Menkopolhukam Sebut Kerbukaan Informasi Hal Terpenting dalam Pemilu
Mula Akmal - Kamis, 15 Desember 2022
Menkopolhukam Mahfud MD saat menutup Konferensi Forum Rektor Indonesia, di Universitas Airlangga, Surabaya, Minggu (30/10/2022). ANTARA/HO-Humas Unair
MerahPutih.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengatakan bahwa keterbukaan informasi menjadi hal penting dalam pemilu.
"Keterbukaan informasi menjadi hal yang sangat penting, bisa menjadi kanalisasi dari kekisruhan-kekisruhan sehingga tidak menjadi kegaduhan," kata Mahfud dalam acara "Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022" di Tangerang, Banten, Rabu.
Baca Juga:
Menurut dia, prinsip dan asas keterbukaan informasi publik merupakan aspek mendasar bagi terwujudnya penyelenggaraan pemilu yang transparan.
"Dari pusat sampai ke desa, partai politik serta masyarakat sebagai unsur penting harus memperhatikan masalah ini," ujarnya.
Mahfud juga menyebut bahwa keterbukaan informasi dalam setiap pelaksanaan penyelenggaraan pemilu menjadi salah satu indikator penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil.
Baca Juga:
"Dan itu semua merupakan hak-hak konstitusional warga negara," ucapnya.
Untuk itu, ia berharap ke depannya lebih banyak lagi badan publik yang dapat memenuhi kepatuhan dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik.
Pemerintah, lanjut dia, juga diharapkan terus mendorong optimalisasi badan publik dalam menjalankan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). (*)
Baca Juga:
Bagikan
Mula Akmal
Berita Terkait
Dosen Politik Senior UI Kritik Pemilu, Lahirkan Partai “Rental” Pemuja Uang
RDP dengan DPR, Pakar Pemilu Sebut E-Voting Rawan Diretas
Kubu Pro Junta Militer Menang Pemilu, Kuasi 86 Persen Kursi Parlemen
Revisi UU Pemilu, NasDem Ingin Ambang Batas Parlemen Sampai 7 Persen
Istana Respons Usulan E-Voting Pilkada, Sebut Perlu Kajian Mendalam
Mahfud MD Bela Pandji Pragiwaksono: Tidak Bisa Dijerat KUHP Baru
Heboh Kodifikasi Hukum Pemilu, Komisi II DPR Tegaskan Pilkada Lewat DPRD Konstitusional
ICW Tolak Kepala Daerah Dipilih DPRD, Rugikan Demokrasi dan Fasilitasi Politik Transaksional
Junta Gelar Pemilu Pertama Sejak Kudeta Militer Pada 2021
Perkap Polri 10/2025 Dikritik Mahfud MD, Dinilai Langgar Putusan MK