Yohannes Abimanyu
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo membantah penerbitan Perppu No. 2 Tahun 2017 tentang perubahan Undang-Undang No. 17 tahun 2013 mengenai organisasi masyarakat (ormas) tidak melalui mekanisme sebenarnya hingga terkesan dadakan.
Menurutnya, regulasi yang sudah ditandatangani Presiden itu, telah melalui masukan dari berbagi pihak dan stakeholder.
"Kita sudah menerima berbagai masukan dari berbagai pihak, pakar agama, pakar hukum dan ini tidak dadakan," kata Tjahjo melalui Telkomfrence saat gelar diskusi "Cemas Perppu Ormas" di Warung Daun, Jakarta Pusat, Sabtu (15/7).
Lebih lanjut, Ia membantah adanya pembekuan ormas tertentu usai penerbitan Perppu.
"Kita tidak ingin terburu-buru, ini hanya sebagai warning bagi ormas yang anti Pancasila," imbuhnya.
Lagi pula, Perppu ini masih akan dibahas oleh DPR dan putuskan dalam paripurna.
Ia menambahkan, sebagai negara demokratis, UU memberikan hak seluas-luasnya bagi masyarakat untuk berserikat, tapi perlu diingat pemerintah punya mekanisme sendiri dalam menjaga tatanan bernegara.
"Negara manapun punya aturan, kalau ormas memang dijamin UU dan berhimpun dibenarkan negara. Tetapi negara punya aturan," pungkasnya. (Fdi)
Baca juga berita terkait berikut ini: Perppu Ormas, Fadli Zon: Salah Diagnosa Salah Kasih Obat
