Pemilu 2019

Menteri Nyaleg, Pengamat: Bukti Kaderisasi Parpol Gagal

Eddy FloEddy Flo - Jumat, 20 Juli 2018
Menteri Nyaleg, Pengamat: Bukti Kaderisasi Parpol Gagal

Pengamat Poltik Ujang Komarudin (Foto: Twitter @UiUkom)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Masuknya nama sejumlah menteri dalam daftar bacaleg cukup menggambarkan kegagalan partai politik dalam melakukan pengkaderan.

Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin, Jumat (20/7).

Menurut dia, bertumpunya kekuasaan pada segelintir orang membuktikan bahwa parpol gagal melakukan pengkaderan.

"Hanya berorientasi pada kekuasaan dan hanya bertumpu pada orang itu juga, kalau gak DPR, pemerintahan atau kepala daerah," ujarnya.

Hal itu juga yang terjadi saat ini, ramai-ramai partai politik mencalonkan menteri sebagai calon anggota legislatif.

"Makanya proses kaderisasi harus jalan sehingga semuanya bisa nyaleg tidak itu lagi-itu lagi. Karena power centris itu," ucap dia.

Bendera Partai Politik
Bendera Partai Politik peserta Pemilu (Foto: kpu.go.id)

Kinerja Tidak Terganggu? Pemerintah Harus Objektif

Tak bisa disangkal, terdaftarnya nama menteri dalam bursa caleg akan memberikan pengaruh pada birokrasi.

Penurunan kinerja birokrasi menjadi taruhan manakala bosnya ikut bertarung di pileg mendatang.

"Walaupun Itu selalu dibantah tidak akan mengganggu, tapi secara objektif itu menggangu walaupun alasannya hanya Sabtu, Minggu saja," kata Ujang.

Karena bagaimanapun, menurut Ujang, bukan tidak mungkin birokrasi akan turut disertakan turun ke dapil untuk memenangkan caleg.

"Birokrasi kementerian itu pasti akan taat dan akan turun juga bantu bosnya, ini tentunya membuat suasana tidak kondusif, cuma selalu dibantah. Faktanya tidak kondusif," tukasnya.

Terkait hal itu, Dia pun berharap ada sikap tegas dari Presiden menyikapi fenomena tersebut.(Fdi)

Baca berita menarik lainnya dalam artikel: PKB Kesal Sejumlah Kadernya Tiba-Tiba Pindah Partai Jelang Pileg 2019

#Pengamat Politik #Partai Politik #Pendaftaran Caleg 2019 #Pemilu 2019
Bagikan
Ditulis Oleh

Fadhli

Berkibarlah bendera negerku, tunjukanlah pada dunia.

Berita Terkait

Indonesia
Diserang Soal Posisi Abu-Abu, Politus PDIP Ingatkan Golkar Atasi Pemadaman Listrik di Berbagai Daerah.
“Jika seluruh fraksi di DPR hanya mampu manut dan setuju terhadap eksekutif, apa bedanya dengan era Orde Baru?
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 20 Juni 2026
Diserang Soal Posisi Abu-Abu, Politus PDIP Ingatkan Golkar Atasi Pemadaman Listrik di Berbagai Daerah.
Indonesia
PDIP Sebut Bukan Oposisi Tapi Penyeimbang, Partai Golkar Ngaku Tidak Memahami
Sarmuji mengaku belum memahami apa yang dimaksud dengan posisi penyeimbang tersebut. Dia menyerahkan penilaian kepada publik.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 20 Juni 2026
PDIP Sebut Bukan Oposisi Tapi Penyeimbang, Partai Golkar Ngaku Tidak Memahami
Indonesia
Gus Najmi Jadi Ketua Harian DPP PKB, Diberikan Tugas Perkuat Konsolidasi
Penunjukan Gus Najmi tersebut adalah bagian dari penguatan konsolidasi organisasi dan persiapan PKB menghadapi agenda-agenda strategis menuju Pemilu 2029.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 11 Juni 2026
Gus Najmi Jadi Ketua Harian DPP PKB, Diberikan Tugas Perkuat Konsolidasi
Indonesia
DPR Siap Rombak Aturan Main Keuangan Partai Politik di Tengah Desakan Revisi UU Parpol
Upaya perombakan ini juga sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang mengamanatkan penguatan sistem politik melalui kodifikasi UU Pemilu, UU Pilkada, dan UU Parpol
Angga Yudha Pratama - Kamis, 30 April 2026
DPR Siap Rombak Aturan Main Keuangan Partai Politik di Tengah Desakan Revisi UU Parpol
Indonesia
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
PAN menolak usulan KPK soal pembentukan lembaga pengawas kaderisasi partai. Hal itu dinilai bisa melanggar konstitusi.
Soffi Amira - Kamis, 30 April 2026
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
Indonesia
Menko Yusril Usul Ambang Batas Parpol Sama dengan Jumlah Komisi di DPR
Menko Hukum Yusril Ihza Mahendra usulkan ambang batas parpol di DPR minimal 13 kursi sesuai jumlah komisi. Partai kecil bisa berkoalisi agar suara rakyat tetap terwakili.
Wisnu Cipto - Kamis, 30 April 2026
Menko Yusril Usul Ambang Batas Parpol Sama dengan Jumlah Komisi di DPR
Indonesia
Revisi UU Parpol Dinilai Mendesak, DPR Soroti Transparansi Pendanaan
DPR menilai UU Partai Politik perlu direvisi karena sudah tidak relevan. Ahmad Doli Kurnia menyoroti pentingnya transparansi pendanaan parpol.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 28 April 2026
Revisi UU Parpol Dinilai Mendesak, DPR Soroti Transparansi Pendanaan
Indonesia
Usul Capres dari Kader Parpol, KPK Bantah Punya Motif Ubah Konstitusi
KPK menegaskan kajian yang mereka lakukan terkait usulan capres-cawapres dari kader partai politik merupakan bagian dari strategi pencegahan korupsi di sektor politik.
Wisnu Cipto - Selasa, 28 April 2026
Usul Capres dari Kader Parpol, KPK Bantah Punya Motif Ubah Konstitusi
Indonesia
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
KPK mengusulkan klausul kaderisasi dalam pencalonan presiden hingga kepala daerah. Langkah ini dinilai penting untuk mencetak pemimpin berkualitas.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
Indonesia
KPK Bongkar Celah Korupsi di Parpol, Soroti soal Mahar hingga Biaya Pemilu
KPK mengungkap akar korupsi politik berasal dari internal partai. Soroti mahar politik, biaya Pemilu tinggi, hingga lemahnya transparansi keuangan.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Bongkar Celah Korupsi di Parpol, Soroti soal Mahar hingga Biaya Pemilu
Bagikan