Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Penunjukan Pelaksana Harian (Plh) Gubernur Papua menuai polemik. Hal ini terjadi usai Gubernur Papua Lukas Enembe menolak keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian tersebut.
Jubir Lukas Enembe, Rifai Darus menyebut, penunjukan Sekda Papua Dance Yulian Flassy menjadi Plh Gubernur, akan dilaporkan ke Presiden Joko Widodo.
"Berkenaan dengan dugaan adanya maladministrasi penunjukan Plh Gubernur Papua oleh Dirjen Otda an. Mendagri, Gubernur Papua Bapak Lukas Enembe telah merespon cepat secara prosedural dengan menyampaikan laporan tertulis secara langsung kepada Presiden," kata Rifai dalam keteranganya, Sabtu (26/6).
Baca Juga:
Lima Tewas dan 4 Orang Warga Sipil Diduga Disandra KKB Papua
Rifai menerangkan, Gubernur Papua meyakini Presiden Joko Widodo dikenal sebagai sosok yang memahami suara hati masyarakat Papua.
"Dengan kearifan yang dimiliki oleh beliau tentu diharapkan agar Bapak Presiden dapat bijak memutuskan sesuatu yang sesuai dengan harapan dan keinginan rakyat Papua," imbuh Rifai.
Lukas mengklaim, Lukas Enembe masih aktif sebagai Kepala Daerah Provinsi Papua. Penunjukkan (Sekda) tersebut, dinilai tidak melalui prosedur dan mekanisme yang benar.
Berdasarkan Surat Mendagri Nomor 857.2590/SJ tanggal 23 April 2021 disebutkan bahwa penyelenggaraan pemerintah tetap melalui koordinasi kepada Gubernur Papua.
"Namun praktik kemarin memperlihatkan bahwa ketentuan yang mewajibkan adanya koordinasi kepada Bapak Lukas Enembe (tidak) diacuhkan dan tidak digunakan," sambungnya.
Lukas Enembe pun meminta warga Papua tak turun ke jalan terkait penunjukan Plh Gubernur Papua. Lukas Enembe berpesan bahwa ingin meninggalkan legacy yang baik kepada rakyat dan penerusnya. Lukas Enembe, kata Rifai akan tetap menghormati aturan yang berlaku.
"Gubernur akan tetap menghormati konstitusi dan aturan perundang-undangan yang berlaku, begitu pula harapan beliau kepada masyarakatnya untuk juga mematuhi hal tersebut," ujarnya.
Lukas Enembe juga mengingatkan warga Papua agar tak terprovokasi dengan informasi yang beredar di media sosial. Ketua DPD Partai Demokrat Papua itu tak ingin kondisi di Papua dimanfaatkan kelompok tertentu.
Sebelumnya, keputusan Menteri Dalam Negeri yang menunjuk Sekda Provinsi Papua Dance Yulian Flassy sebagai Plh Gubernur Papua diprotes Lukas Enembe. Sebab, Lukas yang saat ini dirawat karena sakit tidak diberitahu terlebih dahulu atau dikonsultasikan ataupun dimintai persetujuan selaku Gubernur Papua yang sah. (Knu)
Baca Juga:
Kemendagri Tunjuk Sekda Jadi Plh Gubernur Papua
