Menkum Minta Eks Anggota Jamaah Islamiyah Patuhi Peraturan Hukum yang Berlaku

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Minggu, 22 Desember 2024
Menkum Minta Eks Anggota Jamaah Islamiyah Patuhi Peraturan Hukum yang Berlaku

Deklarasi puncak pembubaran JI di Surakarta dibacakan oleh eks anggota JI (MP/Ponco)

Ukuran:
14
Font:
Audio:

MerahPutih.com - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas, menghadiri deklarasi puncak pembubaran organisasi Jamaah Islamiyah (JI) di Surakarta, Jawa Tengah, Sabtu (21/12).

Supratman mengatakan pembubaran organisasi tersebut merupakan peristiwa bersejarah. Ia berharap mantan anggota JI mematuhi peraturan dan hukum yang berlaku di Indonesia.

"Sesuai isi deklarasi mereka, kami harap eks anggota Jamaah Islamiyah di wilayah Surakarta dan sekitarnya mematuhi aturan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia," kata Supratman.

Baca juga:

Jamaah Islamiyah Kembali ke Pangkuan NKRI, Kemenag: Mereka Khilaf

Ia juga mengajak para eks anggota JI untuk memperkokoh ideologi Pancasila, menciptakan kehidupan yang harmonis serta menjauhkan diri dari tindakan anarkis.

"Tentunya Pemerintah Indonesia menantikan kontribusi positif mereka dalam mengisi kemerdekaan Indonesia. Bukan dengan tindakan-tindakan anarkis atau kekerasan," ujarnya.

Baca juga:

Jamaah Islamiyah Bubar, Pengamat Apresiasi Peran Densus 88

Supratman menceritakan deklarasi puncak pembubaran JI di Surakarta dibacakan oleh eks anggota JI. Pembacaan deklarasi tersebut menandai kembalinya mereka ke pangkuan NKRI.

Acara tersebut turut dihadiri oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Irjen Eddy Hartono, IKepala Densus 88 Anti Teror Irjen Sentor Prasetyo, serta Menteri Sosial Saufillah Yusuf. (Pon)

#Jamaah Islamiyah #Supratman Andi Agtas #Menteri Hukum
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Politik Nasional Kisruh, Mantan Anggota Kelompok Jamaah Islamiyah Ngaku Malah makin Pro-NKRI, Rasakan ‘Sentuhan’ Kebaikan
Cinta tanah air merupakan bagian dari ajaran yang disampaikan Nabi Muhammad SAW.
Dwi Astarini - Minggu, 31 Agustus 2025
Politik Nasional Kisruh, Mantan Anggota Kelompok Jamaah Islamiyah Ngaku Malah makin Pro-NKRI, Rasakan ‘Sentuhan’ Kebaikan
Indonesia
Menkum Sebut Perpres Pembentukan Kementerian Haji dan Umrah Segera Diproses
Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas mengatakan, Perpres pembentukan Kementerian Haji dan Umrah segera diproses.
Soffi Amira - Senin, 25 Agustus 2025
Menkum Sebut Perpres Pembentukan Kementerian Haji dan Umrah Segera Diproses
Indonesia
Menkumham Tegaskan Pembentukan Kementerian Haji untuk Perkuat Sistem dan Jawab Kebutuhan Jutaan Calon Jemaah
RUU ini juga akan menyempurnakan mekanisme dan akuntabilitas dalam ekosistem ekonomi haji dan umrah
Angga Yudha Pratama - Senin, 25 Agustus 2025
Menkumham Tegaskan Pembentukan Kementerian Haji untuk Perkuat Sistem dan Jawab Kebutuhan Jutaan Calon Jemaah
Indonesia
Pemutaran Lagu di Acara Pernikahan atau Kegiatan Nonkomersial Tidak Dikenakan Royalti
penerapan royalti hanya dikenakan untuk pemutaran lagu atau musik di ruang publik komersial, salah satunya kafe.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 19 Agustus 2025
Pemutaran Lagu di Acara Pernikahan atau Kegiatan Nonkomersial Tidak Dikenakan Royalti
Indonesia
Menteri Hukum Tegaskan Pembebasan Bersyarat Setya Novanto Murni Wewenang Pengadilan
Menteri Hukum, Suparatman Andi Agtas menegaskan, bahwa pembebeasan bersyarat Setya Novanto murni wewenang pengadilan.
Soffi Amira - Selasa, 19 Agustus 2025
Menteri Hukum Tegaskan Pembebasan Bersyarat Setya Novanto Murni Wewenang Pengadilan
Indonesia
Satria Menjadi Tentara Asing, Menkum: Otomatis Kehilangan Kewarganegaraan
Seorang warga negara Indonesia (WNI) akan kehilangan kewarganegaraannya secara otomatis jika yang bersangkutan terbukti menjadi tentara di negara asing.
Dwi Astarini - Rabu, 23 Juli 2025
Satria Menjadi Tentara Asing, Menkum: Otomatis Kehilangan Kewarganegaraan
Indonesia
DIM RUU KUHAP Rampung, Menkum Apresiasi Kolaborasi Lembaga dan Usul Menghidupkan Kembali Mahkumjakpol
Menkum Supratman Andi Agtas menyambut baik kesepakatan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) yang akan segera dilimpahkan ke DPR RI.
Frengky Aruan - Selasa, 24 Juni 2025
DIM RUU KUHAP Rampung, Menkum Apresiasi Kolaborasi Lembaga dan Usul Menghidupkan Kembali Mahkumjakpol
Indonesia
Pemerintah Bakal Keluarkan Aturan Judol Buat Lindungi Anak-Anak
Selain mengatur sanksi untuk platform penyelenggara judol, peraturan pemerintah itu juga perlu mengatur penguatan perlindungan terhadap para korban, mengingat mereka juga memerlukan rehabilitasi.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 20 Juni 2025
Pemerintah Bakal Keluarkan Aturan Judol Buat Lindungi Anak-Anak
Indonesia
Menkum: Pengadilan Singapura Tolak Penangguhan Penahanan Paulus Tannos, Proses Ekstradisi Masih Panjang
Supratman Andi Agtas mengatakan sidang ekstradisi buron kasus e-KTP itu baru akan digelar pada 23 Juni 2025.
Frengky Aruan - Selasa, 17 Juni 2025
Menkum: Pengadilan Singapura Tolak Penangguhan Penahanan Paulus Tannos, Proses Ekstradisi Masih Panjang
Indonesia
Pemerintah Akui Pembahasan RUU Perampasan Aset Terganjal Kekuatan Politik
Pemerintah Akui Pembahasan RUU Perampasan Aset Terganjal Kekuatan Politik
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 15 April 2025
Pemerintah Akui Pembahasan RUU Perampasan Aset Terganjal Kekuatan Politik
Bagikan