Menteri Pigai Akui dapat 'Serangan' Imbas Minta Tambahan Anggaran Rp 20 T

Wisnu CiptoWisnu Cipto - Kamis, 31 Oktober 2024
Menteri Pigai Akui dapat 'Serangan' Imbas Minta Tambahan Anggaran Rp 20 T

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai di DPR. (MP/Didik Setiawan)

Ukuran:
14
Font:
Audio:

MerahPutih.com - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai angkat suara terkait alasannya meminta kenaikan anggaran Rp 20 triliun sehingga menggemparkan tanah air. Tujuan permintaan penambahahan anggaran tersebut guna membawa perubahan besar terkait HAM di Indonesia.

"Dalam persoalan HAM, sudah pasti kami memahami bahwa kami memiliki kompetensi, keterampilan, pengetahuan, dan juga sikap yang tepat," ujar Pigai dalam rapat kerja dengan Komisi XIII DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/10).

Pigai mengklaim telah menunjukkan pertanggungjawaban sebagai pimpinan. Menurutnya, tak ada kelemahan aspek moral dari permintaan tersebut. "Karena semua telah kami kendalikan dalam perjuangan kami. Tidak akan pernah ditemukan kekurangan yang sifatnya mental dan moral," tuturnya.

Baca juga:

Raker Perdana Menteri HAM Natalius Pigai dengan Komisi XIII DPR Bahas Anggaran Rp20 T

Lebih jauh, Pigai mengaku mendapat serangan terkait permintaan tersebut. Meski demikian, dia merasa bangga karena bertujuan ingin membangun bangsa dengan terobosan yang lebih baik.

"Dengan melakukan terobosan-terobosan di luar bayangan semua orang, di mana mengangkat HAM yang sering diabaikan di ujung kebijakan politik dan pembangunan, kini menjadi bagian dari inti kebijakan Republik," ungkapnya.

Eks Komisioner Komnas HAM ini menilai permintaan tersebut biasa saja. Dia juga mengeklaim banyak sambutan positif atas permintaan tersebut guna membangun HAM di Indonesia. "Banyak sambutan positif yang luar biasa dari masyarakat sipil, satu pun tidak memberikan kritik," imbuhnya.

Baca juga:

Ketua Komisi XIII Ingatkan Menteri HAM Pigai Jangan Pakai Pendekatan LSM

Meski demikian, Pigai berterima kasih jika ada orang-orang yang memberi kritik karena telah memberikan sudut pandang berbeda terkait HAM. "Kami juga berterima kasih kepada pimpinan. Dengan kritikan-kritikan yang disampaikan kepada kami, kami berpandangan bahwa dengan cara pandang yang berbeda, kami telah mencapai tujuan," tandasnya. (Pon)

#Kementerian HAM #Natalius Pigai #HAM
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Kecam Penangkapan Delpedro Marhaen, Amnesty International: Negara Seharusnya Dengarkan Tuntutan Rakyat
Amnesty International Indonesia mengecam penangkapan Direktur Lokataru Foundation, Delpedro Marhaen. Usman Hamid mengatakan, negara seharusnya mendengarkan tuntutan rakyat.
Soffi Amira - Rabu, 03 September 2025
Kecam Penangkapan Delpedro Marhaen, Amnesty International: Negara Seharusnya Dengarkan Tuntutan Rakyat
Indonesia
Polda Metro Jaya Duga Direktur Lokataru Jadi Dalang di Balik Aksi Anarkis Pelajar dan Anak-anak
DMR juga diduga telah menyebarkan berita bohong
Angga Yudha Pratama - Selasa, 02 September 2025
Polda Metro Jaya Duga Direktur Lokataru Jadi Dalang di Balik Aksi Anarkis Pelajar dan Anak-anak
Indonesia
Profil Delpedro Marhaen, Aktivis dan Direktur Lokataru Foundation yang Dijemput Paksa Polisi
Direktur Lokataru Foundation, Delpedro Marhaen, dijemput paksa polisi pada Senin (1/9) malam. Ia tercatat sebagai mahasiswa magister Ilmu Politik di UPN Veteran Jakarta (UPNVJ) dan magister hukum di Universitas Tarumanagara.
Soffi Amira - Selasa, 02 September 2025
Profil Delpedro Marhaen, Aktivis dan Direktur Lokataru Foundation yang Dijemput Paksa Polisi
Indonesia
Direktur Lokataru Foundation Ditangkap, Cederai Prinsip Demokrasi dan HAM?
Direktur Lokataru Foundation, Delpedro Marhaen, ditangkap polisi pada Senin (1/9) malam. Hal ini dianggap sebagai tindakan represif yang mencederai prinsip demokrasi dan HAM.
Soffi Amira - Selasa, 02 September 2025
 Direktur Lokataru Foundation Ditangkap, Cederai Prinsip Demokrasi dan HAM?
Indonesia
Resmi Larang Pengibaran Bendera One Pice, Pemerintah Merujuk Aturan PBB
Pelarangan tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip hukum internasional.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 04 Agustus 2025
Resmi Larang Pengibaran Bendera One Pice, Pemerintah Merujuk Aturan PBB
Indonesia
Natalius Pigai Siapkan UU Baru Pasca Insiden Perusakan Rumah Ibadah Kristen di Padang
Pigai menekankan bahwa pelaku perusakan dan penganiayaan harus diproses hukum
Angga Yudha Pratama - Selasa, 29 Juli 2025
Natalius Pigai Siapkan UU Baru Pasca Insiden Perusakan Rumah Ibadah Kristen di Padang
Indonesia
Transfer Data Pribadi ke AS Diklaim Menteri Natalius Pigai Tidak Bertentangan Dengan Prinsip HAM
pemerintah pasti menjamin pertukaran data dimaksud dilakukan dengan hati-hati, bertanggung jawab, dan memastikan aspek keamanannya.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 26 Juli 2025
Transfer Data Pribadi ke AS Diklaim Menteri Natalius Pigai Tidak Bertentangan Dengan Prinsip HAM
Indonesia
Prabowo Tugaskan Gibran Tangani Papua, termasuk Masalah HAM dan Keamanan
Presiden RI, Prabowo Subianto, menugaskan Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, untuk menangani Papua. Hal itu juga termasuk masalah HAM dan keamanan.
Soffi Amira - Selasa, 08 Juli 2025
Prabowo Tugaskan Gibran Tangani Papua, termasuk Masalah HAM dan Keamanan
Indonesia
Soal Pengangguhan Penahanan 7 Tersangka Persekusi Cidahu, Marinus Gea Sebut Kementerian HAM Kirim Sinyal Negara Lindungi Pelaku
Tindakan yang dilakukan Kementerian HAM ini sudah sangat keluar dari tugas pokok dan fungsinya. ?
Dwi Astarini - Minggu, 06 Juli 2025
Soal Pengangguhan Penahanan 7 Tersangka Persekusi Cidahu, Marinus Gea Sebut Kementerian HAM Kirim Sinyal Negara Lindungi Pelaku
Indonesia
Jadi Penjamin Penangguhan Tahanan 7 Tersangka Pembubaran Retret Pelajar Kristen, Langkah KemenHAM Dicap Blunder
langkah KemenHAM itu keliru alias blunder karena bertentangan dengan kebijakan Presiden Prabowo Subianto dalam mencegah terjadinya tindakan intoleransi di tanah air.
Wisnu Cipto - Sabtu, 05 Juli 2025
Jadi Penjamin Penangguhan Tahanan 7 Tersangka Pembubaran Retret Pelajar Kristen, Langkah KemenHAM Dicap Blunder
Bagikan