Menkumham Harapkan Masalah di Lapas Cepat Dideteksi

Noer ArdiansjahNoer Ardiansjah - Rabu, 20 Desember 2017
Menkumham Harapkan Masalah di Lapas Cepat Dideteksi

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. (MP/Venansius Fortunatus)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengharapkan pada 2018 berbagai permasalahan di Lembaga Pemasyarakatan (lapas) bisa cepat dideteksi.

"Permasalahan di Lapas ini harus cepat dideteksi. SOP harus ditegakkan, penguatan SOP betul betul-betul dilaksanakan," kata Yasonna di sela-sela acara Refleksi Akhir Tahun 2017 Kementerian Hukum dan HAM di gedung Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, Rabu (20/12).

Menurut Yasonna, penambahan sekitar 14 ribu sipir dari total sekitar 17 ribu orang yang telah lolos dalam rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2017 bisa diharapkan berbagai permasalahan di Lapas.

"Januari sudah bekerja, ini kami berikan pelatihan-pelatihan dan kami beri orientasi. Kemudian melakukan 'assesment' kepada pimpinan-pimpinan Lapas terus orang-orang yang punya kepentingan tidak bagus menjadi catatan penilaian kembali dan kami harapkan 2018 tidak akan ada gejolak," katanya.

Selain itu, Yasonna juga menyoroti perihal kelebihan kapasitas yang masih akan menjadi fokus pihaknya pada 2018.

"Over capacity tetap menjadi catatan kami. Ada beberapa pendekatan bahwa dari segi membangun kami tidak mampu secara finansial," katanya.

Sebagai contoh, kata Yasonna, sekitar 2.000 orang masuk ke lapas per bulan atau sekitar 24 ribu orang per tahun.

Namun, kata dia, pihaknya hanya mampu menampung sekitar 5.000 orang dan 50 persennya berasal dari kasus narkoba.

"Coba bayangkan defisitnya sehingga over capacity itu satu hal yang sangat mengerikan dan yang mengerikannya lagi itu adalah 50 persen dari narkoba," ucapanya.

Oleh karena itu, kata dia, Kemenkumham mencoba untuk redistribusi tahanan dari lapas yang dianggap kelebihan kapasitas.

"Misalnya, dari Jakarta dan Jabar itu kami redistribusi ke Jateng karena Jateng masih kosong. Kalau dibiarin kayak gitu, tidak manusiawi sangat berbahaya rentan kericuhan kalau dari segi ilmu psikologi sosial kepadatan itu menciptakan agresivitas," kata Yasonna. (*)

#Yasonna Laoly #Menkumham #Lapas
Bagikan
Ditulis Oleh

Noer Ardiansjah

Tukang sulap.

Berita Terkait

Indonesia
Narapidana Diduga Dipaksa Makan Daging Anjing, Kalapas di Sulut Dicopot
Dugaan Kalapas Enemawira, Sulut, berinisial CS memaksa narapidana memakan makanan nonhalal ini diungkapkan anggota Komisi XIII DPR RI Mafirion.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 03 Desember 2025
Narapidana Diduga Dipaksa Makan Daging Anjing, Kalapas di Sulut Dicopot
Indonesia
Sidang Etik Kalapas Enemawira Paksa Napi Makan Anjing Digelar di Jakarta, Statusnya Sudah Nonaktif
Sidang kode etik Kalapas Enemawira itu digelar di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas), Gambir, Jakarta, hari ini Selasa 2 Desember 2025.
Wisnu Cipto - Selasa, 02 Desember 2025
Sidang Etik Kalapas Enemawira Paksa Napi Makan Anjing Digelar di Jakarta, Statusnya Sudah Nonaktif
Indonesia
28 Pasien RS Pengayoman Cipinang Dievakuasi, Ditjenpas Sebut Awal Titik Api dari Gudang Logistik
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memastikan kebakaran saat ini telah berhasil diatasi.
Wisnu Cipto - Senin, 01 Desember 2025
28 Pasien RS Pengayoman Cipinang Dievakuasi, Ditjenpas Sebut Awal Titik Api dari Gudang Logistik
Indonesia
LP Sragen Bongkar Penyelundupan Narkotika Libatkan Perempuan, Modusnya Besuk Tahanan
Modus pelaku ialah membesuk tahanan sambil menyembunyikan lima paket sabu di pakaian dalamnya, tepatnya di area payudara, saat jam besuk tahanan.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Oktober 2025
LP Sragen Bongkar Penyelundupan Narkotika Libatkan Perempuan, Modusnya Besuk Tahanan
Indonesia
Menkum Teken SK Kepengurusan PPP Mardiono
Mardiono mendaftarkan kepengurusan PPP per 30 September 2025.
Dwi Astarini - Kamis, 02 Oktober 2025
Menkum Teken SK Kepengurusan PPP Mardiono
Indonesia
Menkum Supratman: BP BUMN Berperan sebagai Regulator, Beda dengan BPI Danantara
BP BUMN dan BPI Danantara memiliki peran berbeda.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 26 September 2025
Menkum Supratman: BP BUMN Berperan sebagai Regulator, Beda dengan BPI Danantara
Indonesia
Menkumham Tegaskan Pembentukan Kementerian Haji untuk Perkuat Sistem dan Jawab Kebutuhan Jutaan Calon Jemaah
RUU ini juga akan menyempurnakan mekanisme dan akuntabilitas dalam ekosistem ekonomi haji dan umrah
Angga Yudha Pratama - Senin, 25 Agustus 2025
Menkumham Tegaskan Pembentukan Kementerian Haji untuk Perkuat Sistem dan Jawab Kebutuhan Jutaan Calon Jemaah
Indonesia
1.300 narapidana Dibui di Penjara Super Maximum dan Maximum Security Nusakambang
Proses pengawalan dan pemindahan dilakukan bersama tim dari dari pengamanan intelijen dan kepatuhan Internal Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dengan kepolisian dan petugas pemasyarakatan di masing-masing wilayah.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 24 Agustus 2025
1.300 narapidana Dibui di Penjara Super Maximum dan Maximum Security Nusakambang
Indonesia
375 Ribu Napi Dapat Remisi saat HUT ke-80 RI, Negara Hemat Pengeluaran untuk Uang Makan Sampai Rp 639 Miliar
Pemberian remisi bukan sekadar pengurangan masa pidana, melainkan juga penghargaan negara kepada warga binaan yang telah menunjukkan perilaku positif selama pembinaan.
Dwi Astarini - Senin, 18 Agustus 2025
375 Ribu Napi Dapat Remisi saat HUT ke-80 RI, Negara Hemat Pengeluaran untuk Uang Makan Sampai Rp 639 Miliar
Indonesia
Jenguk Suami di Lapas, Istri Nekat Selundupkan Paket Nasi Bungkus Isi Sabu
Lima paket sabu dalam nasi bungkus saat menjenguk suaminya berinisil J di Lapas Kelas IIA Curup, Rejang Lebong, Bengkulu.
Wisnu Cipto - Rabu, 23 Juli 2025
Jenguk Suami di Lapas, Istri Nekat Selundupkan Paket Nasi Bungkus Isi Sabu
Bagikan