Menteri PU Ajukan Tambahan Anggaran Rp 68,8 T, Alokasinya ke 14 Sektor

Wisnu CiptoWisnu Cipto - Rabu, 09 Juli 2025
Menteri PU Ajukan Tambahan Anggaran Rp 68,8 T, Alokasinya ke 14 Sektor

Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo dalam jumpa pers di Jakarta, Sabtu (28/6/2025) malam. ANTARA/Harianto

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo meminta persetujuan Komisi V DPR RI agar kementeriannya mendapatkan anggaran Rp 139,74 triliun untuk tahun 2026 mendatang.

Angka yang diajukan Menteri Dodi itu naik sekitar Rp 68,88 triliun dibandingkan anggaran Kementerian PU 2025 yang hanya sebesar Rp 73,76 triliun.

"(Dari anggaran Rp68,88 triliun), sebagian untuk program teknis Rp 65,28 triliun dan sebagian untuk dukungan manajemen sekitar Rp3,6 triliun," kata Menteri Dody, dalam rapat kerja (raker) bersama Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rabu (9/7).

Baca juga:

Menteri PU Rombak 6 Jabatan Eselon 1 Pasca-OTT KPK di Sumut

Menurut Dody, pagu anggaran Kementerian PU tahun 2025 ini adalah sebesar Rp73,76 triliun. Jika permintaan anggaran 2026 disetujui, lanjut dia, maka pagu anggaran Kementerian PU tahun depan adalah senilai Rp 139,74 triliun.

Menteri Dody menambahkan fokus Kementerian PU tahun depan adalah untuk pembangunan dan preservasi jalan, irigasi pangan, air bersih, dan sanitasi. Dikutip Antara, berikut rincian fokus alokasi anggaran yang diajukan Kementerian PU untuk 2026:

Fokus Alokasi Anggaran Kementerian PU 2026

  1. Program teknis yang meliputi infrastruktur sumber daya air (SDA) sebesar Rp 4,92 triliun
  2. Penyelesaian kontrak multi tahun (multi years contract/MYC) sebesar Rp 12,01 triliun
  3. Pembangunan Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua sebesar Rp 1,77 triliun
  4. Program Sekolah Rakyat Tahap III senilai Rp 10 triliun
  5. Operasi dan preservasi infrastruktur SDA dan jalan sebesar Rp 6,03 triliun
  6. Sektor padat karya senilai Rp 3,98 triliun
  7. Persiapan bencana darurat sebesar Rp 0,55 triliun.
  8. Alokasi program teknis lainnya yakni pengadaan lahan termasuk untuk proyek Pinjaman Luar Negeri (PLN) dan bendungan non PSN sebesar Rp 2,49 triliun
  9. Dukungan teknis balai sebesar Rp 3,51 triliun
  10. Sertifikasi tenaga kerja konstruksi Politeknik PU sebesar Rp 0,01 triliun
  11. Kegiatan baru Rp 17,62 triliun
  12. PDN dan PLN senilai Rp 2,26 triliun.
  13. Untuk belanja pegawai Rp 2,84 triliun
  14. Untuk belanja nonoperasional Rp 0,76 triliun

(*)

#APBN #Kementerian PU #Menteri PU Dody Hanggodo
Bagikan
Ditulis Oleh

Wisnu Cipto

Berita Terkait

Indonesia
Efisiensi Anggaran Pemerintah Berlanjut Sampai 2027
pemerintah membidik belanja negara pada rentang 13,62 persen hingga 14,80 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 09 Juni 2026
Efisiensi Anggaran Pemerintah Berlanjut Sampai 2027
Indonesia
Biaya MBG Hingga Mei Sudah Habis Rp 88,15 Triliun, Prabowo Instruksikan Pemangkasan Diperketat
Realisasi anggaran MBG Mei 2026 mencapai Rp88,15 triliun, naik Rp13 triliun dari April. Pemerintah siapkan penghematan sesuai instruksi Presiden Prabowo.
Wisnu Cipto - Jumat, 05 Juni 2026
 Biaya MBG Hingga Mei Sudah Habis Rp 88,15 Triliun, Prabowo Instruksikan Pemangkasan Diperketat
Indonesia
Anggaran MBG Sudah Habiskan Rp 88,15 Triliun
Pemerintah memangkas pagu program MBG pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2026 dari semula senilai Rp 335 triliun menjadi Rp 268 triliun.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 05 Juni 2026
Anggaran MBG Sudah Habiskan Rp 88,15 Triliun
Indonesia
Dalam 5 Bulan Defisit APBN Capai Rp 180,4 Triliun
Pertumbuhan pesat terjadi pada belanja pemerintah pusat, dengan kenaikan 52, 6 persen (yoy) atau senilai Rp 1.059,3 triliun.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 05 Juni 2026
Dalam 5 Bulan Defisit APBN Capai Rp 180,4 Triliun
Indonesia
Gaji Ke-13 Cair, Negara Rogoh Kocek APBN Rp 24 T untuk 5,5 Juta ASN-Pensiunan
Pemerintah resmi merealisasikan pembayaran gaji ke-13 kepada aparatur sipil negara (ASN) dan pensiunan dengan total anggaran mencapai Rp 24 triliun.
Wisnu Cipto - Rabu, 03 Juni 2026
Gaji Ke-13 Cair, Negara Rogoh Kocek APBN Rp 24 T untuk 5,5 Juta ASN-Pensiunan
Indonesia
Menteri PU Minta Tambahan Anggaran Sekolah Rakyat Tahap 3 Rp 3,95 Triliun
Tambahan anggaran tersebut terdiri dari kebutuhan lanjutan kontrak tahun jamak (multiyears contract) sebesar total Rp 3,35 triliun dan usulan kegiatan baru sebesar Rp 30,98 triliun.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 03 Juni 2026
Menteri PU Minta Tambahan Anggaran Sekolah Rakyat Tahap 3 Rp 3,95 Triliun
Indonesia
PDIP Kritik Pengadaan 1.098 Sapi Kurban Prabowo Pakai APBN: jangan Jadi Branding Politik
Publik berhak mempertanyakan transparansi dan pengawasan penggunaan APBN.
Dwi Astarini - Jumat, 29 Mei 2026
PDIP Kritik Pengadaan 1.098 Sapi Kurban Prabowo Pakai APBN: jangan Jadi Branding Politik
Indonesia
Rupiah Loyo Tembus Rp 17.800 Dianggap Tidak Masuk Akal, Menkeu Ogah Hitung Ulang APBN
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pelemahan tidak mencerminkan fundamental ekonomi dan APBN tetap aman.
Wisnu Cipto - Rabu, 27 Mei 2026
Rupiah Loyo Tembus Rp 17.800 Dianggap Tidak Masuk Akal, Menkeu Ogah Hitung Ulang APBN
Indonesia
Prabowo: APBN Bukan Sekadar Dokumen Keuangan, Tapi Alat Perjuangan Bangsa
Presiden Prabowo Subianto menegaskan APBN merupakan alat perjuangan bangsa untuk melindungi rakyat dan memperkuat ekonomi saat menyampaikan KEM-PPKF RAPBN 2027 di DPR.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 20 Mei 2026
Prabowo: APBN Bukan Sekadar Dokumen Keuangan, Tapi Alat Perjuangan Bangsa
Indonesia
Ketua DPR Tekankan APBN 2027 Jangan Hanya Sekadar Angka, Tapi Harus Menyejahterakan Rakyat
Ketua DPR RI menegaskan APBN 2027 harus menjadi instrumen nyata untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkualitas.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 20 Mei 2026
Ketua DPR Tekankan APBN 2027 Jangan Hanya Sekadar Angka, Tapi Harus Menyejahterakan Rakyat
Bagikan