Zulfikar Sy
MerahPutih.com - Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Rian Ernest meminta Menteri Hukum dan HAM tidak memprioritaskan pembebasan napi koruptor terkait revisi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan
Menurut Rian, korupsi adalah extraordinary crime, tindakan yang luar biasa zalim terhadap rakyat. Kejahatan korupsi tidak sama dengan maling ayam atau pengguna narkoba. Jadi harus beda juga penindakannya bahkan pemenjaraannya.
Baca Juga:
Data Pasien Corona Pemerintah Bisa Berbeda dengan Fakta di Lapangan
"Konsep korupsi sebagai extraordinary crime ini bahkan tertuang dalam bagian pertimbangan dari PP 2012 yang ingin direvisi oleh Pak Menkumham," ujar Rian Ernest kepada wartawan, Jakarta, Jumat (3/4)
PSI menyoroti alasan keluarnya PP yang menurut Menkumham karena kondisi penjara sudah penuh dan rentan penularan COVID-19. Dengan alasan kemanusiaan, Menkumham ingin terpidana korupsi dan narkoba lebih cepat dibebaskan.
Ia menyadari bahwa memang kondisi penjara di Indonesia sangat memprihatinkan. Dari kajian yang dibuat oleh Institute for Criminal Justice Reform pada 2018, penyebab tertinggi kematian napi dan tahanan di penjara adalah karena sakit TBC dan pernapasan.
"Jadi persoalan COVID-19 ini sangat relevan untuk yang di dalam penjara," terang dia.
Menurut Rian, yang perlu dipastikan adalah narapidana mana saja yang sudah sesak di dalam penjara. Dari data tersebut baru nantinya diambilkan keputusan.
"Inilah aspek kemanusiaan yang memang jadi perhatian kita," terang dia.
Rian meminta agar pengelola LP menyiapkan tenaga medis sehingga para tahanan dan narapidana bisa melakukan pemeriksaan rutin.
PSI mengusulkan kepada Menhkumham juga agar pengelola LP menyiapkan tenaga medis untuk melakukan pemeriksaan rutin kepada tahanan dan narapidana.
Baca Juga:
Selain COVID-19, Masyarakat Juga Dihantui Ancaman Penyakit DBD
"Terutama yang berusia lanjut agar bisa lebih cepat mendeteksi suspect COVID-19," pungkas pria yang ingin maju di Pilwakot Batam ini.
Seperti diketahui, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly mengusulkan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
Hal ini untuk mencegah penyebaran virus corona (COVID-19) di lembaga pemasyarakatan (lapas).
Yasonna menilai keputusan itu tak lepas dari kondisi lapas di Indonesia yang sudah melebihi kapasitas sehingga rawan terhadap penyebaran virus corona. (Knu)
Baca Juga:
