Pemilu 2019

Menteri Nyaleg, Pengamat: Bukti Kaderisasi Parpol Gagal

Eddy FloEddy Flo - Jumat, 20 Juli 2018
Menteri Nyaleg, Pengamat: Bukti Kaderisasi Parpol Gagal

Pengamat Poltik Ujang Komarudin (Foto: Twitter @UiUkom)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Masuknya nama sejumlah menteri dalam daftar bacaleg cukup menggambarkan kegagalan partai politik dalam melakukan pengkaderan.

Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin, Jumat (20/7).

Menurut dia, bertumpunya kekuasaan pada segelintir orang membuktikan bahwa parpol gagal melakukan pengkaderan.

"Hanya berorientasi pada kekuasaan dan hanya bertumpu pada orang itu juga, kalau gak DPR, pemerintahan atau kepala daerah," ujarnya.

Hal itu juga yang terjadi saat ini, ramai-ramai partai politik mencalonkan menteri sebagai calon anggota legislatif.

"Makanya proses kaderisasi harus jalan sehingga semuanya bisa nyaleg tidak itu lagi-itu lagi. Karena power centris itu," ucap dia.

Bendera Partai Politik
Bendera Partai Politik peserta Pemilu (Foto: kpu.go.id)

Kinerja Tidak Terganggu? Pemerintah Harus Objektif

Tak bisa disangkal, terdaftarnya nama menteri dalam bursa caleg akan memberikan pengaruh pada birokrasi.

Penurunan kinerja birokrasi menjadi taruhan manakala bosnya ikut bertarung di pileg mendatang.

"Walaupun Itu selalu dibantah tidak akan mengganggu, tapi secara objektif itu menggangu walaupun alasannya hanya Sabtu, Minggu saja," kata Ujang.

Karena bagaimanapun, menurut Ujang, bukan tidak mungkin birokrasi akan turut disertakan turun ke dapil untuk memenangkan caleg.

"Birokrasi kementerian itu pasti akan taat dan akan turun juga bantu bosnya, ini tentunya membuat suasana tidak kondusif, cuma selalu dibantah. Faktanya tidak kondusif," tukasnya.

Terkait hal itu, Dia pun berharap ada sikap tegas dari Presiden menyikapi fenomena tersebut.(Fdi)

Baca berita menarik lainnya dalam artikel: PKB Kesal Sejumlah Kadernya Tiba-Tiba Pindah Partai Jelang Pileg 2019

#Pengamat Politik #Partai Politik #Pendaftaran Caleg 2019 #Pemilu 2019
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Fadhli

Berkibarlah bendera negerku, tunjukanlah pada dunia.
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Polemik Ijazah Gibran Masih Berlanjut, Pengamat Tekankan Pentingnya Kepastian Hukum
Polemik ijazah Wapres RI, Gibran Rakabuming Raka, kini belum mereda. Direktur P3S, Jerry Massie, menilai setiap calon pejabat negara harus memenuhi persyaratan.
Soffi Amira - Jumat, 09 Oktober 2026
Polemik Ijazah Gibran Masih Berlanjut, Pengamat Tekankan Pentingnya Kepastian Hukum
Indonesia
Pengamat Sebut Polemik Ijazah Gibran Belum Tertutup, Ada Peluang Pembahasan di DPR
Polemik ijazah Wapres RI, Gibran Rakabuming Raka, kemungkinan berlanjut ke DPR. Hal itu diungkapkan Direktur P3S, Jerry Massie.
Soffi Amira - Jumat, 09 Oktober 2026
Pengamat Sebut Polemik Ijazah Gibran Belum Tertutup, Ada Peluang Pembahasan di DPR
Indonesia
Polemik Ijazah Gibran Berpotensi Pengaruhi Elektabilitas di Pilpres 2029, ini Kata Pengamat
Polemik ijazah Gibran Rakabuming Raka bisa memengaruhi elektabilitas di Pilpres 2029. Pengamat pun mengungkap dampaknya.
Soffi Amira - Rabu, 07 Oktober 2026
Polemik Ijazah Gibran Berpotensi Pengaruhi Elektabilitas di Pilpres 2029, ini Kata Pengamat
Indonesia
Parliamentary Threshold Naik, Proses Regenerasi Kader Politik Bakal Terpengaruh
peningkatan ambang batas juga dinilai bakal memberi tantangan berat bagi partai politik yang meraih suara di kisaran 1 - 3 perse
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 30 September 2026
Parliamentary Threshold Naik, Proses Regenerasi Kader Politik Bakal Terpengaruh
Indonesia
Jokowi Buka Alasan Pamerkan KTA PSI, Singgung Momentum dalam Politik
Padahal, mantan Wali Kota Solo ini telah resmi login PSI pada 14 Oktober 2025.
Dwi Astarini - Senin, 28 September 2026
Jokowi Buka Alasan Pamerkan KTA PSI, Singgung Momentum dalam Politik
Indonesia
Cerita Jokowi Kantongi Nomor Anggota PSI dan Jadi Pengurus Tertinggi
Jokowi mengatakan bergabungnya ke PSI sudah dari 14 Oktober 2025. Ia membuka hal tersebut lantaran masih banyak pihak yang mempertanyakan posisinya.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 27 September 2026
Cerita Jokowi Kantongi Nomor Anggota PSI dan Jadi Pengurus Tertinggi
Indonesia
Dipuji Prabowo Sebagai Gubernur Terbaik Walau Beda Partai, Pramono: Biar Publik Menilai
Pengakuan itu harus menjadi motivasi bagi partai politik lainnya untuk melahirkan kader yang bisa bekerja untuk rakyatnya.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 17 September 2026
Dipuji Prabowo Sebagai Gubernur Terbaik Walau Beda Partai, Pramono: Biar Publik Menilai
Indonesia
Indonesia Menuju Kapitalisme Negara atau Welfare State? ini Pandangan Para Ekonom
Indonesia diperkirakan menuju kapitalisme negara atau welfare state. Ekonom mengungkapkan risikonya.
Soffi Amira - Jumat, 04 September 2026
Indonesia Menuju Kapitalisme Negara atau Welfare State? ini Pandangan Para Ekonom
Indonesia
Pengamat Curiga Ada Oknum Lain di Kejagung, Minta Febrie Adriansyah Bongkar Pemilik Emas dan Uang Sitaan
Pengamat Politik, Fernando Emas, mencurigai ada oknum lain di Kejagung dalam kasus korupsi eks Jampidsus, Febrie Adriansyah.
Soffi Amira - Kamis, 16 Juli 2026
Pengamat Curiga Ada Oknum Lain di Kejagung, Minta Febrie Adriansyah Bongkar Pemilik Emas dan Uang Sitaan
Indonesia
Kasus Febrie Adriansyah Dinilai tak Berdiri Sendiri, Pengamat: Bongkar Semua yang Terlibat
Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas, meminta semua nama yang terlibat dalam kasus Febrie Adriansyah dibongkar.
Soffi Amira - Selasa, 14 Juli 2026
Kasus Febrie Adriansyah Dinilai tak Berdiri Sendiri, Pengamat: Bongkar Semua yang Terlibat
Bagikan