Menkeu: Target Penerimaan Pajak Turun Rp19,1 Triliun

Luhung SaptoLuhung Sapto - Rabu, 04 November 2015
Menkeu: Target Penerimaan Pajak Turun Rp19,1 Triliun

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/10). (FOTO ANTARA/Akbar Nugroho Gumay)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Keuangan - Target penerimaan negara dari pajak dalam APBN 2016 mencapai Rp1.546,7 triliun, turun Rp19,1 triliun dari Rancangan APBN 2016‎ yang tercatat Rp1.565,8 triliun. Penurunan penerimaan pajak dalam APBN 2016 disebabkan perubahan asumsi dasar ekonomi makro 2016.

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan pajak yang berasal dari sektor non migas mengalami penurunan, sebesar Rp1,3 triliun, dari Rp1.320 triliun menjadi Rp1.318,7 triliun.

Kemudian, penerimaan negara dari Kepabeanan dan Cukai sebesar Rp186,5 triliun atau turun Rp10,8 triliun dari RAPBN sebesar Rp197,3 triliun. Bambang merinci, untuk Cukai turun sebanyak Rp9,1 triliun dan Bea Masuk turun sebesar Rp1,7 triliun.

Namun, penuruan target pajak tersebut paling besar terjadi pada pajak sektor minyak dan gas (migas) yang tercatat Rp7 triliun dari Rp48,5 triliun dalam RAPBN 2016 menjadi Rp41,4 triliun dalam APBN 2016.

"Sehingga secara total, penerimaan perpajakan turun Rp19,1 triliun yang berasal dari penurunan PPh Migas Rp7 triliun, Pajak Non Migas turun Rp1,3 triliun, dan Kepabeanan dan Cukai Rp10,8 triliun," katanya saat konfrensi pers APBN 2016 di kantor Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta Selatan, Selasa (3/11).

Bambang mengatakan, pemerintah sudah melakukan optimalisasi penerimaan perpajakan tanpa harus mengganggu iklim investasi agar dapat mempertahankan daya beli masyarakat. Untuk itu, ia juga akan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tahun depan. 

"Khusus untuk cukai, sebentar lagi akan dikeluarkan PMK terkait cukai tahun depan yang rata-rata kenaikan tarifnya naik 11 persen untuk kenaikan tarif cukai," tandasnya. (Abi)

BACA JUGA:

  1. Pendapatan APBN 2016 Mengalami Penurunan
  2. Menkeu: APBN 2016 Belum Sempurna 
  3. Menkeu: Gaji PNS Tidak Naik
  4. Rapat Paripurna RAPBN 2016 Ricuh
  5. 11 Jam Berlalu, Akhirnya DPR Sahkan APBN 2016

 

#APBN #Bambang Brodjonegoro #Menteri Keuangan
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Luhung Sapto

Penggemar Jones, Penjelajah, suka makan dan antimasak
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Komisi X DPR Minta Anggaran Pendidikan Fokus Atasi Kekurangan Guru usai Putusan MK
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Esti Wijayati meminta anggaran pendidikan difokuskan untuk mengatasi kekurangan guru dan meningkatkan mutu pendidikan.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 04 Agustus 2026
Komisi X DPR Minta Anggaran Pendidikan Fokus Atasi Kekurangan Guru usai Putusan MK
Indonesia
DPR Desak Putusan MK soal Anggaran MBG Segera Diterapkan pada APBN 2027
Komisi X DPR mendesak pemerintah mempercepat putusan MK soal anggaran MBG di APBN 2027.
Soffi Amira - Senin, 03 Agustus 2026
DPR Desak Putusan MK soal Anggaran MBG Segera Diterapkan pada APBN 2027
Indonesia
Komisi X DPR Apresiasi Putusan MK, Anggaran Pendidikan tak Boleh Dipakai untuk MBG
Komisi X DPR mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi, mengenai pemisahan anggaran pendidikan dan MBG.
Soffi Amira - Jumat, 31 Juli 2026
Komisi X DPR Apresiasi Putusan MK, Anggaran Pendidikan tak Boleh Dipakai untuk MBG
Indonesia
MK Kabulkan Sebagian Gugatan soal MBG, Anggaran Resmi Dipisah dengan Dana Pendidikan pada APBN 2028
Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan penting terkait pendanaan program Makan Bergizi Gratis. Mulai APBN 2028, anggaran MBG wajib dipisahkan dari anggaran pendidikan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 30 Juli 2026
MK Kabulkan Sebagian Gugatan soal MBG, Anggaran Resmi Dipisah dengan Dana Pendidikan pada APBN 2028
Indonesia
MK Kabulkan Gugatan, Anggaran Pendidikan tak Boleh Biayai MBG Mulai APBN 2028
Mahkamah Konstitusi memutuskan anggaran pendidikan dan MBG harus dipisahkan. Hal itu dimulai APBN 2028.
Soffi Amira - Kamis, 30 Juli 2026
MK Kabulkan Gugatan, Anggaran Pendidikan tak Boleh Biayai MBG Mulai APBN 2028
Indonesia
Pemerintah Siapkan Kuliah Gratis di Universitas Republik Indonesia, Biaya Ditanggung APBN
Pemerintah akan membuka program kuliah gratis di Universitas Republik Indonesia (URI). Mahasiswa S1 mendapat beasiswa penuh dengan seluruh biaya ditanggung APBN.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 24 Juli 2026
Pemerintah Siapkan Kuliah Gratis di Universitas Republik Indonesia, Biaya Ditanggung APBN
Indonesia
Menteri Purbaya Klaim Surat Utang Indonesia Raih Rating Tertinggi, Rencana Rilis 23 Juli
Besarnya minat lembaga keuangan China mencerminkan tingginya kepercayaan terhadap prospek ekonomi Indonesia.
Dwi Astarini - Rabu, 22 Juli 2026
Menteri Purbaya Klaim Surat Utang Indonesia Raih Rating Tertinggi, Rencana Rilis 23 Juli
Indonesia
Tidak Gerus APBN, CSR Swasta Danai MBG SKhN 1 Kab Tangerang Diusung Jadi Acuan Nasional
Program Makan Bergizi Gratis di SKhN 1 Tangerang dibiayai CSR swasta tanpa APBN. PPATK menilai model ini bisa jadi acuan nasional untuk pendidikan inklusif.
Wisnu Cipto - Kamis, 16 Juli 2026
 Tidak Gerus APBN, CSR Swasta Danai MBG SKhN 1 Kab Tangerang Diusung Jadi Acuan Nasional
Indonesia
Anggaran Pendidikan Tak Capai 20 Persen, DPR Tegas: Ini Perintah Konstitusi, Bukan Sekadar Target
Komisi X DPR RI mendesak pemerintah memenuhi amanat konstitusi terkait alokasi anggaran pendidikan minimal 20 persen setelah realisasi APBN 2025 baru mencapai 19,1 persen.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 15 Juli 2026
Anggaran Pendidikan Tak Capai 20 Persen, DPR Tegas: Ini Perintah Konstitusi, Bukan Sekadar Target
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] : Menkeu Purbaya Minta Rakyat Berikan Data Pribadi agar Bisa Diberi Bantuan
Klaim tersebut amat mungkin merupakan modus phising atau pencurian data.
Dwi Astarini - Kamis, 09 Juli 2026
[HOAKS atau FAKTA] : Menkeu Purbaya Minta Rakyat Berikan Data Pribadi agar Bisa Diberi Bantuan
Bagikan