Wisnu Cipto
MerahPutih.com - Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf atau Gus Irfan menyambangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Gus Irfan datang untuk menyerahkan nama-nama calon pejabat Kementerian Haji dan Umrah untuk dilakukan tracking alias penelusuran rekam jejak mereka.
"Kami juga menyerahkan beberapa nama calon pejabat yang akan bergabung dengan Kementerian Haji untuk ditracking supaya tidak ada permasalahan di kemudian hari di Kementerian Haji," kata Menteri Haji, kepada media, di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (3/10).
Baca juga:
Menteri Haji dan Umrah Datangi KPK Bahas Pencegahan Korupsi Penyelenggaraan Haji
Saat ditanya siapa saja nama-nama calon anak buahnya yang diserahkan ke KPK, Gus Irfan enggan memberitahu lebih rinci. "Agak banyak. Ada dari PHU Kemenag. Totalnya 200 orang," imbuhnya.
Dalam kesempatan audiensi itu, Gus Irfan meminta pendampingan KPK, khusunya terkait pengelolaan pelaksanaan haji.
"Pertama tentu terkait dengan situasi proses haji di kita, kemudian proses bisnis haji yang akan kita lakukan dan sudah kita lakukan," ungkap dia.
Baca juga:
Kementerian Haji dan Umrah Resmi Jadi Mitra Komisi VIII DPR RI
"ketiga kita ingin agar selalu mendapat pendampingan dari KPK untuk memastikan bahwa semua proses yang kita lakukan sesuai dengan aturan seperti amanat dari presiden bahwa proses haji harus dilakukan secara akuntabel dan transparan," tandasnya.
Seperti diketahui, saat ini KPK tengah mengusut kasus dugaan korupsi kuota haji era Menteri Agama Yaqut Cholil Qaumas. Sejauh ini, KPK belum menetapkan satu orang tersangka dalam perkara tersebut.
Berdasarkan penghitungan sementara, kerugian negara yang disebabkan kasus ini mencapai lebih dari Rp 1 triliun. KPK juga telah menyita uang, mobil hingga rumah terkait kasus ini. (Pon)
