Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menerbitkan Surat Edaran Nomor 821/5492/SJ tentang Persetujuan Menteri Dalam Negeri Seluruh Indonesia Kepada Pelaksana Tugas/Penjabat/Penjabat Sementara Kepala Daerah dalam Aspek Kepegawaian Perangkat Daerah Dalam Aspek Kepegawaian Daerah.
Dalam Surat Edaran itu, Mendagri mengizinkan Pelaksana Tugas (Plt), Penjabat (Pj) dan Penjabat Sementara (Pjs) Gubernur/Bupati/Walikota melakukan mutasi atau memberhentikan pegawai tanpa perlu izin menteri dalam negeri.
Baca Juga:
Mendagri Mulai Bahas Penjabat Gubernur DKI Bulan Depan
"Iya benar," kata Kapuspen Kemendagri Benny Irwan saat dikonfirmasi awak media, Sabtu (17/9).
Surat Edaran itu dikeluarkan dan ditandatangani Mendagri Tito pada 14 September 2022. Adapun, berikut bunyi poin empat Surat Edaran yang mengizinkan Pj kepala daerah melalui mutasi:
4. Berkenaan dengan ketentuan tersebut di atas, dengan ini Menteri Dalam Negeri memberikan persetujuan tertulis kepada Pelaksana Tugas (Plt), Penjabat (Pj), dan Penjabat Sementara (Pjs) Gubernur/Bupati/Walikota untuk melakukan:
a. Pemberhentian, pemberhentian sementara, penjatuhan sanksi dan/atau tindakan hukum lainnya kepada pejabat/Aparatur Sipil Negera di lingkungan pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota yang melakukan pelanggaran disiplin dan/atau tindak lanjut proses hukum sesuai peraturan perundang-undangan.
b. Persetujuan mutasi antardaerah dan/atau antarinstansi pemerintahan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, tidak perlu lagi mengajukan permohonan persetujuan tertulis sebagaimana ketentuan dimaksud pada angka 1 (satu) sampai dengan angka 3 (tiga) di atas. (Pon)
Baca Juga:
Wapres Godok Usulan Nama Penjabat Gubernur 3 Provinsi Baru Papua
