Menko Polhukam Minta Masyarakat Bersatu Demi Indonesia Emas 2045

Andika PratamaAndika Pratama - Senin, 02 Maret 2020
Menko Polhukam Minta Masyarakat Bersatu Demi Indonesia Emas 2045

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukkam) Mahfud MD. (ANTARA/Harianto)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukkam) Mahfud MD meminta kepada seluruh masyarakat untuk bersatu untuk menuju Indonesia Emas 2045.

Hal itu disampaikan Mahfud MD saat memberikan kuliah umum tentang Peran Perguruan Tinggi Dalam Menyiapkan Indonesia Emas kepada ribuan mahasiswa Universitas Halu Oleo (UHO), Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra), Minggu (1/3)

Baca Juga

Mahfud MD Minta Ribut Kasus Asabri Disetop

"Pancasila itu adalah pemersatu kita, yang bisa mengantarkan rakyat dan bangsa kita merdeka, sehingga untuk menuju Indonesia Emas yang pertama-tama harus anda jaga adalah jembatan emas ini jangan rusak. Jembatan emas itu adalah negara yang merdeka, bersatu," ujarnya dilansir Antara, Senin (2/3)

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD. (Antara Foto/Syaiful Hakim)
Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD. (Antara Foto/Syaiful Hakim)

Dewan Penasihat Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Universitas Islam Indonesia (UII) ini juga menyampaikan bahwa masyarakat Indonesia yang memiliki beragam suku, agama dan ras telah dipersatukan oleh Bhineka Tunggal Ika.

"Mari kita bersatu di dalam perbedaan, Bhineka Tunggal Ika. Jangan karena perbedaan itu kita sampai benci kepada orang lain," katanya

Pada kesempatan itu, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu menjelaskan empat proses yang dapat menghancurkan sebuah negara, pertama disorientasi.

Disorientasi adalah, lanjutnya, suatu situasi dimana pejabat-pejabat pemerintah dan kebijakan pemerintah keluar dari tujuan negara, banyak korupsi.

Kedua, apabila disorientasi terus berlanjut, maka akan terjadi public distrust atau ketidakpercayaan publik. Ia mengatakan, jika disorientasi terus terjadi, maka rakyat tidak akan percaya.

Selanjutnya, jika rakyat tidak percaya kepada pemerintah dan kelangsungan negaranya, maka akan terjadi disobedience (pembangkangan). Jika perlawanan masih dihadapi dengan ketidakadilan, akan terjadi disintegrasi.

Baca Juga

Menkopolhukam Mahfud MD Jamin Lokasi Karantina Tidak Bahayakan Warga Natuna

"Peran perguruan tinggi sangat penting, karena para koruptor 90 persen lulusan perguruan tinggi. Maka perlu membangun kesadaran kolektif, membangun wawasan baru dengan berwawasan Pancasila," ungkapnya.

"Pendidikan berwawasan Pancasila itu adalah pendidikan otak dan watak. Karena di dalam UU mencerdaskan kehidupan bukan otak, kemudian daripada itu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, bukan mencerdaskan otak. Mencerdaskan kehidupan. Mencerdaskan kehidupan itu otak dan watak," sambungnya. (*)

#Mahfud MD
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
KPK Buka Suara soal Usulan Mahfud MD Ambil Alih Kasus Febrie Adriansyah, Masih Pantau Penyidikan
KPK buka suara soal usulan Mahfud MD ambil alih kasus Febrie Adriansyah. KPK masih memantau penyidikan.
Soffi Amira - Senin, 13 Juli 2026
KPK Buka Suara soal Usulan Mahfud MD Ambil Alih Kasus Febrie Adriansyah, Masih Pantau Penyidikan
Indonesia
Aparat Hukum Diduga Korupsi, Mahfud Dorong Pembenahan Menyeluruh Sistem Hukum
Aada produk hukum yang baik dan ada pula yang buruk, bergantung pada apakah proses pembentukannya mengikuti prinsip-prinsip pembentukan hukum yang benar.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 13 Juli 2026
Aparat Hukum Diduga Korupsi, Mahfud Dorong Pembenahan Menyeluruh Sistem Hukum
Indonesia
Bupati Tulungagung Kena OTT KPK, Mahfud MD Soroti Mark Up Anggaran
Mahfud MD menyoroti persoalan klasik yang menghantui birokrasi Indonesia, yakni kebocoran anggaran.
Frengky Aruan - Minggu, 12 April 2026
Bupati Tulungagung Kena OTT KPK, Mahfud MD Soroti Mark Up Anggaran
Indonesia
Mahfud MD Dorong RUU Pemilu Rampung 2027, Puan: tak Perlu Terburu-buru
Proses legislasi perlu dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan berbagai masukan dari publik.
Dwi Astarini - Kamis, 12 Maret 2026
Mahfud MD Dorong RUU Pemilu Rampung 2027, Puan: tak Perlu Terburu-buru
Indonesia
Mahfud MD Bela Pandji Pragiwaksono: Tidak Bisa Dijerat KUHP Baru
Mahfud MD menilai materi stand-up comedy Pandji Pragiwaksono dalam 'Mens Rea' tidak dapat dihukum dengan KUHP baru karena tidak berlaku surut.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 09 Januari 2026
Mahfud MD Bela Pandji Pragiwaksono: Tidak Bisa Dijerat KUHP Baru
Indonesia
Perkap Polri 10/2025 Dikritik Mahfud MD, Dinilai Langgar Putusan MK
Mahfud MD menilai Perkap Polri Nomor 10 Tahun 2025 tidak memiliki dasar hukum dan bertentangan dengan UU Polri serta Putusan MK.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 13 Desember 2025
Perkap Polri 10/2025 Dikritik Mahfud MD, Dinilai Langgar Putusan MK
Indonesia
Mahfud MD Ungkap Akar Kisruh PBNU, Mulai dari Undangan Tokoh Israel hingga Isu Tambang
Mahfud MD mengungkap akar kisruh PBNU yang kini mengalami guncangan. Ia mengungkapkan hal tersebut di kanal YouTube pribadinya.
Soffi Amira - Selasa, 25 November 2025
Mahfud MD Ungkap Akar Kisruh PBNU, Mulai dari Undangan Tokoh Israel hingga Isu Tambang
Indonesia
Jawab Tantangan Mahfud MD, KPK Bakal Proaktif Mandiri Usut Dugaan Korupsi Whoosh
KPK memastikan tidak bergantung dari informasi Mahfud MD dalam mengusut dugaan korupsi proyek kereta cepat Whoosh
Wisnu Cipto - Rabu, 22 Oktober 2025
Jawab Tantangan Mahfud MD, KPK Bakal Proaktif Mandiri Usut Dugaan Korupsi Whoosh
Indonesia
KPK Pastikan Belum Ada Rencana Panggil Mahfud MD Terkait Dugaan Mark Up Proyek Whoosh
KPK tetap terbuka apabila Mahfud MD memiliki data atau informasi pendukung terkait dugaan penyimpangan dalam proyek tersebut.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 21 Oktober 2025
KPK Pastikan Belum Ada Rencana Panggil Mahfud MD Terkait Dugaan Mark Up Proyek Whoosh
Indonesia
KPK Tanggapi Pernyataan Mahfud soal Proyek Whoosh: Kasus Korupsi Bisa Diusut Lewat Case Building
Jubir KPK sebut laporan dari masyarakat maupun tokoh publik merupakan bagian penting dari partisipasi publik dalam pemberantasan korupsi.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 20 Oktober 2025
KPK Tanggapi Pernyataan Mahfud soal Proyek Whoosh: Kasus Korupsi Bisa Diusut Lewat Case Building
Bagikan