Menteri PU Ajukan Tambahan Anggaran Rp 68,8 T, Alokasinya ke 14 Sektor

MerahPutih.com - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo meminta persetujuan Komisi V DPR RI agar kementeriannya mendapatkan anggaran Rp 139,74 triliun untuk tahun 2026 mendatang.

Angka yang diajukan Menteri Dodi itu naik sekitar Rp 68,88 triliun dibandingkan anggaran Kementerian PU 2025 yang hanya sebesar Rp 73,76 triliun.

"(Dari anggaran Rp68,88 triliun), sebagian untuk program teknis Rp 65,28 triliun dan sebagian untuk dukungan manajemen sekitar Rp3,6 triliun," kata Menteri Dody, dalam rapat kerja (raker) bersama Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rabu (9/7).

Baca juga:

Menteri PU Rombak 6 Jabatan Eselon 1 Pasca-OTT KPK di Sumut

Menurut Dody, pagu anggaran Kementerian PU tahun 2025 ini adalah sebesar Rp73,76 triliun. Jika permintaan anggaran 2026 disetujui, lanjut dia, maka pagu anggaran Kementerian PU tahun depan adalah senilai Rp 139,74 triliun.

Menteri Dody menambahkan fokus Kementerian PU tahun depan adalah untuk pembangunan dan preservasi jalan, irigasi pangan, air bersih, dan sanitasi. Dikutip Antara, berikut rincian fokus alokasi anggaran yang diajukan Kementerian PU untuk 2026:

Fokus Alokasi Anggaran Kementerian PU 2026

1. Program teknis yang meliputi infrastruktur sumber daya air (SDA) sebesar Rp 4,92 triliun
2. Penyelesaian kontrak multi tahun (multi years contract/MYC) sebesar Rp 12,01 triliun
3. Pembangunan Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua sebesar Rp 1,77 triliun
4. Program Sekolah Rakyat Tahap III senilai Rp 10 triliun
5. Operasi dan preservasi infrastruktur SDA dan jalan sebesar Rp 6,03 triliun
6. Sektor padat karya senilai Rp 3,98 triliun
7. Persiapan bencana darurat sebesar Rp 0,55 triliun.
8. Alokasi program teknis lainnya yakni pengadaan lahan termasuk untuk proyek Pinjaman Luar Negeri (PLN) dan bendungan non PSN sebesar Rp 2,49 triliun
9. Dukungan teknis balai sebesar Rp 3,51 triliun
10. Sertifikasi tenaga kerja konstruksi Politeknik PU sebesar Rp 0,01 triliun
11. Kegiatan baru Rp 17,62 triliun
12. PDN dan PLN senilai Rp 2,26 triliun.
13. Untuk belanja pegawai Rp 2,84 triliun
14. Untuk belanja nonoperasional Rp 0,76 triliun

(*)