Menko Yusril Luruskan Terpidana Mati Mary Jane Bukan Bebas, Tapi Dipindah

MerahPutih.com - Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan RI Yusril Ihza Mahendra meralat terpidana mati kasus penyelundupan narkotika Mary Jane Veloso bukan dibebaskan.

Namun, Pemerintah Indonesia memindahkan status terpidana Mary Jane ke tangan Pemerintah Filipina. Proses ini merupakan kebijakan pemindahan narapidana (transfer of prisoner).

Yusril menambahkan dalam pernyataan Presiden Filipina Ferdinand R. Marcos Jr juga tidak menyebut kata bebas. Menurut dia, pernyataan Marcos yang diunggah pada hari Rabu tersebut hanya menyebut soal kembalinya Mary Jane Veloso ke Filipina.

"Tidak ada kata bebas dalam statemen Presiden Marcos itu. Bring her back to the Philippines, artinya membawa dia kembali ke Filipina," kata Yusril kepada wartawan dikutip Rabu (20/11).

Baca juga:

Presiden Duterte Persilahkan Jokowi Eksekusi Mati Mary Jane

Yusril menjelaskan pemerintah Indonesia telah menerima permohonan resmi dari pemerintah Filipina terkait dengan pemindahan Mary Jane Veloso. Pemindahan dapat dilakukan apabila syarat-syarat yang ditetapkan pemerintah Indonesia dipenuhi.

Sejumlah syarat yang harus dipenuhi Filipina sebagai negara yang mengajukan permohonan pemindahan narapidana yaitu mengakui dan menghormati putusan final pengadilan Indonesia dalam menghukum warga negaranya yang terbukti melakukan tindak pidana di wilayah negara Indonesia.

Kedua, narapidana tersebut dikembalikan ke negara asal untuk menjalani sisa hukuman di sana sesuai putusan pengadilan Indonesia. Terakhir, biaya pemindahan dan pengamanan selama perjalanan menjadi tanggungan negara yang bersangkutan.

Baca juga:

Terpidana Mati Kasus Narkotika Mary Jane Veloso Bakal Dikirim ke Filipina di Desember 2024

Lebih jauh, Yusril mengungkapkan proses pemindahan Mary Jane akan dilakukan pada Desember 2024 mendatang. "Bahwa setelah kembali ke negaranya dan menjalani hukuman di sana, kewenangan pembinaan terhadap napi tersebut beralih menjadi kewenangan negaranya," tandas Yusril. (Knu)