Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo angkat suara soal kritikan Imam Besar FPI, Rizieq Shihab kepada Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Tjahjo menilai, Rizieq belum paham soal fungsi dan tugas BPIP.
"Saya kira yang mengkritik BPIP, dia belum paham mengenai fungsi dan tugas BPIP," ujar Tjahjo kepada wartawan di Jakarta, Senin (26/8).
Tjahjo menegaskan, urusan Pancasila sudah final sebagai ideologi bangsa. Sehingga, setiap keputusan politik pembangunan diimplementasikan dengan Pancasila.
"Urusan Pancasila, UUD 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, itu sudah final, baik sebagai ideologi negara, dan setiap keputusan politik pembangunan di semua tingkatan itu harus diimplementasikan dengan Pancasila," ujarnya.
Baca Juga:
Megawati Ungkap Alasan Jokowi Pilih Anggota BPIP yang Sudah Sepuh
BPIP merupakan badan yang dibentuk Presiden Jokowi dan diisi tokoh-tokoh seperti Megawati Soekarnoputri, Try Sutrisno, Syafii Maarif, hingga Mahfud MD yang mendukuki posisi Dewan Pengarah.
"Jadi BPIP itu berisi tokoh-tokoh, sampai seorang mantan presiden pun, tokoh yang ada mau. Itu kan demi untuk menjaga keutuhan, kebersatuan bangsa dan negara ini," kata Tjahjo.
Sementara, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Bahtiar, menegaskan, BPIP adalah lembaga yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang memiliki tugas membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan", ujar Bahtiar.
Selain itu, BPIP juga melaksanakan penyusunan standardisasi pendidikan dan pelatihan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, serta memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila kepada Lembaga Tinggi Negara, Kementerian/Lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya.
Tak hanya itu, BPIP juga memiliki fungsi untuk menahan dan melawan paham-paham yang bertolak belakang atau bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.
"Langkah Pemerintah untuk menjaga dan terus melakukan pembinaan kepada seluruh warga negara dari nilai-nilai luhur Pancasila tidak perlu lagi diperdebatkan dan mencari-cari kesalahan, jangan juga menafsirkan lain dari Ideologi Pancasila seolah-olah merasa paling benar," imbuhnya.
Baca Juga:
Penjelasan ini disampaikannya sebagai respons kepada pihak-pihak yang menilai BPIP tidak memahami esensi Pancasila karena menempatkannya sebagai pilar negara. Dia melanjutkan, Pancasila sebagai pilar bernegara dalam 'Sosialiasi Empat Pilar' MPR merupakan cara untuk membumikan nilai-nilai Pancasila.
Empat pilar dimaksudkan adalah 4 konsensus dasar bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yakni Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI.
"Pancasila sudah terang semua warga negara juga paham, tegas dan jelas bahwa Pancasila adalah Dasar Negara, Ideologi Negara, sumber dari segala sumber hukum, Falsafah Bangsa Indonesia. Selain itu, UUD 1945 Negara Republik Indonesia sebagai konstitusi negara, NKRI sebagai wadah dari bentuk negara kesatuan, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai sistem sosial budaya masyarakat," tambah Bahtiar.
Baca Juga:
Sebelumnya, Rizieq Shihab menyinggung soal pembentukkan Badan Pembinaan Ideologi dan Pancasila yang dibentuk pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Rizieq menilai rezim Jokowi tidak memahami hakikat Pancasila. Pasalnya kata dia, hakikat Pancasila adalah dasar negara bukanlah pilar negara. Rizieq menyampaikan hal tersebut lewat video dari Mekkah yang disiarkan langsung dari akun YouTube Front TV. (Knu)
