Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Menteri Pigai Akui dapat 'Serangan' Imbas Minta Tambahan Anggaran Rp 20 T

Wisnu CiptoWisnu Cipto - Kamis, 31 Oktober 2024
Menteri Pigai Akui dapat 'Serangan' Imbas Minta Tambahan Anggaran Rp 20 T

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai di DPR. (MP/Didik Setiawan)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai angkat suara terkait alasannya meminta kenaikan anggaran Rp 20 triliun sehingga menggemparkan tanah air. Tujuan permintaan penambahahan anggaran tersebut guna membawa perubahan besar terkait HAM di Indonesia.

"Dalam persoalan HAM, sudah pasti kami memahami bahwa kami memiliki kompetensi, keterampilan, pengetahuan, dan juga sikap yang tepat," ujar Pigai dalam rapat kerja dengan Komisi XIII DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/10).

Pigai mengklaim telah menunjukkan pertanggungjawaban sebagai pimpinan. Menurutnya, tak ada kelemahan aspek moral dari permintaan tersebut. "Karena semua telah kami kendalikan dalam perjuangan kami. Tidak akan pernah ditemukan kekurangan yang sifatnya mental dan moral," tuturnya.

Baca juga:

Raker Perdana Menteri HAM Natalius Pigai dengan Komisi XIII DPR Bahas Anggaran Rp20 T

Lebih jauh, Pigai mengaku mendapat serangan terkait permintaan tersebut. Meski demikian, dia merasa bangga karena bertujuan ingin membangun bangsa dengan terobosan yang lebih baik.

"Dengan melakukan terobosan-terobosan di luar bayangan semua orang, di mana mengangkat HAM yang sering diabaikan di ujung kebijakan politik dan pembangunan, kini menjadi bagian dari inti kebijakan Republik," ungkapnya.

Eks Komisioner Komnas HAM ini menilai permintaan tersebut biasa saja. Dia juga mengeklaim banyak sambutan positif atas permintaan tersebut guna membangun HAM di Indonesia. "Banyak sambutan positif yang luar biasa dari masyarakat sipil, satu pun tidak memberikan kritik," imbuhnya.

Baca juga:

Ketua Komisi XIII Ingatkan Menteri HAM Pigai Jangan Pakai Pendekatan LSM

Meski demikian, Pigai berterima kasih jika ada orang-orang yang memberi kritik karena telah memberikan sudut pandang berbeda terkait HAM. "Kami juga berterima kasih kepada pimpinan. Dengan kritikan-kritikan yang disampaikan kepada kami, kami berpandangan bahwa dengan cara pandang yang berbeda, kami telah mencapai tujuan," tandasnya. (Pon)

#Kementerian HAM #Natalius Pigai #HAM
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Wamen HAM Sebut Draf RUU HAM Ditarget Rampung Tahun ini, Bantah Minim Partisipasi Publik
Komnas HAM dari berbagai periode kepemimpinan telah memiliki dokumen usulan perubahan UU HAM.
Dwi Astarini - Kamis, 23 Juli 2026
Wamen HAM Sebut Draf RUU HAM Ditarget Rampung Tahun ini, Bantah Minim Partisipasi Publik
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] : Menteri Pigai Minta Masyarakat Belanja Rp1 Juta per Bulan di Koperasi Merah Putih
Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) menegaskan Menteri Pigai tidak pernah meminta masyarakat untuk berbelanja Rp 1 juta per bulan di Koperasi Merah Putih.
Dwi Astarini - Selasa, 21 Juli 2026
[HOAKS atau FAKTA] : Menteri Pigai Minta Masyarakat Belanja Rp1 Juta per Bulan di Koperasi Merah Putih
Indonesia
Bentrok di Adonara Bikin 3 Warga Meninggal dan Puluhan Rumah Terbakar, Menteri HAM Kirim Tim ke Lapangan
Pemantauan di lapangan bertujuan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi masyarakat pascakonflik sekaligus mengidentifikasi langkah yang diperlukan dalam mendukung penyelesaian secara damai.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 19 Juli 2026
Bentrok di Adonara Bikin 3 Warga Meninggal dan Puluhan Rumah Terbakar, Menteri HAM Kirim Tim ke Lapangan
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Menteri HAM Pigai Minta Rakyat Belanja Rp 1 Juta Per Bulan di Kopdes Merah Putih
Pigai meminta rakyat berbelanja di Kopdes Merah Putih agar omset program yang digagas Presiden Prabowo Subianto itu meningkat.
Frengky Aruan - Rabu, 15 Juli 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Menteri HAM Pigai Minta Rakyat Belanja Rp 1 Juta Per Bulan di Kopdes Merah Putih
Indonesia
Menteri HAM Pigai Pastikan tak ada Ampun untuk Taufik Hidayat, Tersangka Penganiayaan Pacar
Seluruh ketentuan hukum mengenai perlindungan perempuan dan anak harus diterapkan secara konsisten.
Dwi Astarini - Selasa, 30 Juni 2026
Menteri HAM Pigai Pastikan tak ada Ampun untuk Taufik Hidayat, Tersangka Penganiayaan Pacar
Indonesia
Minta Pelatihan Calon Manajer Kopdes Dievaluasi, Menteri Pigai: tak Harus dengan Pendidikan Militer
Evaluasi dilakukan secara menyeluruh, mulai dari kurikulum pelatihan, tingkat intensitas latihan fisik, hingga sistem pemeriksaan kesehatan peserta.
Dwi Astarini - Senin, 29 Juni 2026
Minta Pelatihan Calon Manajer Kopdes Dievaluasi, Menteri Pigai: tak Harus dengan Pendidikan Militer
Indonesia
Rieke Diah Pitaloka Kritik Usulan Tambahan Anggaran Kementerian HAM Rp 492,9 Miliar
Rieke Diah Pitaloka menilai usulan tambahan anggaran Kementerian HAM sebesar Rp492,9 miliar masih terlalu besar untuk dukungan manajemen dan belum fokus pada pelayanan HAM.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 17 Juni 2026
Rieke Diah Pitaloka Kritik Usulan Tambahan Anggaran Kementerian HAM Rp 492,9 Miliar
Indonesia
DPR Endus Kejanggalan Dana Kementerian HAM, Tantang Transparansi Penggunaan Uang Rakyat
Kementerian HAM sejatinya mengajukan kebutuhan total sebesar Rp3,982 triliun, namun otoritas fiskal hanya menyetujui pagu indikatif sebesar Rp728,1 miliar
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 Juni 2026
DPR Endus Kejanggalan Dana Kementerian HAM, Tantang Transparansi Penggunaan Uang Rakyat
Indonesia
Tanggapi Usulan Menteri HAM, Pengamat: Polri Belum Perlu Buka Jabatan Strategis untuk Kalangan Sipil
Pengamat Hukum Kepolisian Edi Hasibuan menilai usulan membuka jabatan strategis nonoperasional Polri bagi kalangan sipil dalam revisi UU Polri belum menjadi kebutuhan mendesak.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 09 Juni 2026
Tanggapi Usulan Menteri HAM, Pengamat: Polri Belum Perlu Buka Jabatan Strategis untuk Kalangan Sipil
Indonesia
Menteri HAM Usul Sipil Bisa Menjabat di Polri, Legislator PKB: Fokus Urus HAM
Usul mengenai kemungkinan sipil menduduki jabatan tertentu di lingkungan Polri merupakan isu yang berkaitan dengan tata kelola kelembagaan.
Dwi Astarini - Senin, 08 Juni 2026
Menteri HAM Usul Sipil Bisa Menjabat di Polri, Legislator PKB: Fokus Urus HAM
Bagikan