Mendagri Tito Harus Bertindak karena Anies Dianggap Nyaman "Jomblo"

Zulfikar SyZulfikar Sy - Selasa, 29 Oktober 2019
Mendagri Tito Harus Bertindak karena Anies Dianggap Nyaman

Anies Baswedan saat acara pameran foto yang bertajuk "Ruang Ketiga Jakarta" di Gedung Blok G Balai Kota, Jakarta Pusat, Sabtu (19/10). (Foto: MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Mendagri Tito Karnavian diminta untuk mendesak Gubernur DKI Anies Baswedan untuk segera menunjuk wakilnya. Sebab, jika orang nomor satu di DKI iti dibiarkan terlalu lama sendiri, maka kinerja Pemprov DKI menjadi tak maksimal.

Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menilai, Tito yang merupakan mantan Kapolri ini memiliki kekuatan untuk menekan Anies.

Baca Juga:

Anggaran KUA-PPAS Tak Diunggah, PSI Minta Tito Beri Kartu Kuning Anies

"Kalau lihat Pak Tito punya power. Kalau sebelumnya Tjahjo Kumolo itu kan dari PDIP sementara Ketua DPRD Prasetyo Rdi juga dari PDIP terkesan lobi politik. Tito punya kuasa untuk menekan itu agar DKI punya wakil," kata Trubus kepada merahputih.com di Jakarta, Selasa (29/10).

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian (tengah) dalam lawatannya ke Papua didampingi Pelaksana tugas Direktur Jenderal (Plt Dirjen) Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, Bahtiar (kanan) di Papua, Jumat (25/10/2019). ANTARA/HO Puspen Kemendagri/am.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian (tengah) saat melawat ke Papua didampingi Pelaksana tugas Direktur Jenderal (Plt Dirjen) Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, Bahtiar (kanan) di Papua, Jumat (25/10/2019). ANTARA/HO Puspen Kemendagri/am.

Trubus melanjutkan, Anies terekesan ikut "menghambat" adanya posisi wagub pasca ditinggal Sandiaga Uno.

"Anies terkesan kekurangan lobi politik. Anies sendiri kelihatannya gak mau ada matahari kembar," ungkap Trubus.

"Selain itu, Pak Anies terkesan komunikatif. Dia bukan orang parpol. Jadi hanya didikte parpol pendukung PKS dan Gerindra," tambah Trubus.

Trubus mengingatkan, dampak buruk yang terjadi jika DKI tak memiliki wagub adalah menurunnya pelayanan publik hingga kinerja apatatur negara yang tak maksimal.

Baca Juga:

Anak Buah Tito tak Berani Asal Tegur Anies Lalai Susun KUA-PPAS 2020

"Wagub kan kontrol ke dalam jadi dampak menjadi menurun. Kalau ke kelurahan kan contohnya jam 8 baru buka. Karena gak ada kontrol ke dalam. Wali kota hingga SKPD kan yang ngawasi wagub jadi terkesan gak ada yang mengawasi," tutup Trubus.

Gubernur DKI Anies Baswedan saat peringatan Hari Sumpah Pemuda di Silang Monas, Senin (28/10). (Foto: MP/Asropih)
Caption

Seperti diketahui, posisi wagub telah kosong sejak 10 Agustus 2018 setelah ditinggal Sandiaga yang maju sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2019.

PKS dan Gerindra, sebagai partai pemenang pada Pilda DKI 2017, sudah mengajukan dua nama untuk menjadi cawagub yakni Agung Yulianto dan Ahmad Syaikhu. (Knu)

Baca Juga:

Anies Larang Cat Timbal untuk Taman Bermain Anak

#Anies Baswedan #Tito Karnavian
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Mendagri Tito Karnavian Ungkap Sejumlah Langkah Tangani Karhutla, dari Surfaktan hingga Dry Ice
Tito Karnavian menjelaskan penggunaan surfaktan dan modifikasi cuaca untuk menangani karhutla di lahan gambut. Dry ice dimanfaatkan untuk bantu mengurangi asap.
Ananda Dimas Prasetya - 2 jam, 54 menit lalu
Mendagri Tito Karnavian Ungkap Sejumlah Langkah Tangani Karhutla, dari Surfaktan hingga Dry Ice
Indonesia
Alasan Mendagri Tito Rumuskan Ulang Definisi Orang Asli Papua
Hingga saat ini masih terjadi perbedaan pandangan di tingkat daerah mengenai kriteria Orang Asli Papua dalam UU Otsus Papua.
Wisnu Cipto - Senin, 14 September 2026
Alasan Mendagri Tito Rumuskan Ulang Definisi Orang Asli Papua
Indonesia
Anies Baswedan Soroti Bencana di Kalimantan dan NTT, Dorong Penguatan Koordinasi Lintas Sektor Serta Gotong Royong Masyarakat
Anies menilai masyarakat tidak boleh menganggap penderitaan akibat bencana sebagai sesuatu yang biasa.
Dwi Astarini - Sabtu, 22 Agustus 2026
Anies Baswedan Soroti Bencana di Kalimantan dan NTT, Dorong Penguatan Koordinasi Lintas Sektor Serta Gotong Royong Masyarakat
Indonesia
79 Daerah Kekurangan Anggaran Rp 14 Triliun, DPR Desak Pemerintah Pusat Tambah DAU Pemda
Langkah cepat dinilai penting agar tidak terjadi keterlambatan pembayaran gaji pegawai yang berujung pada terganggunya pelayanan publik. 

Dwi Astarini - Kamis, 06 Agustus 2026
79 Daerah Kekurangan Anggaran Rp 14 Triliun, DPR Desak Pemerintah Pusat Tambah DAU Pemda
Indonesia
30 Persen Warga Papua Belum Punya Hunian Layak, Mendagri Tito Ajak Swasta Turun Tangan
Sebanyak 30 persen warga Papua belum memiliki hunian layak. Mendagri Tito Karnavian pun mengajak swasta untuk ikut turun tangan.
Soffi Amira - Senin, 22 Juni 2026
30 Persen Warga Papua Belum Punya Hunian Layak, Mendagri Tito Ajak Swasta Turun Tangan
Indonesia
Topang Swasembada Pangan, Pemerintah Percepat Pemulihan 42.702 Hektare Lahan Pertanian Pascabencana di Sumatera
Pemerintah mempercepat rehabilitasi lahan pertanian terdampak bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar. Bantuan disiapkan untuk mendukung swasembada pangan.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 08 Juni 2026
Topang Swasembada Pangan, Pemerintah Percepat Pemulihan 42.702 Hektare Lahan Pertanian Pascabencana di Sumatera
Indonesia
Mendagri Tito Perintahkan Pemda Beri Insentif Pajak untuk Mobil dan Motor Listrik
Mendagri Tito Karnavian menginstruksikan gubernur memberi insentif pajak kendaraan listrik berupa pembebasan atau pengurangan PKB dan BBNKB.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 07 Mei 2026
Mendagri Tito Perintahkan Pemda Beri Insentif Pajak untuk Mobil dan Motor Listrik
Indonesia
Wacana Kemendikti Saintek Hapus Prodi di Universitas, Anies Baswedan: Harusnya Menjembatani, bukan Menggantikan
Jika negara hadir memanfaatkan alat kuasa lewat sekolah sebagai pencetak tenaga kerja, hal yang muncul ialah Indonesia hanya sebagai negara pengguna, alih-alih menghasilkan inovasi lewat lulusannya.
Dwi Astarini - Rabu, 29 April 2026
Wacana Kemendikti Saintek Hapus Prodi di Universitas, Anies Baswedan: Harusnya Menjembatani, bukan Menggantikan
Indonesia
Mendagri Tito Perintahkan Gubernur Bebaskan Pajak Kendaraan Listrik, Keluarkan Instruksi Nasional
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menginstruksikan gubernur di seluruh daerah untuk membebaskan pajak kendaraan listrik.
Soffi Amira - Jumat, 24 April 2026
Mendagri Tito Perintahkan Gubernur Bebaskan Pajak Kendaraan Listrik, Keluarkan Instruksi Nasional
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] : Anies Bagikan Kuota Haji Gratis untuk Umat, Bisa Ganti dengan Uang Tunai jika Tak Mau
Konten yang beredar merupakan hasil rekayasa AI, probabilitas atau kemungkinannya mencapai 99,1 persen.
Dwi Astarini - Sabtu, 18 April 2026
[HOAKS atau FAKTA] : Anies Bagikan Kuota Haji Gratis untuk Umat, Bisa Ganti dengan Uang Tunai jika Tak Mau
Bagikan