Mendagri Peringatkan ASN Tak Berpolitik Praktis pada Pemilu 2024

MerahPutih.com - Pemilu 2024 masih dua tahun lagi. Namun, hingar bingar politik mulai terasa belakangan ini.

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian menegaskan aparatur sipil negara (ASN) agar tetap bekerja profesional. Menurutnya, ASN diimbau untuk tidak terlibat politik praktis dalam dinamika Pemilu maupun Pilkada 2024.

Baca Juga:

Mendagri Jelaskan SE Pj Kepala Daerah Boleh Mutasi Pegawai ASN

"ASN harus tetap pada posisi sebagai tenaga professional. Meskipun memiliki hak pilih tapi tidak boleh berpolitik praktis memihak kepada calon atau partai tertentu," terang Tito, Kamis (22/9).

Karena itu, Tito pun meminta ASN untuk bersikap netral pada pemilu serentak pada 2024 mendatang.

"Kita semua sepakat, siapapun yang bertanding baik tingkat pusat atau daerah atau legislatif proses itu untuk menentukan kader-kader pemimpin yang terbaik,” ucapnya.

Sebagaimana dimuat dalam bagian penjelasan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, ASN yang profesional berarti mereka yang senantiasa mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Baca Juga:

Komisi II DPR Diminta Kaji SE Mendagri Soal Pj Kepala Daerah Boleh Mutasi Hingga Pecat ASN

Ia pun menyampaikan bahwa meskipun memiliki hak pilih, ASN tidak pula diperbolehkan berpolitik praktis dan memihak pada pasangan calon ataupun partai tertentu dalam kontestasi di Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024. Hal tersebut pun, tambah dia, telah dimuat dalam UU Nomor 5/2014 tentang ASN.

Tito mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan penandatanganan keputusan bersama dari lima instansi. Kelima instansi itu yakni Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Badan Pengawas Pemilihan Umum, Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Purnawirawan Jenderal Polri ini berpendapat penandatanganan keputusan bersama dapat memastikan ASN tetap berada di posisi profesional dan netral. Khususnya, dalam memimpin jalannya roda pemerintahan di tengah momentum pencarian pemimpin terbaik bagi Indonesia.

"Sebagai ASN yang mengawaki jalannya roda pemerintahan harus tetap berada di posisi netral,” ucap Tito yang juga mantan Kapolri ini. (Knu)

Baca Juga:

Politisi NasDem Sebut SE Mendagri Bentuk Praktek Otoritarianisme