Teror ke Influencer Harus Diusut Tuntas, Jangan Buru-buru Salahkan Pemerintah, Minta Menteri HAM Natalius Pigai

Frengky AruanFrengky Aruan - Minggu, 04 Januari 2026
Teror ke Influencer Harus Diusut Tuntas, Jangan Buru-buru Salahkan Pemerintah, Minta Menteri HAM Natalius Pigai

Serangan Molotov di rumah influencer DJ Dony.(foto: media sosial)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai meminta aparat kepolisian mengusut tuntas teror yang dialami sejumlah influencer usai menyampaikan kritik terhadap penanganan bencana banjir di wilayah Sumatera beberapa waktu lalu.

Pigai menegaskan bahwa setiap dugaan teror harus disikapi secara serius melalui mekanisme hukum yang berlaku.

“Terkait maraknya teror yang menimpa influencer, saya minta kepada aparat kepolisian untuk mengusut secara tuntas agar diketahui apa motif dan siapa pelakunya,” kata Pigai dalam keterangan tertulis, Minggu (4/1).

Pigai menyatakan, kebebasan berpendapat merupakan hak konstitusional setiap warga negara yang harus dijamin, termasuk bagi influencer yang menyuarakan kritik di ruang publik.

Politisi Partai Gerindra ini mengapresiasi partisipasi masyarakat dalam menyampaikan pendapat, namun mengingatkan bahwa kritik tidak boleh bergeser menjadi serangan personal terhadap individu maupun institusi.

Menurut Pigai, dalam iklim demokrasi saat ini, kebebasan berekspresi sering kali berlangsung tanpa “protokol lalu lintas” yang jelas. Kondisi tersebut, kata dia, membuat negara tidak bisa serta-merta membatasi kebebasan berpendapat, tetapi tetap harus memastikan tidak terjadi pelanggaran hukum dan HAM.

Baca juga:

PDIP Sebut Teror terhadap Aktivis dan Kreator Konten Cerminan Kemunduran Kualitas Demokrasi di Indonesia

“Namun kita juga harus waspada, karena ada pihak-pihak yang memanfaatkan narasi tertentu untuk kepentingan pribadi, termasuk menaikkan popularitas dengan cara menyerang kehormatan orang lain,” ujarnya.

Pigai juga mengingatkan para influencer agar tidak tergesa-gesa menyimpulkan atau menyalahkan pemerintah terkait teror yang dialami, mengingat hingga kini belum ada pihak yang terbukti bertanggung jawab. Ia meminta masyarakat tetap rasional dan objektif dalam menyikapi informasi yang beredar di media sosial.

Terkait penanganan bencana banjir, Pigai menyebut pemerintah telah menjalankan dua tahap, yakni tanggap darurat dan pembangunan infrastruktur sebagai bagian dari pemulihan wilayah terdampak. Ia mencontohkan kehadiran Presiden yang secara rutin mengunjungi daerah terdampak di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Sebelumnya, aktivis lingkungan Iqbal Damanik serta sejumlah influencer, seperti DJ Donny, Sherly Annavita, dan Virdian, mengaku menerima pesan ancaman bernada intimidatif. DJ Donny bahkan mengalami teror fisik ke rumahnya, mulai dari pengiriman bangkai ayam hingga pelemparan bom molotov.

Donny telah melaporkan kejadian tersebut ke Polda Metro Jaya dengan nomor laporan STTLP/B/9545/XII/2025/SPKT/POLDA METRO JAYA. (Pon)

#Influencer #Konten Kreator #Menteri HAM #Natalius Pigai #Teror
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Rieke Diah Pitaloka Kritik Usulan Tambahan Anggaran Kementerian HAM Rp 492,9 Miliar
Rieke Diah Pitaloka menilai usulan tambahan anggaran Kementerian HAM sebesar Rp492,9 miliar masih terlalu besar untuk dukungan manajemen dan belum fokus pada pelayanan HAM.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 17 Juni 2026
Rieke Diah Pitaloka Kritik Usulan Tambahan Anggaran Kementerian HAM Rp 492,9 Miliar
Indonesia
Aksi Teror Pocong Resahkan Warga Solo, Polisi Turun Tangan Buru Pelaku
Teror pocong kini meresahkan warga Solo. Polresta Surakarta pun turun tangan memburu pelaku teror tersebut.
Soffi Amira - Selasa, 09 Juni 2026
Aksi Teror Pocong Resahkan Warga Solo, Polisi Turun Tangan Buru Pelaku
Indonesia
Tanggapi Usulan Menteri HAM, Pengamat: Polri Belum Perlu Buka Jabatan Strategis untuk Kalangan Sipil
Pengamat Hukum Kepolisian Edi Hasibuan menilai usulan membuka jabatan strategis nonoperasional Polri bagi kalangan sipil dalam revisi UU Polri belum menjadi kebutuhan mendesak.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 09 Juni 2026
Tanggapi Usulan Menteri HAM, Pengamat: Polri Belum Perlu Buka Jabatan Strategis untuk Kalangan Sipil
Indonesia
Menteri HAM Usul Sipil Bisa Menjabat di Polri, Legislator PKB: Fokus Urus HAM
Usul mengenai kemungkinan sipil menduduki jabatan tertentu di lingkungan Polri merupakan isu yang berkaitan dengan tata kelola kelembagaan.
Dwi Astarini - Senin, 08 Juni 2026
Menteri HAM Usul Sipil Bisa Menjabat di Polri, Legislator PKB: Fokus Urus HAM
Indonesia
Respon Usulan Menteri HAM soal Jabatan Nonoperasional Polri Diisi Sipil, Mensesneg: Semua Dilihat Kebutuhannya
Mensesneg Prasetyo Hadi merespons usulan Menteri HAM Natalius Pigai agar jabatan nonoperasional Polri dapat diisi kalangan sipil.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 06 Juni 2026
Respon Usulan Menteri HAM soal Jabatan Nonoperasional Polri Diisi Sipil, Mensesneg: Semua Dilihat Kebutuhannya
Indonesia
Revisi UU Polri, Menteri Pigai Minta Alokasi Pejabat Utama dari Sipil di Kepolisian
Membuka peluang bagi kalangan sipil profesional untuk mengisi sejumlah jabatan utama nonoperasional di lingkungan Polri.
Dwi Astarini - Jumat, 05 Juni 2026
Revisi UU Polri, Menteri Pigai Minta Alokasi Pejabat Utama dari Sipil di Kepolisian
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: 9 WNI Ditangkap Militer Israel, Menteri HAM Pigai: Itu Salah Sendiri
Klaim bahwa Menteri HAM Natalius Pigai menyalahkan sembilan WNI yang ditangkap Israel terbukti hoaks.
Wisnu Cipto - Kamis, 28 Mei 2026
[HOAKS atau FAKTA]: 9 WNI Ditangkap Militer Israel, Menteri HAM Pigai: Itu Salah Sendiri
Indonesia
Menteri HAM RI Maksimalkan Jalur Diplomasi PBB untuk Lindungi 9 WNI yang Ditahan Israel
Menteri HAM Natalius Pigai mengecam penahanan 9 WNI oleh Israel dalam misi Global Sumud Flotilla ke Gaza. Empat di antaranya merupakan jurnalis Indonesia.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 21 Mei 2026
Menteri HAM RI Maksimalkan Jalur Diplomasi PBB untuk Lindungi 9 WNI yang Ditahan Israel
Indonesia
Menteri HAM Natalius Pigai: Begal Tak Boleh Ditembak Mati Tanpa Proses Hukum
Menteri HAM Natalius Pigai menolak instruksi Kapolda Lampung soal tembak di tempat pelaku begal. Tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip HAM dan hukum.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 21 Mei 2026
Menteri HAM Natalius Pigai: Begal Tak Boleh Ditembak Mati Tanpa Proses Hukum
Indonesia
Menteri HAM Pigai Sebut Pers Harus Terus Hidup dan Pemerintah tak Antikritik
Media mampu mengartikulasikan kepentingan rakyat kepada pemerintah dan mengakselerasi kebijakan pemerintah ke rakyat.
Dwi Astarini - Rabu, 20 Mei 2026
Menteri HAM Pigai Sebut Pers Harus Terus Hidup dan Pemerintah tak Antikritik
Bagikan