Menhub Berharap Sengketa Hukum Tak Ganggu Pengembangan Pelabuhan Marunda

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Kamis, 20 Juni 2019
Menhub Berharap Sengketa Hukum Tak Ganggu Pengembangan Pelabuhan Marunda

Dokumentasi Pelabuhan Marunda dari udara. (ANTARA/istimewa)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menilai pengembangan Pelabuhan Marunda, Jakarta Utara, perlu untuk diteruskan.

Pembangunan itu juga diminta jangan sampai terganggu oleh sengketa gugatan hukum yang kini sedang berjalan terkait konsesi pengelolaan pelabuhan tersebut. Pasalnya, pengembangan Marunda penting untuk mengurangi beban yang yang ditampung Pelabuhan Tanjung Priok saat ini.

"Harapan saya (pembangunan Pelabuhan Marunda) tetap berjalan, supaya tidak ada stagnan," ujar Budi dalam rilis yang diterima di Jakarta, Rabu (19/6).

BACA JUGA: Menhub Minta Libur Lebaran Diperpanjang Supaya Arus Balik Tak Macet

Keberadaan Pelabuhan Marunda merupakan hal yang penting karena melayani bongkar muat sejumlah produk curah seperti batu bara dan komoditas cair lainnya yang penting. Dengan begitu, sebagaimana dikutip Antara, pengembangan pembangunan Pelabuhan Marunda juga akan dapat mengurangi beban yang ada di Tanjung Priok yang sudah terlalu padat.

Agar pembangunan Pelabuhan Marunda tidak berhenti, Menhub juga menginginkan adanya rekonsiliasi antara berbagai pemegang saham yang saat ini sedang dalam proses peradilan. "Pelabuhan tetap berjalan, kami menunggu keputusan dari pengadilan saja. Harapan saya ada rekonsiliasi di antara mereka (yang berkonflik)," ucap Menhub Budi Karya.

Pekerja melakukan pengecoran Dermaga Muara Angke di Jakarta, Kamis (5/11). (Foto Antara/Akbar Nugroho Gumay)

Seperti diketahui, saat ini sedang terjadi gugatan hukum perdata yang dilayangkan sejumlah pihak terkait dengan konsesi saham pengelolaan dari Pelabuhan Marunda tersebut.

Sebelumnya, Direktur Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi juga menyebutkan bahwa pembangunan Pelabuhan Marunda yang lancar bisa mengurangi kepadatan kegiatan bongkar muat barang di Pelabuhan Tanjung Priok.

"Pelabuhan Marunda kalau cepat dibangun atau diprioritaskan bisa membantu Pelabuhan Tanjung Priok yang saat ini terlalu padat untuk bongkar muat kapal dan mengalami pendangkalan laut," kata Uchok (31/5).

BACA JUGA: Dapat Perintah, Anggota TNI-Polri Jaga Ketat Pintu Masuk dan Keluar Pelabuhan Bakauheni

Saat ini Pelabuhan Marunda beroperasi 24 jam untuk melayani beragam kapal curah yang membawa beragam komoditas seperti batu bara, tiang pancang, minyak sawit mentah, pasir, dan semen.

Pelabuhan Marunda memiliki panjang bibir pantai 1.700 meter dari Cakung Drain-Sungai Blencong yang terdiri dari Pier 1, Pier 2, Pier 3. Dermaga Pier 1 diketahui memiliki dermaga siap pakai sepanjang 800 meter dari 1.975 meter dan luas lahan pendukung 20 hektare dari 42 hektare. (*)

#Marunda #Budi Karya Sumadi #Menteri Perhubungan
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
KPK Dalami Aliran Dana Suap DJKA, Eks Menhub Budi Karya Bakal Diperiksa Lagi
KPK akan kembali memanggil eks Menhub, Budi Karya Sumadi. Hal itu terkait kasus suap proyek DJKA.
Soffi Amira - Kamis, 21 Mei 2026
KPK Dalami Aliran Dana Suap DJKA, Eks Menhub Budi Karya Bakal Diperiksa Lagi
Indonesia
Update Terbaru Kecelakaan Kereta Bekasi Timur: 107 Korban, 16 Meninggal Dunia
Update terbaru kecelakaan kereta Bekasi Timur: 107 korban, 16 meninggal dunia, 43 sudah dipulangkan. KAI fokus pada penanganan korban dan pemulihan operasional.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 29 April 2026
Update Terbaru Kecelakaan Kereta Bekasi Timur: 107 Korban, 16 Meninggal Dunia
Indonesia
Imbas Kecelakaan Bekasi Timur, 24 KA Jarak Jauh Batal Berangkat 29 April 2026
Sebanyak 24 perjalanan kereta api jarak jauh dibatalkan pada 29 April 2026 akibat kecelakaan di Bekasi Timur. Simak daftar lengkap KA terdampak dan update terbaru penanganan korban.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 29 April 2026
Imbas Kecelakaan Bekasi Timur, 24 KA Jarak Jauh Batal Berangkat 29 April 2026
Indonesia
Eks Menhub Budi Karya Sumadi Kembali Mangkir dari Panggilan KPK, Alasannya Sakit
Eks Menhub, Budi Karya Sumadi, kembali mangkir dari panggilan KPK. Pemanggilan itu terkait kasus dugaan suap DJKA Kemenhub.
Soffi Amira - Senin, 02 Maret 2026
Eks Menhub Budi Karya Sumadi Kembali Mangkir dari Panggilan KPK, Alasannya Sakit
Indonesia
Konflik AS-Israel dengan Iran, Menhub Maskapai Waspadai Kawasan Timur Tengah
Maskapai asing dilaporkan telah membatalkan penerbangan serta tidak mengoperasikan penerbangan dari dan menuju semua kota di Timur Tengah sejak eskalasi konflik terjadi antara Iran dan Israel.
Dwi Astarini - Senin, 02 Maret 2026
Konflik AS-Israel dengan Iran, Menhub Maskapai Waspadai Kawasan Timur Tengah
Indonesia
143 Juta Orang Diprediksi Mudik Lebaran 2026, Menhub Minta Masjid Jadi Rest Area
Menhub Dudy Purwagandhi usulkan masjid di jalur mudik jadi rest area Lebaran 2026. Diperkirakan 143 juta orang akan mudik.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 25 Februari 2026
143 Juta Orang Diprediksi Mudik Lebaran 2026, Menhub Minta Masjid Jadi Rest Area
Indonesia
KPK Sebut Eks Menhub Budi Karya Tak Bisa Penuhi Panggilan Hari Ini, Ada Agenda Lain
Eks Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi sedianya diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan.
Frengky Aruan - Rabu, 18 Februari 2026
KPK Sebut Eks Menhub Budi Karya Tak Bisa Penuhi Panggilan Hari Ini, Ada Agenda Lain
Indonesia
KPK Periksa Eks Menhub Budi Karya terkait Kasus Korupsi DJKA
Budi Karya Sumadi diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi proyek pembangunan rel kereta api di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kemenhub.
Frengky Aruan - Rabu, 18 Februari 2026
KPK Periksa Eks Menhub Budi Karya terkait Kasus Korupsi DJKA
Indonesia
Jelang Nataru 2025/2026, Kemenhub Gencarkan Ramp Check di Seluruh Moda Transportasi
Selain pengecekan moda transportasi, Kemenhub juga melakukan kordinasi intensif dengan BMKG jelang memasuki periode Nataru 2026.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 24 Oktober 2025
Jelang Nataru 2025/2026, Kemenhub Gencarkan Ramp Check di Seluruh Moda Transportasi
Indonesia
Pramono Persilahkan Pengemudi Ojek Gelar Demo, Jangan Sporadis
Demonstrasi merupakan bagian dari hak demokrasi warga negara. Karena itu, Pemprov DKI tidak akan menghalangi aksi penyampaian aspirasi yang dilakukan masyarakat, termasuk para pengemudi ojol.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 17 September 2025
Pramono Persilahkan Pengemudi Ojek Gelar Demo, Jangan Sporadis
Bagikan