Menag Tegaskan Penyelenggaraan Haji 2024 Bakal Dievaluasi Total

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Rabu, 19 Juni 2024
Menag Tegaskan Penyelenggaraan Haji 2024 Bakal Dievaluasi Total

Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas. (Foto: dok. Kemenag)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Penyelenggaraan ibadah Haji 2024 memasuki masa puncak. Menteri Agama RI Yaqut Cholil Qoumas memastikan akan mengevaluasi penyelenggaraan ibadah haji.

"Semua kami evaluasi, tidak ada yang tidak dievaluasi demi perbaikan layanan jemaah. Itu poinnya," ujar Yaqut di Mekkah, Arab Saudi dikutip, Rabu (19/6).

Menurut Yaqut, evaluasi penyelenggaraan haji harus berbasis data dan fakta di lapangan. “Jadi termasuk katanya AC mati, kami akan segera evaluasi," jelas pria yang akrab disapa Gus Yaqut ini.

Baca juga:

Calon Haji Diminta Pulihkan Kondisi Fisik Saat Kembali Tiba di Makkah

Dia juga mencontohkan adanya aduan soal jemaah dari embarkasi yang tidak mendapatkan tenda. "Ini kan evaluasi-evaluasi yang sifatnya responsif, tetapi ke depan supaya layanan jemaah lebih baik tentu butuh evaluasi yang lebih komprehensif," imbuhnya.

Yaqut menyambut baik kritik dan masukan yang diberikan beberapa pihak. Hal ini dianggap dapat memberikan input bagi penyelenggaraan ibadah Haji ke depan.

Ujungnya adalah bagaimana jemaah merasakan kepuasan layanan dari pemerintah, jemaah bisa melaksanakan ibadah dengan baik dan nyaman dan tenang.

"Pulang dengan membawa predikat haji mabrur," jelas Yaqut.

Sekedar informasi, kritik terhadap penyelenggaraan Haji 2024 datang dari DPR RI. Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi tenda dan fasilitas yang dianggap tidak memadai bagi jemaah.

"Ini tidak boleh terulang," ujar kata Muhaimin di Mekkah, Arab Saudi.

Baca juga:

Berkurang 20 Ribu Jemaah, Indonesia Masih Coba Lobi Tambah Kuota Haji 2025

Selain masalah kapasitas tenda, pria yang akrab disapa Cak Imin ini juga menyoroti rasio kamar mandi yang tidak imbang. Sehingga menyebabkan jemaah harus mengantre hingga dua jam bahkan sampai ada yang pingsan.

Sebagai kesimpulan, mantan kontestan Pilpres 2024 ini menyerukan adanya revolusi dalam penyelenggaraan haji.

“Revolusi penanganan haji dimulai dari sini, kami akan benahi total," tegas Cak Imin yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI ini.

#Jemaah Haji #Ibadah Haji #Yaqut Cholil Qoumas
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Skema Haji 2026 Dinilai Terlalu Berbahaya, Jemaah Harus Tiba di Mina Pagi Hari Sebelum Cuaca Panas Ekstrem Mencapai Puncaknya
Ia mendesak pemerintah untuk segera merevisi skenario tersebut
Angga Yudha Pratama - Rabu, 26 November 2025
Skema Haji 2026 Dinilai Terlalu Berbahaya, Jemaah Harus Tiba di Mina Pagi Hari Sebelum Cuaca Panas Ekstrem Mencapai Puncaknya
Indonesia
Jangan Lupa Batas Akhir Pengajuan Visa Haji 8 Februari 2026, Lewat Batal Berangkat!
Pemerintah Arab Saudi menetapkan jadwal penerbitan visa jamaah calon haji reguler berlangsung mulai 8 Februari hingga 20 Maret 2026.
Wisnu Cipto - Selasa, 25 November 2025
Jangan Lupa Batas Akhir Pengajuan Visa Haji 8 Februari 2026, Lewat Batal Berangkat!
Indonesia
Kuota Jemaah Haji Asal Jawa Barat Turun Drastis, Tak Ada Lagi Menyalip Antrean
Kebijakan ini juga akan memberikan keadilan terhadap jemaah haji yang sudah mendaftar, karena akan diberangkatkan berdasarkan nomor urut provinsi dan juga untuk kemaslahatan jemaah.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 18 November 2025
Kuota Jemaah Haji Asal Jawa Barat Turun Drastis, Tak Ada Lagi Menyalip Antrean
Indonesia
Keberatan Kuota Haji Dipangkas, DPRD Sumedang Sambangi Komisi VIII DPR
Kabupaten Sumedang, pada 2026, hanya akan menerima 72 kuota haji, jumlah yang jauh lebih sedikit ketimbang alokasi sebelumnya sebanyak 511 jemaah.
Dwi Astarini - Selasa, 18 November 2025
Keberatan Kuota Haji Dipangkas, DPRD Sumedang Sambangi Komisi VIII DPR
Indonesia
BPKH Hormati Proses Hukum KPK dan Tegaskan Komitmen Transparansi Pengelolaan Dana Haji
BPKH tegaskan dukungan terhadap langkah KPK telusuri layanan haji. Pastikan dana haji dikelola profesional dan BPKH Limited tak terlibat operasional kargo.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 13 November 2025
BPKH Hormati Proses Hukum KPK dan Tegaskan Komitmen Transparansi Pengelolaan Dana Haji
Indonesia
DPR Ingatkan BPKH Jangan Jadikan Uang Umat untuk Proyek Infrastruktur yang Tak Ada Urusannya dengan Ka'bah
BPKH didesak fokus investasi untuk layanan jemaah dan bertanggung jawab moral atas amanah umat
Angga Yudha Pratama - Kamis, 06 November 2025
DPR Ingatkan BPKH Jangan Jadikan Uang Umat untuk Proyek Infrastruktur yang Tak Ada Urusannya dengan Ka'bah
Indonesia
Kebijakan Masa Tunggu Haji 26 Tahun Ciptakan Ketidakadilan Baru yang Rugikan Ribuan Calon Haji, Prioritaskan Jemaah Lansia Agar Tidak Tunggu Sampai Tutup Usia
Ia desak prioritas lansia, stop jalur cepat, dan diplomasi kuota ke Arab Saudi
Angga Yudha Pratama - Kamis, 06 November 2025
Kebijakan Masa Tunggu Haji 26 Tahun Ciptakan Ketidakadilan Baru yang Rugikan Ribuan Calon Haji, Prioritaskan Jemaah Lansia Agar Tidak Tunggu Sampai Tutup Usia
Indonesia
Gerindra Soroti Pasal Krusial RUU PKH, Jangan Sampai Dana Miliaran Rupiah Jadi Bancakan Investasi Gelap
Melati mendesak kejelasan norma pengawasan dan mitigasi risiko investasi dana haji untuk menjamin keamanan dan transparansi dana jemaah
Angga Yudha Pratama - Kamis, 06 November 2025
Gerindra Soroti Pasal Krusial RUU PKH, Jangan Sampai Dana Miliaran Rupiah Jadi Bancakan Investasi Gelap
Indonesia
Biaya Haji Turun, Puan Sebut Terapkan Prinsip Berkeadilan Bagi Seluruh Calon Jemaah
DPR RI dan pemerintah resmi menetapkan BPIH tahun 2026 sebesar Rp87.409.366 per anggota jamaah. BPIH tahun 2026 itu turun Rp 2 juta dibandingkan 2025 sebesar Rp89,41 juta per anggota jemaah.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 04 November 2025
Biaya Haji Turun, Puan Sebut Terapkan Prinsip Berkeadilan Bagi Seluruh Calon Jemaah
Indonesia
2 Syarikah Ditunjuk Urus Haji 2026, DPR Ingin Pastikan Komitmen Pelayanan Terbaik
2 perusahaan penyedia layanan haji (syarikah) yang ditunjuk yakni Rakeen Mashariq Al Mutayizah Company for Pilgrim Service dan Albait Guest.
Frengky Aruan - Sabtu, 01 November 2025
2 Syarikah Ditunjuk Urus Haji 2026, DPR Ingin Pastikan Komitmen Pelayanan Terbaik
Bagikan