Noer Ardiansjah
MerahPutih.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, persebaran gerakan radikalisme dan terorisme perlu dideteksi oleh semua pihak di berbagai daerah mulai dari tingkat rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW).
"Dari model penanganan radikalisme dan terorisme zaman dahulu, satu saja yang saya adobsi untuk saat ini yakni 'pemolisian' tingkat RT dan RW," kata Menteri Tjahjo seperti dikutip dari Antara, di Yogyakarta, Senin (6/11).
Menurut Tjahjo, yang dimaksud dengan 'pemolisian' di tingkat RT/RW yakni keterlibatan seluruh elemen masyarakat untuk menjaga keamanan di lingkungan masing-masing dengan secara intensif melaporkan setiap adanya gelagat atau tindakan yang mengarah pada radikalisme dan terorisme.
"Jadi, kalau ada apa-apa wajib lapor. Siapa yang bermalam di situ wajib melapor kepada ketua RT/RW," katanya.
Selain oleh ketua RT/RW, menurut Thahjo, pengawasan itu akan didukung tokoh masyarakat, tokoh agama setempat, dilanjutkan kapolsek, babinsa, hingga kepala kecamatan.
Seluruh jajaran itu, kata Tjahjo, harus mampu membaca peta situasi atau tingkat kerawanan yang ada di wilayah masing-masing.
"Kalau dahulu hingga peristiwa gelas pecah di satu RT saja kurang dari tiga jam sudah selesai, pecah karena apa, penyebabnya apa, bisa diketahui," katanya.
Menurut Tjahjo, gerakan radikalisme dan terorisme memang perlu terus diwaspadai karena merupakan ancaman utama bagi Pancasila dan kebinekaan di Indonesia.
Pancasila, kata dia, saat ini menghadapi berbagai tantangan di tengah era globalisasi dan derasnya arus informasi. Kondisi saat ini menunjukkan menurunnya toleransi antarsuku, antarras, antaragama, dan golongan serta perilaku yang tidak mencerminkan perilaku sesuai nilai-nilai Pancasila.
Karena itu, ia menyerukan agar seluruh elemen masyarakat dapat turut terlibat dalam menguatkan ideologi Pancasila dan mengaktualisasikannya di masyarakat untuk melawan nilai-nilai yang mengancam keutuhan NKRI.
"Kita harus berani menentukan siapa kawan dan siapa lawan, dan mempunyai sikap melawan apa pun yang mau mengacaukan kesatuan dan kebinekaan atau mengubah ideologi bangsa di luar Pancasila," Tjahjo. (*)
