Mentan Amran Beberkan Modus Beras Oplosan yang Rugikan Negara Rp 99 Triliun


Menteri Pertanian Amran Sulaiman menemukan kemasan MinyaKita tidak sesuai ukuran kemasan di Pasar Gede Solo, Selasa (11/3). (Merahputih.com/Ismail)
MerahPutih.com - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkapkan bahwa negara dan masyarakat mengalami kerugian mencapai Rp 99 triliun akibat kasus beras oplosan.
Pernyataan ini disampaikan Amran dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi IV DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (16/7).
Amran menjelaskan, kerugian tersebut terbagi menjadi dua kategori. Pertama, kerugian negara yang timbul dari penyimpangan dalam Surat Persetujuan Harga Pemerintah (SPHP).
"Kita sudah hitung dengan tim, tetapi kita serahkan ke penegak hukum. SPHP yang ada ini sedang dalam penyelidikan," ujarnya.
Menurutnya, praktik oplosan beras melibatkan 20 persen beras kualitas etalase dan 80 persen beras oplosan yang dikemas sebagai beras premium.
"Ini satu paket kerugian negara," tegas Amran.
Baca juga:
Mentan Ungkap 85 Persen Beras yang Beredar Tak Sesuai Standar, Nilai Kerugian Capai Rp 99 Triliun
Kedua, kerugian masyarakat mencapai Rp 99 triliun akibat penjualan beras curah yang dikemas sebagai beras premium.
"Ini bukan kerugian satu tahun, tapi sudah berlangsung lama, mungkin 5 atau 10 tahun. Kalau dilacak ke belakang, angkanya pasti lebih dari Rp 100 triliun," jelasnya.
Amran menegaskan bahwa praktik ini menipu konsumen karena beras biasa dijual dengan harga premium.
"Ibaratnya emas 24 karat, sebenarnya 18 karat tapi dijual 24 karat. Harganya naik, bukan kualitasnya," imbuhnya.
Kementan telah mengantongi bukti dari 13 laboratorium independen, termasuk Sucofindo, yang memeriksa sampel beras di seluruh Indonesia.
"Kami sudah serahkan semua ke penegak hukum untuk tindak lanjut," pungkas Amran. (Pon)
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
Pedagang Beras yang Jual di Atas HET Diberi 'Kartu Kuning' dan Waktu Seminggu untuk Tobat, Kalau Masih Bandel Sanksi Menanti

Badan Pangan Nasional Temukan Beras Premium Sudah Dijual di Bawah HET

KPU Sewa Jet Pribadi Rp 90 M Saat Pemilu 2024, Komisi II DPR RI Naik Pitam dan Ancam Bongkar Semua Rincian Penggunaan APBN

DPR Dorong Santri Turun Gunung Jadi Agen Ekonomi Inovatif, Enggak Boleh Hanya Dengar Khotbah

Indonesia Setop Impor Jagung Sepanjang 2025, Mentan Amran Pamer Lonjakan Produksi Beras Tertinggi Sepanjang Sejarah

Banggar DPR Soroti 4 Isu Krusial Satu Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran

DPR Dukung Instruksi Presiden soal Pupuk Berkualitas dan Terjangkau

Jangan Cuma Tulis 'Renyah dan Gurih', Literasi Jadi Kunci UMKM Kaya Mendadak

Putusan MK 'Paksa' Revisi UU ASN, DPR Tegaskan Perlunya Pembentukan Lembaga Independen Baru untuk Awasi Sistem Merit

Israel Langgar Gencatan Senjata, DPR Minta Pemerintah Indonesia Lantang Bersuara
