Pemilu 2019

PKB Kesal Sejumlah Kadernya Tiba-Tiba Pindah Partai Jelang Pileg 2019

Eddy FloEddy Flo - Jumat, 20 Juli 2018
PKB Kesal Sejumlah Kadernya Tiba-Tiba Pindah Partai Jelang Pileg 2019

Anggota Komisi I DPR dari PDIP Effendi Simbolon (kedua kanan) dan Wasekjen PKB Daniel Johan (kedua kiri) saat diskusi di Kompleks Parlemen, Jakarta (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Sejumlah kader partai melakukan akrobat politik dengan cara pindah partai pada saat-saat terakhir pendaftaran caleg 2019. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) termasuk salah satu yang ditingalkan secara tiba-tiba oleh para kadernya.

Menghadapi kondisi tersebut, Wakil Sekretaris Jenderal PKB Daniel Johan secara blak-blakan mengkritik sikap politik beberapa kadernya yang tiba-tiba pindah ke partai lain. Daniel Johan semakin kesal, motif dibalik perpindahan itu ternyata diiming-imingi sesuatu yang dinilainya sangat pragmatis.

"Kalau kader semakin matang di partai dengan mengikuti semua proses pengkaderan akan menjadi kader utama dan nantinya bisa menjadi pemimpin bangsa," kata Daniel di Jakarta, Jumat (20/7).

Dia mengatakan kalau kader pindah-pindah ke partai lain maka itu sangat pragmatis, karena dalam politik berbicara ideologi dan cara melahirkan pemimpin yang berkarakter.

PKB saat pendaftaran di KPU
Sekjen DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Kadir Karding (tengah) saat pendaftaran peserta Pemilu 2019 di gedung KPU Pusat, Jakarta (ANTARA FOTO/Reno Esnir)

Daniel Johan mengakui ada kader partai lain yang pindah ke partainya, namun dirinya menjamin PKB tidak membajak mereka hanya untuk mendapatkan keuntungan elektoral.

"PKB 1.000 persen tidak ada yang membajak kader partai lain, dalam pengertian dibayar, kami tidak melakukan itu," ujar Daniel.

Menurut dia sebagaimana dilansir Antara, kalau ada kader yang terdaftar sebagai bacaleg dari partai lain maka harus mengundurkan diri dari keanggotaan partai awalnya karena sudah disyaratkan dalam aturan undang-undang.

Dia menilai kader tersebut harus menunjukkan surat pengunduran diri dan juga menyertakan surat bahwa partai asal memberikan izin pengunduran diri tersebut.

"Kalau partai awal belum mengeluarkan surat pemberian izin mengundurkan diri maka kader tersebut harus menunjukkan surat bahwa proses pengunduran diri sudah dilakukan dan sedang diproses, kalau tidak ada maka harus dicoret," katanya.

Daniel Johan meminta KPU harus bersikap tegas apabila ada caleg yang pindah partai, namun persyaratan pencalonannya belum memenuhi syarat.(*)

Baca berita menarik lainnya dalam artikel: Sandiaga Ajak Para Driver Ojol Jangan Demo Saat Pembukaan Asian Games

#PKB #Partai Politik #Pendaftaran Caleg 2019 #Pemilu 2019
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
Diserang Soal Posisi Abu-Abu, Politus PDIP Ingatkan Golkar Atasi Pemadaman Listrik di Berbagai Daerah.
“Jika seluruh fraksi di DPR hanya mampu manut dan setuju terhadap eksekutif, apa bedanya dengan era Orde Baru?
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 20 Juni 2026
Diserang Soal Posisi Abu-Abu, Politus PDIP Ingatkan Golkar Atasi Pemadaman Listrik di Berbagai Daerah.
Indonesia
PDIP Sebut Bukan Oposisi Tapi Penyeimbang, Partai Golkar Ngaku Tidak Memahami
Sarmuji mengaku belum memahami apa yang dimaksud dengan posisi penyeimbang tersebut. Dia menyerahkan penilaian kepada publik.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 20 Juni 2026
PDIP Sebut Bukan Oposisi Tapi Penyeimbang, Partai Golkar Ngaku Tidak Memahami
Indonesia
Desakan PDIP Diminta Jadi Oposisi, Ini Kata Sekjen PKS
Perdebatan mengenai posisi PDIP mencuat setelah muncul dugaan keterlibatan salah satu kader PDIP, Andi Widjajanto, dalam aksi demonstrasi mahasiswa
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 20 Juni 2026
Desakan PDIP Diminta Jadi Oposisi, Ini Kata Sekjen PKS
Indonesia
PKB Perintahkan Pengurus Cabang Gelar Dialog Dengan Mahasiswa, Bahas MBG dan KDMP
PKB, tegas ia, tidak menutup mata dengan berbagai laporan penyimpangan hingga pelanggaran hukum terkait pelaksanaan program pemerintah
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 17 Juni 2026
PKB Perintahkan Pengurus Cabang Gelar Dialog Dengan Mahasiswa, Bahas MBG dan KDMP
Indonesia
Gus Najmi Jadi Ketua Harian DPP PKB, Diberikan Tugas Perkuat Konsolidasi
Penunjukan Gus Najmi tersebut adalah bagian dari penguatan konsolidasi organisasi dan persiapan PKB menghadapi agenda-agenda strategis menuju Pemilu 2029.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 11 Juni 2026
Gus Najmi Jadi Ketua Harian DPP PKB, Diberikan Tugas Perkuat Konsolidasi
Indonesia
PKB Kawal Implementasi Regulasi Turunan UU Pesantren, Ingin Terjadi Transformasi
pentingnya transformasi pendidikan pesantren agar semakin adaptif terhadap perkembangan teknologi global.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 07 Juni 2026
PKB Kawal Implementasi Regulasi Turunan UU Pesantren, Ingin Terjadi Transformasi
Indonesia
Jazilul PKB Sebut Penyelenggaraan Haji 2026 Relatif Lebih Baik dan Tertib dengan Catatan, Kementerian Terkait Jangan Berpuas Diri
Ketua Fraksi PKB DPR RI, Jazilul Fawaid, memberikan apresiasi atas kinerja penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026.
Frengky Aruan - Jumat, 29 Mei 2026
Jazilul PKB Sebut Penyelenggaraan Haji 2026 Relatif Lebih Baik dan Tertib dengan Catatan, Kementerian Terkait Jangan Berpuas Diri
Indonesia
Pengasuh Ponpes di Pati Ditangkap, DPR Minta Kasus Pemerkosaan Santriwati Diusut Tuntas
Pengasuh ponpes di Pati ditangkap. Anggota DPR RI dari fraksi PKB, Eva Monalisa, memberikan apresiasi atas langkah cepat kepolisian.
Soffi Amira - Jumat, 08 Mei 2026
Pengasuh Ponpes di Pati Ditangkap, DPR Minta Kasus Pemerkosaan Santriwati Diusut Tuntas
Indonesia
DPR Siap Rombak Aturan Main Keuangan Partai Politik di Tengah Desakan Revisi UU Parpol
Upaya perombakan ini juga sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang mengamanatkan penguatan sistem politik melalui kodifikasi UU Pemilu, UU Pilkada, dan UU Parpol
Angga Yudha Pratama - Kamis, 30 April 2026
DPR Siap Rombak Aturan Main Keuangan Partai Politik di Tengah Desakan Revisi UU Parpol
Indonesia
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
PAN menolak usulan KPK soal pembentukan lembaga pengawas kaderisasi partai. Hal itu dinilai bisa melanggar konstitusi.
Soffi Amira - Kamis, 30 April 2026
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
Bagikan