Menteri PU Ajukan Tambahan Anggaran Rp 68,8 T, Alokasinya ke 14 Sektor

Wisnu CiptoWisnu Cipto - Rabu, 09 Juli 2025
Menteri PU Ajukan Tambahan Anggaran Rp 68,8 T, Alokasinya ke 14 Sektor

Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo dalam jumpa pers di Jakarta, Sabtu (28/6/2025) malam. ANTARA/Harianto

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo meminta persetujuan Komisi V DPR RI agar kementeriannya mendapatkan anggaran Rp 139,74 triliun untuk tahun 2026 mendatang.

Angka yang diajukan Menteri Dodi itu naik sekitar Rp 68,88 triliun dibandingkan anggaran Kementerian PU 2025 yang hanya sebesar Rp 73,76 triliun.

"(Dari anggaran Rp68,88 triliun), sebagian untuk program teknis Rp 65,28 triliun dan sebagian untuk dukungan manajemen sekitar Rp3,6 triliun," kata Menteri Dody, dalam rapat kerja (raker) bersama Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rabu (9/7).

Baca juga:

Menteri PU Rombak 6 Jabatan Eselon 1 Pasca-OTT KPK di Sumut

Menurut Dody, pagu anggaran Kementerian PU tahun 2025 ini adalah sebesar Rp73,76 triliun. Jika permintaan anggaran 2026 disetujui, lanjut dia, maka pagu anggaran Kementerian PU tahun depan adalah senilai Rp 139,74 triliun.

Menteri Dody menambahkan fokus Kementerian PU tahun depan adalah untuk pembangunan dan preservasi jalan, irigasi pangan, air bersih, dan sanitasi. Dikutip Antara, berikut rincian fokus alokasi anggaran yang diajukan Kementerian PU untuk 2026:

Fokus Alokasi Anggaran Kementerian PU 2026

  1. Program teknis yang meliputi infrastruktur sumber daya air (SDA) sebesar Rp 4,92 triliun
  2. Penyelesaian kontrak multi tahun (multi years contract/MYC) sebesar Rp 12,01 triliun
  3. Pembangunan Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua sebesar Rp 1,77 triliun
  4. Program Sekolah Rakyat Tahap III senilai Rp 10 triliun
  5. Operasi dan preservasi infrastruktur SDA dan jalan sebesar Rp 6,03 triliun
  6. Sektor padat karya senilai Rp 3,98 triliun
  7. Persiapan bencana darurat sebesar Rp 0,55 triliun.
  8. Alokasi program teknis lainnya yakni pengadaan lahan termasuk untuk proyek Pinjaman Luar Negeri (PLN) dan bendungan non PSN sebesar Rp 2,49 triliun
  9. Dukungan teknis balai sebesar Rp 3,51 triliun
  10. Sertifikasi tenaga kerja konstruksi Politeknik PU sebesar Rp 0,01 triliun
  11. Kegiatan baru Rp 17,62 triliun
  12. PDN dan PLN senilai Rp 2,26 triliun.
  13. Untuk belanja pegawai Rp 2,84 triliun
  14. Untuk belanja nonoperasional Rp 0,76 triliun

(*)

#APBN #Kementerian PU #Menteri PU Dody Hanggodo
Bagikan
Ditulis Oleh

Wisnu Cipto

Berita Terkait

Indonesia
Jalan Tol Sepanjang 95 Kilometer Akan Hubungkan Utara dengan Selatan Jateng'
Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono menyatakan komitmen pemerintah daerah mendukung penuh penyiapan proyek tol ini.
Alwan Ridha Ramdani - 2 jam, 4 menit lalu
Jalan Tol Sepanjang 95 Kilometer Akan Hubungkan Utara dengan Selatan Jateng'
Indonesia
MLFF Resmi Masuk PSN, Penyedia Sistem Tunggu Kesiapan Pemerintah dalam Penerapan
Pemerintah memang belum memberi lampu hijau untuk pengimplementasian sistem ini.
Dwi Astarini - Selasa, 21 Oktober 2025
MLFF Resmi Masuk PSN, Penyedia Sistem Tunggu Kesiapan Pemerintah dalam Penerapan
Indonesia
MLFF Masuk Proyek Strategis Nasional, PT RITS Siap Pasang Sistem di Jakarta
Ini merupakan sistem pembayaran tol paling canggih di dunia.
Dwi Astarini - Selasa, 21 Oktober 2025
MLFF Masuk Proyek Strategis Nasional, PT RITS Siap Pasang Sistem di Jakarta
Indonesia
Pemangkasan Anggaran Pusat Bikin Proyek DKI Mandek, Nasib GOR dan Sekolah Jadi Abu-Abu
Akibat pemangkasan ini, proyeksi APBD DKI 2026 terpaksa dikurangi menjadi Rp 81,28 triliun
Angga Yudha Pratama - Selasa, 21 Oktober 2025
Pemangkasan Anggaran Pusat Bikin Proyek DKI Mandek, Nasib GOR dan Sekolah Jadi Abu-Abu
Indonesia
Dicecar Gibran Soal Pemotongan Anggaran Pemda, Menkeu Purbaya: Dia Menyuarakan Keresahan
Purbaya mengakui bahwa solusi jangka pendek untuk masalah ini masih terbatas
Angga Yudha Pratama - Jumat, 17 Oktober 2025
Dicecar Gibran Soal Pemotongan Anggaran Pemda, Menkeu Purbaya: Dia Menyuarakan Keresahan
Indonesia
Kemenkeu Jelaskan APBN Dikelola untuk Jalankan Asta Cita Program Prabowo
APBN berperan penting sebagai instrumen untuk mencapai tujuan nasional dan menopang pertumbuhan ekonomi, termasuk dalam mendukung penciptaan iklim investasi yang kondusif.
Dwi Astarini - Jumat, 17 Oktober 2025
Kemenkeu Jelaskan APBN Dikelola untuk Jalankan Asta Cita Program Prabowo
Indonesia
Jet Tempur Chengdu J-10 China Segera Terbang di Jakarta, Menkeu Setuju Beli Pakai APBN Rp 148 T
Pemerintah menyetujui anggaran Rp 148 triliun untuk pembelian jet tempur Chengdu J-10 dari China dalam APBN 2026.
Wisnu Cipto - Kamis, 16 Oktober 2025
Jet Tempur Chengdu J-10 China Segera Terbang di Jakarta, Menkeu Setuju Beli Pakai APBN Rp 148 T
Indonesia
Rencana Utang Kereta Cepat 'Numpang' APBN Bikin BUMN Sehat Jadi 'Sakit', DPR Minta Jangan Korbankan Duit Rakyat Buat Whoosh
Perusahaan BUMN yang awalnya sehat kini terbebani kewajiban membayar utang Rp2 triliun per tahun akibat proyek kereta cepat
Angga Yudha Pratama - Kamis, 16 Oktober 2025
Rencana Utang Kereta Cepat 'Numpang' APBN Bikin BUMN Sehat Jadi 'Sakit', DPR Minta Jangan Korbankan Duit Rakyat Buat Whoosh
Indonesia
Klarifikasi Pernyataan Atalia Praratya soal Dana Pesantren, Golkar Tegaskan Tak Ada Larangan APBN untuk Ponpes
Sekjen Partai Golkar menegaskan bahwa pernyataan Atalia tidak bermaksud melarang penggunaan dana APBN untuk pesantren.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 15 Oktober 2025
Klarifikasi Pernyataan Atalia Praratya soal Dana Pesantren, Golkar Tegaskan Tak Ada Larangan APBN untuk Ponpes
Berita
Family Office Apa Itu? Strategi Tarik Investasi dari Ultra High Net Worth Individual
Family office adalah entitas privat pengelola kekayaan ultra-kaya. Kenali fungsinya, potensi di Indonesia, dan kontroversi proyek di Bali.
ImanK - Selasa, 14 Oktober 2025
Family Office Apa Itu? Strategi Tarik Investasi dari Ultra High Net Worth Individual
Bagikan