Meja Aduan Era Ahok Hidup Lagi, PKS Minta Jangan Dijadikan Sarana Pencitraan

Andika PratamaAndika Pratama - Rabu, 19 Oktober 2022
Meja Aduan Era Ahok Hidup Lagi, PKS Minta Jangan Dijadikan Sarana Pencitraan

Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono (kiri) menyapa warga yang membuat pengaduan di posko pelayanan masyarakat di Pendopo Balai Kota Jakarta, Rabu (19/10). NTARA/Dewa Ketut Sudiarta Wiguna

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera menanggapi dibukanya kembali meja aduan oleh Penjabat (Pj) Gubernur DKI, Heru Budi Hartono di pendopo Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan.

"Jangan dijadikan sarana untuk pencitraan," kata Mardani kepada MerahPutih.com, Rabu (19/10).

Baca Juga

Heru Terima Aduan PPSU Dijadikan Sopir hingga Pengurus Rumah Lurah

Mardani lantas menyinggung soal aplikasi Jakarta Kini (JAKI). Di era Anies, masyarakat diarahkan menyampaikan pengaduan lewat aplikasi JAKI ataupun media sosial Pemprov DKI Jakarta.

"Inisiatif pimpinan (DKI Jakarta) selama dibuat sistem yang baik bisa diterima," ujar anggota Komisi II DPR RI ini.

Baca Juga

Baru 2 Hari Menjabat, Pj Heru Budi Langsung Sowan ke Markas PBNU

Menurut Mardani, aplikasi JAKI bagus. Namun, ia juga menilai meja pengaduan di Balai Kota yang kini dihidupkan kembali oleh Heru Budi bisa untuk mereka yang kesulitan mengakses internet.

"Apapun keduanya mesti memastikan kehadiran negara untuk rakyat," kata Mardani.

Sebagai informasi, Ahok selama menjabat Gubernur DKI, memberi kesempatan kepada warga untuk mengadu langsung ke Balai Kota. Saat warga membuat laporan ke Balai Kota, Ahok kerap menemui mereka di meja aduan.

Sistem aduan ini sempat dilanjutkan oleh Djarot Saiful Hidayat saat menjabat Plt Gubernur DKI Jakarta. Namun, sistem aduan itu hilang di era Anies. Anies mengarahkan warga menyampaikan pengaduan lewat aplikasi JAKI. (Pon)

Baca Juga

Heru Buka Posko Pengaduan, PDIP: Mengukuhkan Marwah Balai Kota Sebagai Istana Rakyat

#Mardani Ali Sera #Partai Keadilan Sejahtera (PKS) #Plt Gubernur DKi
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Guru Honorer Jangan Sampai Terbengkalai Akibat Penghapusan Tenaga Non-ASN Tahun 2026
Pemerintah perlu segera melakukan pendataan ulang terhadap tenaga non-ASN yang belum terdaftar dalam basis data BKN guna mempercepat proses administrasi penyerapan formasi ASN secara sistematis
Angga Yudha Pratama - Selasa, 12 Mei 2026
Guru Honorer Jangan Sampai Terbengkalai Akibat Penghapusan Tenaga Non-ASN Tahun 2026
Indonesia
Timor Leste Resmi Gabung ASEAN, DPR: Kerja Sama Regional Makin Kuat, Indonesia di Garis Depan
Ketua BKSAP DPR menilai bergabungnya Timor Leste ke ASEAN sebagai momentum penting bagi penguatan solidaritas dan integrasi kawasan Asia Tenggara.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 28 Oktober 2025
Timor Leste Resmi Gabung ASEAN, DPR: Kerja Sama Regional Makin Kuat, Indonesia di Garis Depan
Indonesia
Demi Tanah Abang Bangkit, Fraksi PKS Desak Pemprov DKI Jadikan Prioritas di RPJMD
Usulan ini disampaikan dalam rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) 2026
Angga Yudha Pratama - Rabu, 06 Agustus 2025
Demi Tanah Abang Bangkit, Fraksi PKS Desak Pemprov DKI Jadikan Prioritas di RPJMD
Indonesia
PKS: Bendera One Piece Bukan Anarkis, Itu Kritik Kreatif
Rakyat Indonesia, terutama generasi muda, adalah kelompok yang cerdas dan punya kepekaan terhadap situasi yang terjadi
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 05 Agustus 2025
PKS: Bendera One Piece Bukan Anarkis, Itu Kritik Kreatif
Indonesia
Geger Bendera Bajak Laut One Piece Jelang HUT RI, Mardani: Nikmati Saja
Rakyat itu cerdas dan punya hati
Angga Yudha Pratama - Senin, 04 Agustus 2025
Geger Bendera Bajak Laut One Piece Jelang HUT RI, Mardani: Nikmati Saja
Indonesia
Legislator Ungkap Keuntungan dari Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal
Selain itu, pemisahan pemilu juga dinilai akan memperkuat otonomi daerah
Angga Yudha Pratama - Selasa, 29 Juli 2025
Legislator Ungkap Keuntungan dari Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal
Indonesia
Banjir Jakarta Parah Sampai 2,7 Meter! Mardani Tegaskan Solusi Banjir Bukan Sekadar Tambal Sulam
Politisi PKS ini mendorong pemerintah untuk menyusun peta jalan penanganan banjir yang jelas, solusinya teruji, dan pembagian anggarannya transparan dengan pola multi-tahun
Angga Yudha Pratama - Kamis, 10 Juli 2025
Banjir Jakarta Parah Sampai 2,7 Meter! Mardani Tegaskan Solusi Banjir Bukan Sekadar Tambal Sulam
Indonesia
Abdul Kharis Almasyhari Jadi Ketua Fraksi PKS DPR
Hal itu diketahui saat Presiden PKS periode 2025-2030 Almuzammil Yusuf menghadiri rapat pleno fraksi PKS di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/6) kemarin.
Frengky Aruan - Kamis, 26 Juni 2025
Abdul Kharis Almasyhari Jadi Ketua Fraksi PKS DPR
Indonesia
Polemik Visa Haji Furoda 2025, PKS Minta Pemerintah Ambil Kuota Negara Lain
Tidak terbitnya visa haji furoda dinilai merugikan merugikan calon jemaah haji yang sudah membayar dan siap berangkat.
Frengky Aruan - Sabtu, 07 Juni 2025
Polemik Visa Haji Furoda 2025, PKS Minta Pemerintah Ambil Kuota Negara Lain
Indonesia
Prabowo Subianto Bakal Hadiri Pembukaan Konferensi PUIC 2025, Fokus Tata Kelola Pemerintahan
Pesannya sama, Indonesia siap menjadi negara penghubung bagi semua, menuju kemakmuran dan perdamaian bersama
Angga Yudha Pratama - Selasa, 13 Mei 2025
Prabowo Subianto Bakal Hadiri Pembukaan Konferensi PUIC 2025, Fokus Tata Kelola Pemerintahan
Bagikan