Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Keberadaan ormas bermasalah dan premanisme menjadi sorotan karena diyakini sangat menggangu iklim investasi di berbagai daerah.
Bahkan, polisi meminta mengadukan aksi premanisme yang meresahkan. Pengaduan dapat dilakukan ke hotline Polri di 110 bebas pulsa.
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto meminta para kepala daerah untuk membina sekaligus menindak tegas organisasi kemasyarakatan (ormas) yang bermasalah di wilayah masing-masing agar dapat berkontribusi positif bagi masyarakat.
"Lakukan pembinaan, pendampingan, dan motivasi agar ormas yang nakal kembali ke jalan yang benar,” kata Bima setelah memimpin apel terakhir Retret Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di IPDN Jatinangor, Sumedang, Kamis.
Ia menegaskan, kepala daerah harus bertindak tegas terhadap ormas yang melakukan pelanggaran hukum atau meresahkan masyarakat.
Baca juga:
Pejabat AS Bocorkan Informasi Israel Krisis Amunisi Akibat Perang 12 Hari
"Ormas yang menyusahkan warga, yang membuat warga ketakutan, silakan ditindak tegas,” katanya.
Kepala daerah juga dapat memberikan rekomendasi pembubaran ormas yang melanggar undang-undang kepada Kementerian Hukum dan HAM.
Keberpihakan kepala daerah terhadap ketertiban merupakan harapan besar masyarakat.
"Di tangan kepala daerah dan wakil kepala daerah, Perda akan membuat warga nyaman dan warga tenang hidup di kota,” ucapnya.
Dalam arahannya, Bima juga menekankan, kepala daerah merupakan komandan terdepan dari Satpol PP sebagai penegak Perda.
Oleh karena itu, ia mengingatkan agar kewenangan yang dimiliki kepala daerah dijalankan secara lurus demi ketertiban dan kesejahteraan.
“Perda adalah untuk ketertiban dan kesejahteraan,” katanya. (*)
