Pilkada 2018

Menang Banyak di Pilkada 2018, Pengamat: Bukti Golkar Partai Kuat

Eddy FloEddy Flo - Senin, 02 Juli 2018
Menang Banyak di Pilkada 2018, Pengamat: Bukti Golkar Partai Kuat

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto (ketiga kiri). (ANTARA/Risky Andrianto)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Kemenangan sejumlah kader atau kepala daerah yang diusung Partai Golkar dalam Pilkada 2018 mengejutkan sejumlah pihak. Kader atau calon dari Partai Golkar menjadi pemenang dalam kontestasi politik daerah jelang Pilpres 2019.

Situasi menang banyak di Pilkada Serentak 2018 menurut pengamat politik Emrus Sihombing telah memposisikan Golkar sebagai sebagai salah satu partai kuat dalam kancah politik nasional.

"Pilkada kali ini menempatkan posisi Golkar sebagai partai terkuat di kancah perpolitikan,” kata Emrus Sihombing dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu (1/7).

Emrus mengatakan berdasarkan hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei, Golkar diperkirakan memenangi sembilan pemilihan kepala daerah tingkat provinsi/Gubernur (52,94 persen dari 17 pilgub), 22 pemilihan Wali Kota (56,41 persen dari 39 pilwalkot) dan 48 pemilihan Bupati (41,74 dari 115 pilbup).

Hasil tersebut, menurut dia, membuktikan Golkar sebagai partai yang teruji dan memiliki basis massa yang jelas dalam memenangkan pertarungan di 171 wilayah.

Bendera Golkar
Bendera Golkar (ist)

“Pasangan calon yang menang di pilkada itu menjadikan Golkar bak gadis cantik dan hasil pilkada Golkar ini tentu menunjukkan 'bargaining' politiknya semakin menguat,” ujarnya.

Terlebih, kata dosen Universitas Pelita Harapan ini, mayoritas kepala daerah yang menang versi hitung cepat di seluruh wilayah merupakan kader internal Golkar.

Emrus menuturkan, Golkar dibawah kepemimpinan Airlangga Hartarto telah memposisikan diri sebagai sebagai partai yang cukup jeli dalam mengikuti harapan rakyat.

“Saat ini racikan calon-calon yang diusung dalam pilkada oleh Airlangga cukup berhasil, bisa dikatakan kemenangan Golkar di pilkada kali ini adalah keberhasilan Airlangga Hartarto dan jajaran pengurus DPP Partai Golkar,” ungkapnya.

Melihat komposisi kemenangan Partai Golkar di pilkada ini, Emrus sebagaimana dilansir Antara menilai bukan sesuatu yang mustahil jika calon pendamping Jokowi berasal dari Partai Golkar.

Airlangga Hartarto dan Jokowi
Presiden Joko Widodo (kanan) dan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto berolahraga di kompleks Istana Bogor, Jawa Barat, Sabtu (24/3).ANTARA FOTO/Biropers-Muchlis

“Kalau Golkar mengusung Jokowi maka ini hal yang menguntungkan bagi Jokowi, karena Golkar memiliki basis kekuatan massa yang besar, terlihat pada kemenangan pilkada 2018. Dan bisa saja Jokowi meminang cawapresnya dari Golkar lagi,” ujarnya.

Emrus menilai keunggulan Golkar dalam pilkada merupakan modal besar. Dia memperkirakan Presiden Jokowi bisa menentukan calon wakil presiden berdasarkan kesuksesan partai dalam Pilkada.

Sementara itu jika melihat peluang Airlangga mendampingi Jokowi, Emrus memandang selama ini Airlangga tampak kerap melakukan silaturahmi menyambangi partai-partai pendukung Jokowi. Hal tersebut, kata dia, menunjukkan bahwa Airlangga secara personal mampu memposisikan diri sebagai perekat bagi partai pendukung Jokowi.

“Kalau Airlangga Hartarto menjadi perekat parpol pendukung Jokowi, maka beliau bisa saja akan menjadi wapres, sekalipun itu semua ditentukan Jokowi nantinya. Airlangga tentu akan menjadi titik sentral yang diterima seluruh partai pendukung Jokowi nantinya yang mengumpulkan partai pendukung," jelas dia.

Di sisi lain, kata Emrus, Airlangga juga diterima semua pihak di berbagai faksi di internal Partai Golkar, hal ini menurutnya akan membuat Golkar semakin solid dalam menghadapi pileg dan pilpres 2019.

“Artinya Airlangga Hartarto memiliki kepemimpinan yang kuat diantara faksi-faksi di dalam tubuh Golkar," pungkas Emrus Sihombing.(*)

Baca berita menarik lainnya dalam artikel: Gua Putri Asih Tuban Dikunjungi Pendekar Wiro Sableng 212

#Pengamat Politik #Partai Golkar #Pilpres 2019
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
Pengamat Nilai Polri di Bawah Kementerian Bisa Buka Ruang Politisasi Hukum
Wacana penempatan Polri di bawah Kementerian menjadi perdebatan. Pengamat menilai, hal itu bisa menimbulkan ruang politisasi hukum.
Soffi Amira - Rabu, 28 Januari 2026
Pengamat Nilai Polri di Bawah Kementerian Bisa Buka Ruang Politisasi Hukum
Indonesia
Soroti Putusan PTUN, Pakar Hukum Tata Negara Sebut Kepemimpinan Ketua MK Suhartoyo Ilegal
Pakar Hukum Tata Negara, Muhammad Rullyandi menyebutkan, bahwa kepimpinan Ketua Mahkamah Konstitusi, Suhartoyo, dianggap ilegal.
Soffi Amira - Kamis, 08 Januari 2026
Soroti Putusan PTUN, Pakar Hukum Tata Negara Sebut Kepemimpinan Ketua MK Suhartoyo Ilegal
Indonesia
Pengamat Nilai Candaan Prabowo soal PKB Bukan Guyonan, Ada Pesan untuk Cak Imin
Presiden RI, Prabowo Subianto, sempat bercanda soal mengawasi gerak-gerik PKB. Menurut pengamat, hal itu bukanlah guyonan semata.
Soffi Amira - Rabu, 07 Januari 2026
Pengamat Nilai Candaan Prabowo soal PKB Bukan Guyonan, Ada Pesan untuk Cak Imin
Indonesia
Nicolas Maduro Ditangkap AS, Jerry Massie Ungkap 2 Alasan Utama di Baliknya
Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, ditangkap oleh otoritas AS. Pengamat politik, Jerry Massie mengatakan, bahwa ini menjadi bukti dominasi politik dan militer AS.
Soffi Amira - Senin, 05 Januari 2026
Nicolas Maduro Ditangkap AS, Jerry Massie Ungkap 2 Alasan Utama di Baliknya
Indonesia
Golkar Usul Pilkada Dipilih DPRD, PKB: Ide Lama Cak Imin
Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Daniel Johan menanggapi usulan Partai Golkar soal pemilihan kepala daerah dipilih oleh DPRD.
Frengky Aruan - Senin, 22 Desember 2025
Golkar Usul Pilkada Dipilih DPRD, PKB: Ide Lama Cak Imin
Indonesia
Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya Terjaring OTT KPK, Golkar Hormati Proses Hukum
Bupati Lampung Tengah, Ardito Wijaya, terjaring OTT KPK pada Rabu (10/12). Golkar pun menghormati proses hukum yang berlaku.
Soffi Amira - Kamis, 11 Desember 2025
Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya Terjaring OTT KPK, Golkar Hormati Proses Hukum
Indonesia
Publik Figur Dinilai Hiasi Bencana Sumatra dengan Narasi Menyesatkan, Pengamat: Hanya Memperpanjang Penderitaan Korban
Publik figur kini diminta untuk tidak menyebarkan narasi menyesatkan soal bencana Sumatra. Pengamat menilai, hal itu hanya memperpanjang penderitaan.
Soffi Amira - Senin, 08 Desember 2025
Publik Figur Dinilai Hiasi Bencana Sumatra dengan Narasi Menyesatkan, Pengamat: Hanya Memperpanjang Penderitaan Korban
Indonesia
Golkar Solo Bakal Gelar Tasyakuran Soeharto Jadi Pahlawan Nasional
Partai Golkar sejak awal telah mengusulkan dan mendukung beliau beserta tokoh-tokoh lainnya untuk mendapatkan gelar pahlawan nasional. Kemudian tahun ini baru terwujud.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 11 November 2025
Golkar Solo Bakal Gelar Tasyakuran Soeharto Jadi Pahlawan Nasional
Indonesia
Bahlil Lahadalia Minta Soeharto Jadi Pahlawan Nasional, Ungkit Peran Transmigrasi dalam 'Menjodohkan' Suku Jawa dan Papua
Ketum Golkar Bahlil Lahadalia mengusulkan Soeharto menjadi Pahlawan Nasional, menyoroti jasa program transmigrasi yang membentuk kebinekaan dan persatuan di Papua Selatan
Angga Yudha Pratama - Jumat, 07 November 2025
Bahlil Lahadalia Minta Soeharto Jadi Pahlawan Nasional, Ungkit Peran Transmigrasi dalam 'Menjodohkan' Suku Jawa dan Papua
Indonesia
Pemerintah Harus Bayar Utang Whoosh Rp 1,2 Triliun per Tahun, Pengamat Sebut Bisa Jadi Bom Waktu
Pemerintah harus membayar utang Whoosh senilai Rp 1,2 triliun per tahun. Pengamat pun mengatakan, bahwa ini bisa menjadi bom waktu.
Soffi Amira - Rabu, 05 November 2025
Pemerintah Harus Bayar Utang Whoosh Rp 1,2 Triliun per Tahun, Pengamat Sebut Bisa Jadi Bom Waktu
Bagikan