatan serap aspirasi masyarakat,” jelasnya.

Baca juga:

Komisi A DPRD Minta Dana Reses dan Kunker tak Dipotong demi Efisiensi Anggaran


?
Ketua Harian DPP Partai Gerindra ini menambahkan, perbedaan nilai dana reses disesuaikan dengan jumlah titik kegiatan dan kenaikan harga-harga di lapangan. “Iya, angkanya Rp 702 juta. Kalau 2019–2024, karena titiknya lebih sedikit dan indeksnya juga berbeda. Ini kan disesuaikan harga-harga juga dengan jumlah titik,” ujarnya.
?
Dasco juga mengimbau media tidak salah mengartikan penyesuaian dana reses sebagai penaikan gaji atau tunjangan pribadi bagi anggota DPR. Menurutnya, informasi yang tidak tepat bisa menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat.
?
“Kalau salah penjelasan nih wartawan, ini kan memacu lagi ribut-ribut, ujungnya nanti demo-demo, ujungnya nanti darurat militer, kan pusing kita. Makanya kita minta ke wartawan, ini dijelaskan supaya mengademkan masyarakat,” kata Dasco.
?
Ia juga menegaskan bahwa dana reses bukan diberikan setiap bulan, melainkan hanya untuk kegiatan serap aspirasi yang dilakukan beberapa kali dalam setahun.
?
“Reses ini enggak tiap bulan, kegiatan reses ini berapa bulan sekali. Setahun itu cuma empat atau lima kali, tergantung padatnya agenda,” pungkasnya.(Pon)

Baca juga:

Dana Reses DPR Capai Rp 994 Miliar


?

#Dana Reses #DPR RI #Sufmi Dasco Ahmad
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
DPR Kritik Sistem Komunikasi PLN Buntut Listrik Padam Bergilir di Jawa
Rivqy menyoroti ketidaksinkronan informasi dari pihak PLN mengenai penyebab utama pemadaman listrik bergilir ini
Angga Yudha Pratama - 26 menit lalu
DPR Kritik Sistem Komunikasi PLN Buntut Listrik Padam Bergilir di Jawa
Indonesia
Mitchell Baker dan Luke Vickery Sah Jadi WNI, PSSI Kena Sentil Jangan Pilih Kasih ke Anak Lokal
Selain menit bermain, pembatasan jumlah pemain asing dan naturalisasi dalam satu klub menjadi poin krusial berikutnya
Angga Yudha Pratama - Senin, 22 Juni 2026
Mitchell Baker dan Luke Vickery Sah Jadi WNI, PSSI Kena Sentil Jangan Pilih Kasih ke Anak Lokal
Indonesia
DPR Bongkar Penyebab Puluhan Prodi di Perguruan Tinggi Ditutup, Peminat Sepi hingga tak Jamin Kehidupan di Masa Depan
Penutupan prodi yang didominasi jurusan keguruan dan kedokteran tersebut itu bukanlah keputusan sepihak kementerian.
Dwi Astarini - Senin, 22 Juni 2026
DPR Bongkar Penyebab Puluhan Prodi di Perguruan Tinggi Ditutup, Peminat Sepi hingga tak Jamin Kehidupan di Masa Depan
Indonesia
Banggar DPR Setujui Anggaran 7 Kemenko, Terbesar Perekonomian
Tidak hanya menyetujui pagu anggaran, Banggar DPR juga menyetujui usul tambahan anggaran dari setiap kementerian koordinator.
Dwi Astarini - Senin, 22 Juni 2026
Banggar DPR Setujui Anggaran 7 Kemenko, Terbesar Perekonomian
Indonesia
Bocoran Asumsi Makro RAPBN 2027 Racikan DPR dan Pemerintah
Komitmen bersama tersebut mewujud nyata melalui kesepakatan asumsi dasar ekonomi makro beserta pagu anggaran tujuh kementerian koordinator
Angga Yudha Pratama - Senin, 22 Juni 2026
Bocoran Asumsi Makro RAPBN 2027 Racikan DPR dan Pemerintah
Indonesia
DPR Soroti Pemadaman Listrik di Jawa, Sebut PLN Seharusnya tak Kekurangan Batu Bara
Komisi XII DPR menyoroti pemadaman listrik di Jawa. PLN seharusnya tidak kekurangan batu bara.
Soffi Amira - Senin, 22 Juni 2026
DPR Soroti Pemadaman Listrik di Jawa, Sebut PLN Seharusnya tak Kekurangan Batu Bara
Indonesia
DPR Endus Bau Amis Mark Up Motor Listrik BGN, Sepakat Dihibahkan ke Guru Honorer
Yahya menyatakan aset bernilai ekonomis hasil pembiayaan uang rakyat harus mendatangkan manfaat optimal
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 20 Juni 2026
DPR Endus Bau Amis Mark Up Motor Listrik BGN, Sepakat Dihibahkan ke Guru Honorer
Indonesia
DPR Skakmat Sistem Mitigasi Bobrok PLN Buntut Kebijakan Pemadaman Bergilir
Gus Rivqy menilai setiap pemadaman listrik dapat dipastikan menimbulkan kerugian yang bersifat sistemik
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 20 Juni 2026
DPR Skakmat Sistem Mitigasi Bobrok PLN Buntut Kebijakan Pemadaman Bergilir
Indonesia
KPK Tegas, akan Tarik kembali Hibah yang tak Dirawat
Langkah pengawasan ini dilakukan guna memastikan setiap aset yang berhasil kembali dari para koruptor bermanfaat optimal bagi negara dan pelayanan publik.
Dwi Astarini - Kamis, 18 Juni 2026
KPK Tegas, akan Tarik kembali Hibah yang tak Dirawat
Indonesia
DPR Minta Mobil Rantis Dipasangi CCTV, Cegah Objek di Sekitar Jadi Korban
Apabila benar kendaraan tersebut belum dilengkapi sensor pendeteksi objek di sekitar kendaraan, Polri perlu segera melakukan pembenahan.
Dwi Astarini - Kamis, 18 Juni 2026
DPR Minta Mobil Rantis Dipasangi CCTV, Cegah Objek di Sekitar Jadi Korban
Bagikan