100 Hari Stafsus Milenial

Minim Capaian, Pengamat Pertanyakan Kinerja 100 Hari Stafsus Milenial Presiden Jokowi

Eddy FloEddy Flo - Kamis, 20 Februari 2020
  Minim Capaian, Pengamat Pertanyakan Kinerja 100 Hari Stafsus Milenial Presiden Jokowi

Presiden Jokowi bersama para staf khusu dari kalangan milenial di Istana Negara (Foto: antaranews)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Pengamat politik Wempy Hadir menilai, kinerja staf khusus (stafsus) milenial yang dimiliki Presiden Joko Widodo, sama sekali tak terlihat kinerjanya.

Mereka hanya seperti terlalu banyak mendampingi Jokowi dalam segala kegiatan tanpa adanya terobosan yang signifikan yang diberikan.

Baca Juga:

Staf Khusus Didominasi Kaum Milenial, Presiden Jokowi Ingin Pertajam Inovasi

"Saya melihat bahwa 100 hari kerja stafsus presiden Jokowi-Amin belum kelihatan," kata Wempy kepada merahputih.com di Jakarta, Rabu (19/2).

Wempy beranggapan, stafsus milenial itu mesti fokus memainkan perannya dengan baik.

Analis politik Wempy Hadir pertanyakan kinerja stafsus milenial
Pengamat Politik Wempy Hadir (MP/Kanu)

"Jadi memang saya belum bisa memberikan penilaian kepada stafsus ini karena belum kelihatan apa yang sudah mereka kerjakan," jelas dia.

Direktur Indo Polling Network ini beranggapan, stafsus milenial perlu menggandeng media untuk mempublikasikan segala pencapaiannya.

"Kalau mereka sudah melakukan sesuatu, butuh publikasi agar publik tau apa yang mereka sudah lakukan selama 100 hari belakangan," jelas Wempy.

Wempy berharap ada terobosan dari pemikiran para stafsus itu agar pembangunan bangsa bisa berjalan lebih optimal.

"Kita berharap bahwa stafsus milenial ini bisa memberikan dampak positif," tutup Wempy.

Beberapa waktu lalu, Jokowi merekrut tujuh staf khusus (stafsus) dari kalangan milenial, Kamis (21/11) sore di Istana Negara.

Semua usia para stafsus milenial Jokowi itu berada di bawah 40 tahun.

Baca Juga:

7 Stafsus Milenial Tak Punya Daya Pengaruh ke Jokowi, Hanya Teman Diskusi

Para stafsus milenial itu adalah pendiri Ruang Guru Adamas Belva Syah Devara (29), CEO dan Founder Creativepreneur Putri Indahsari Tanjung (23), CEO Amarta Andi Taufan Garuda Putra (32), Perumus Pergerakan Sabang Merauke Ayu Kartika Dewi (36).

Selain itu ada pula pemuda asal Papua Gracia Billy Mambrasar (31), Pendiri Thisable Enterprise Angkie Yudistia (32), dan mantan Ketua Umum PMII Aminuddin Ma'ruf (33). Posisi tujuh anak muda ini menggeser beberapa 'golongan tua' yang sebelumnya mengisi kursi staf khusus.(Knu)

Baca Juga:

PPP Nilai Jokowi Nekat Angkat 7 Stafsus dari Kalangan Milenial

#Pengamat Politik #Staf Khusus #Milenial #Presiden Jokowi
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Rumor Dasco Jadi Wapres Mencuat, Pengamat Sebut Ada Upaya Adu Domba Politik
Sufmi Dasco Ahmad diisukan menjadi Wapres RI. Pengamat hukum, Tamil Selvan, mengatakan ada adu domba politik dalam kabar ini.
Soffi Amira - Jumat, 06 November 2026
Rumor Dasco Jadi Wapres Mencuat, Pengamat Sebut Ada Upaya Adu Domba Politik
Indonesia
Raline Shah Tinggalkan Jabatan Stafsus Menkomdigi, Komitmen Profesional Jadi Pertimbangan
Raline Shah resmi mengakhiri jabatan Stafsus Menkomdigi pada 13 Oktober 2026. Simak alasan keputusan dan kontribusinya selama bertugas di Komdigi.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 14 Oktober 2026
Raline Shah Tinggalkan Jabatan Stafsus Menkomdigi, Komitmen Profesional Jadi Pertimbangan
Indonesia
Polemik Ijazah Gibran Masih Berlanjut, Pengamat Tekankan Pentingnya Kepastian Hukum
Polemik ijazah Wapres RI, Gibran Rakabuming Raka, kini belum mereda. Direktur P3S, Jerry Massie, menilai setiap calon pejabat negara harus memenuhi persyaratan.
Soffi Amira - Jumat, 09 Oktober 2026
Polemik Ijazah Gibran Masih Berlanjut, Pengamat Tekankan Pentingnya Kepastian Hukum
Indonesia
Pengamat Sebut Polemik Ijazah Gibran Belum Tertutup, Ada Peluang Pembahasan di DPR
Polemik ijazah Wapres RI, Gibran Rakabuming Raka, kemungkinan berlanjut ke DPR. Hal itu diungkapkan Direktur P3S, Jerry Massie.
Soffi Amira - Jumat, 09 Oktober 2026
Pengamat Sebut Polemik Ijazah Gibran Belum Tertutup, Ada Peluang Pembahasan di DPR
Indonesia
Polemik Ijazah Gibran Berpotensi Pengaruhi Elektabilitas di Pilpres 2029, ini Kata Pengamat
Polemik ijazah Gibran Rakabuming Raka bisa memengaruhi elektabilitas di Pilpres 2029. Pengamat pun mengungkap dampaknya.
Soffi Amira - Rabu, 07 Oktober 2026
Polemik Ijazah Gibran Berpotensi Pengaruhi Elektabilitas di Pilpres 2029, ini Kata Pengamat
Indonesia
Indonesia Menuju Kapitalisme Negara atau Welfare State? ini Pandangan Para Ekonom
Indonesia diperkirakan menuju kapitalisme negara atau welfare state. Ekonom mengungkapkan risikonya.
Soffi Amira - Jumat, 04 September 2026
Indonesia Menuju Kapitalisme Negara atau Welfare State? ini Pandangan Para Ekonom
Indonesia
Pengamat Curiga Ada Oknum Lain di Kejagung, Minta Febrie Adriansyah Bongkar Pemilik Emas dan Uang Sitaan
Pengamat Politik, Fernando Emas, mencurigai ada oknum lain di Kejagung dalam kasus korupsi eks Jampidsus, Febrie Adriansyah.
Soffi Amira - Kamis, 16 Juli 2026
Pengamat Curiga Ada Oknum Lain di Kejagung, Minta Febrie Adriansyah Bongkar Pemilik Emas dan Uang Sitaan
Indonesia
Kasus Febrie Adriansyah Dinilai tak Berdiri Sendiri, Pengamat: Bongkar Semua yang Terlibat
Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas, meminta semua nama yang terlibat dalam kasus Febrie Adriansyah dibongkar.
Soffi Amira - Selasa, 14 Juli 2026
Kasus Febrie Adriansyah Dinilai tak Berdiri Sendiri, Pengamat: Bongkar Semua yang Terlibat
Indonesia
Pengamat: Pola Komunikasi Pemerintahan Prabowo Kini Makin Terpusat di Lingkaran Inti Presiden
Direktur Eksekutif Citra Institute Yusak Farchan menilai pola komunikasi pemerintahan Prabowo semakin terpusat pada figur-figur di lingkaran inti Presiden.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 01 Juli 2026
Pengamat: Pola Komunikasi Pemerintahan Prabowo Kini Makin Terpusat di Lingkaran Inti Presiden
Indonesia
DPR Soroti Fenomena 'Inflasi Pengamat', Kritik Dinilai Bisa Jadi Propaganda
DPR menilai fenomena 'inflasi pengamat' relevan. Habiburokhman menyebut sebagian kritik bersifat provokatif hingga berpotensi jadi propaganda politik.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 13 April 2026
DPR Soroti Fenomena 'Inflasi Pengamat', Kritik Dinilai Bisa Jadi Propaganda
Bagikan