Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Mendagri Minta Pj Kepala Daerah Blusukan untuk Pahami Masalah Rakyat

Mula AkmalMula Akmal - Jumat, 12 Mei 2023
Mendagri Minta Pj Kepala Daerah Blusukan untuk Pahami Masalah Rakyat

Mendagri Tito Karnavian. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta penjabat (pj) kepala daerah memahami setiap permasalahan yang dihadapi rakyatnya dengan blusukan.

"Jadi, rajin-rajin turun ke bawah atau blusukan ke semua lini masyarakat, baik ormas, tokoh-tokoh yang berpengaruh, termasuk juga masyarakat umum. Harus rajin turun," kata Tito seperti dikutip dari keterangan pers yang diterima di Jakarta, Jumat.

Baca Juga:

Tito Dorong Pemda Sukseskan Pemilu 2024

Selain itu, dia juga meminta pj kepala daerah menjaga hubungan baik dengan forum koordinasi pimpinan daerah (forkopimda) dan DPRD masing-masing.

Tito menyampaikan pesan tersebut dalam acara pelantikan Pj Gubernur Sulawesi Barat Zudan Arif Fakrulloh di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Jumat.

Dalam kesempatan yang sama, Tito juga menyampaikan kunci menjadi pemimpin yang kuat perlu mendapatkan dukungan dari staf pendukung yang solid dan berpijak pada akar rumput.

Baca Juga:

[HOAKS atau FAKTA]: Menteri Tito Copot Pj Heru dari Gubernur DKI Jakarta

Pihak-pihak itu, tambahnya, harus dirangkul oleh para penjabat kepala daerah untuk menciptakan hubungan harmonis di antara mereka.

"Kepala daerah itu kuncinya adalah penguasaan teritorial. Ditambah lagi, dia mampu merangkul semua titik-titik penting yang berpengaruh di masyarakat, maka itu akan aman, akan lancar," imbuhnya.

Tito juga mendorong Zudan untuk memiliki kemauan politik untuk menyejahterakan masyarakat Sulawesi Barat. Selain itu, Zudan juga perlu bermitra untuk membuat program-program yang nyata, berdampak, serta disesuaikan dengan situasi masyarakat Sulawesi Barat saat ini.

"Isi programnya harus paralel dengan situasi yang ada dan juga dengan programnya daerah," ujar Tito. (*)

Baca Juga:

Mendagri Tito Dorong Daerah Bantu Pemuda Berwirausaha

#Mendagri #Tito Karnavian #Kepala Desa #Kepala Daerah #Blusukan
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Mula Akmal

Jurnalis dan profesional komunikasi dengan pengalaman memimpin redaksi, menggarap strategi konten, dan menjembatani informasi publik lintas sektor. Bagi saya, setiap berita adalah peluang untuk menghadirkan akurasi, relevansi, dan dampak nyata bagi pembaca.
Show More

Berita Terkait

Indonesia
Komisi II Gelar Rapat Dengarkan Keluh Kesah Masalah Kepala Daerah, Ada 3 Isu Yang Dibahas
Rapat tersebut memfasilitasi tiga pokok pembahasan, yakni remunerasi kepala daerah dan wakil kepala daerah, sistematika dana bagi hasil, serta peningkatan pendapatan asli daerah.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 30 Juli 2026
 Komisi II Gelar Rapat Dengarkan Keluh Kesah Masalah Kepala Daerah, Ada 3 Isu Yang Dibahas
Indonesia
Komisi II DPR Minta Kemendagri Perkuat Pembinaan Kepala Daerah Usai 3 Bupati Terjaring OTT KPK
Rentetan OTT terhadap tiga bupati dalam sebulan menjadi sorotan DPR. Eka Widodo mendesak Kemendagri memperkuat pembinaan, pengawasan, dan pendidikan antikorupsi.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 13 Juli 2026
Komisi II DPR Minta Kemendagri Perkuat Pembinaan Kepala Daerah Usai 3 Bupati Terjaring OTT KPK
Berita Foto
Rapat Pleno Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentang Satu Data Indonesia
Mendagri, Tito Karnavian, Mendes PDT, Yandri Susanto dan Menteri PPN/Bappenas, Rachmat Pambudy mengikuti Rapat dengan Baleg DPR di Jakarta, Kamis (9/7/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 09 Juli 2026
Rapat Pleno Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentang Satu Data Indonesia
Indonesia
Warta Kota Awards 2026 Soroti Kepemimpinan Inovatif dan Tata Kelola Layanan Publik
Warta Kota Awards 2026 memberikan penghargaan kepada kepala daerah, instansi, dan BUMD atas kepemimpinan, inovasi, serta tata kelola layanan publik yang berdampak.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 07 Juli 2026
Warta Kota Awards 2026 Soroti Kepemimpinan Inovatif dan Tata Kelola Layanan Publik
Indonesia
Marak OTT Kepala Daerah, IM57+ Institute: Motif Tidak Hanya Perkaya Diri
Sebagai informasi, sepanjang Januari hingga awal Juli 2026, KPK telah melakukan OTT terhadap sembilan kepala daerah.
Frengky Aruan - Minggu, 05 Juli 2026
Marak OTT Kepala Daerah, IM57+ Institute: Motif Tidak Hanya Perkaya Diri
Indonesia
Bupati dan Sekda Kuantan Singingi Serahkan Diri ke KPK, Diduga Terlibat Jual Beli Jabatan
Pada Selasa (30/6), KPK mengonfirmasi telah melakukan OTT di Kuansing dan Jakarta dengan mengamankan 10 orang.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 01 Juli 2026
Bupati dan Sekda Kuantan Singingi Serahkan Diri ke KPK, Diduga Terlibat Jual Beli Jabatan
Indonesia
30 Persen Warga Papua Belum Punya Hunian Layak, Mendagri Tito Ajak Swasta Turun Tangan
Sebanyak 30 persen warga Papua belum memiliki hunian layak. Mendagri Tito Karnavian pun mengajak swasta untuk ikut turun tangan.
Soffi Amira - Senin, 22 Juni 2026
30 Persen Warga Papua Belum Punya Hunian Layak, Mendagri Tito Ajak Swasta Turun Tangan
Indonesia
Topang Swasembada Pangan, Pemerintah Percepat Pemulihan 42.702 Hektare Lahan Pertanian Pascabencana di Sumatera
Pemerintah mempercepat rehabilitasi lahan pertanian terdampak bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar. Bantuan disiapkan untuk mendukung swasembada pangan.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 08 Juni 2026
Topang Swasembada Pangan, Pemerintah Percepat Pemulihan 42.702 Hektare Lahan Pertanian Pascabencana di Sumatera
Indonesia
Daerah Terdampak Bencana Sumatra Dapat Tambahan TKD
Tambahan dana tersebut terdiri atas Rp 1,65 triliun untuk Aceh; Rp 6,35 triliun untuk Sumatra Utara; dan Rp 2,63 triliun untuk Sumatra Barat.
Dwi Astarini - Selasa, 26 Mei 2026
Daerah Terdampak Bencana Sumatra Dapat Tambahan TKD
Indonesia
Kepala Daerah Diperintahkan Antisipasi Gejolak Ekonomi Akibat Geopolitik Global
Mendagri memaparkan bahwa sektor transportasi menjadi penyumbang inflasi bulanan tertinggi pada periode ini.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 18 Mei 2026
Kepala Daerah Diperintahkan Antisipasi Gejolak Ekonomi Akibat Geopolitik Global
Bagikan