Menkominfo Sebut Kebijakan Afirmatif Mampu Tingkatkan Produksi Dalam Negeri

MerahPutih.com - Pemerintah mengambil langkah konkret untuk meningkatkan belanja produk dalam negeri. Salah satunya dengan menerapkan kebijakan afirmatif.

Hal ini sejalan dengan pernyataan Presiden Joko Widodo yang menegaskan keberpihakan pada produksi dalam negeri bukan keberpihakan kosmetik, tetapi keberpihakan yang secara sungguh-sungguh menggunakan belanja produk dalam negeri Indonesia.

Baca Juga

Nama-Nama Anggota Tim Pansel Calon Komisioner KPI Bentukan Menkominfo

“Apabila ada yang bermain-main dengan mengubah atau meng-kosmetik-kan produk-produk asing dengan diberi label atau cap produk-produk dalam negeri, maka akan diambil langkah-langkah yang tegas secara khusus kepada marketplace,” kata Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate di Bali, Jumat (25/3).

Menkominfo mengingatkan pengelola platform digital untuk memperhatikan, memberikan peluang promosi, serta melakukan aksi nyata dan afirmatif untuk memberikan dukungan atas produk-produk dalam negeri.

“Kepada Pemerintah dan BUMN, Bapak Presiden Jokowi juga mengingatkan langkah afirmatif tidak di atas kertas saja. Namun, harus diimplementasikan dan dilaksanakan secara konkret," ujar Johnny.

Menurut Johnny, hal itu akan di-monitorday-to-day agar kementerian dan lembaga yang telah memberikan komitmen dapat secara sungguh-sungguh melaksanakan aksi bersama.

“Dan jika tidak, Presiden Joko Widodo mengingatkan bukan tidak mungkin untuk melakukan re-shuffle,” ungkap Johnny.

Baca Juga

Menkominfo Sebut Satelit Multifungsi Bisa Bantu Perataan Akses Internet

Politisi NasDem itu menyatakan pemerintah daerah akan juga diawasi komitmen dalam mengimplementasikan secara sungguh-sungguh dan serius.

“Jika tidak, maka langkah-langkah fiskal akan diambil untuk memastikan pemerintah daerah patuh dan taat atas komitmennya, termasuk pengendalian atas dana alokasi khusus (DAK) dan dana alokasi umum (DAU)," tegasnya.

Hal yang sama berlaku pula pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Apabila direksi tidak mengambil langkah-langkah yang konkret dan memenuhi targetnya, maka review atas direksi dan board of commissioners oleh Menteri BUMN dan pemegang saham akan dilakukan secara serius.

“Ini secara serius bukan untuk mengancam, tetapi mengingatkan bahwa komitmen ini secara hirarkis nasional harus dilakukan. Mulai dari Presiden sampai kepada layer yang terdepan, dunia usaha kita,” tutup Johnny. (dka)

Baca Juga

Menkominfo dan Dewan Pers Bahas Regulasi Hak Penerbit