Heru Buka Posko Pengaduan, PDIP: Mengukuhkan Marwah Balai Kota Sebagai Istana Rakyat

Mula AkmalMula Akmal - Rabu, 19 Oktober 2022
Heru Buka Posko Pengaduan, PDIP: Mengukuhkan Marwah Balai Kota Sebagai Istana Rakyat

Penjabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono (kiri) menyapa warga yang membuat pengaduan di posko pelayanan masyarakat. (Foto: Antara)

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.com - Posko pengaduan bagi warga Jakarta beroperasi kembali melayani warga Jakarta di Balai Kota DKI, ketika Heru Budi Hartono menjabat sebagai Penjabat Gubernur. Meja pengaduan itu sempat terhenti di masa Gubernur Anies Baswedan.

Sekretaris Fraksi PDIP DPRD DKI, Dwi Rio Sambodo menyebut, dihidupkan lagi posko pengaduan ini, mengembalikan Balai Kota sebagai istana warga ibu kota.

Baca Juga:

Hari Ini, Sidang Perintangan Penyidikan Kematian Brigadir Yosua Dibagi Dua Sesi

"Pengaktifan kembali Balai Kota sebagai tempat pengaduan warga yang dimulai hari ini terhitung berlakunya masa tugas PJ Gubernur Heru dan dibuka setiap pagi harinya. Meneguhkan dan mengukuhkan marwah Balai Kota sebagai istana rakyat Jakarta," ujar Dwi yang dikutip Rabu (19/10).

Menurut dia, lahirnya kembali posko pengaduan ini sebagai tumbuh kembang harapan-harapan warga atas penangananan masalah-masalah yang mereka derita.

"Mendapati tempat sebagai curah harapan atas kegelisahan dan keresahan warganya. Setidaknya ada sekian banyak warga Jakarta yg datang dan mengajukan pengaduan," urai Dwi.

Anggota Komisi A DPRD DKI ini menuturkan, dihidupkan kembali posko di Balai Kota membuat terang, bagaimana sesungguhnya persoalan yang ada di Jakarta.

"Menjadi cahaya terang nan cerah manakala semua pengaduan tertindaklanjuti dan tertangani secara nyata dan terasa bagi warganya. Kuncinya adalah Aksi eksekusi bukan basa basi," ucap dia.

Baca Juga:

Bharada E Menyesal Habisi Nyawa Brigadir J

Sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono menegaskan, pihaknya akan mengaktifkan kembali posko pengaduan bagi warga di Balai Kota DKI.

Meja pengaduan sempat dibuka di Balai Kota DKI Jakarta di era Gubernur Joko Widodo (Jokowi) dan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Heru menuturkan, nantinya posko pengaduan ini akan dijaga secara bergantian dari unsur pegawai Pemprov DKI dan pegawai dari Pemerintah Kota (Pemkot).

"Insya Allah (buka kembali posko pengaduan) begitu, besok saya melakukan pengarahan ke seluruh pejabat DK. Nanti ada poin-poin misalnya pak sekda asisten, saya minta perwakilan dari walikota, kan asisten ada 3 setiap hari bergantian setiap wilayah ada di sini, nanti bergiliran juga," kata Heru usai mengikuti prosesi pelantikan Pj Gubernur di Kemendagri, Senin (17/10). (Asp)

Baca Juga:

7 Perwira Polisi Tersangka Obstruction of Justice di Kasus Brigadir J Ditampilkan ke Publik

#DPRD DKI Jakarta #PDIP #Heru Budi Hartono #Gubernur DKI Jakarta #Plt Gubernur DKi
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Pembangunan hunian vertikal merupakan jawaban atas keterbatasan lahan dan tingginya harga tanah di Jakarta.
Dwi Astarini - Jumat, 12 September 2025
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Indonesia
Dukung Program Prabowo, Pemprov DKI Gratiskan BPHTB & PBG demi Wujudkan 3 Juta Rumah
Bank Jakarta turut menyambut baik dan mendukung penuh program pemenuhan hunian yang diakselerasi oleh Pemprov DKI.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 September 2025
Dukung Program Prabowo, Pemprov DKI Gratiskan BPHTB & PBG demi Wujudkan 3 Juta Rumah
Indonesia
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Audiensi dengan Mendagri Tito akan dilakukan melalui Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI).
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 September 2025
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Indonesia
Pemerintah Mengesahkan Kepengurusan DPP PDIP 2025–2030 dalam Waktu Singkat
Pareira menjelaskan bahwa proses pengesahan ini berjalan cepat karena PDIP telah mendaftar secara daring
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
Pemerintah Mengesahkan Kepengurusan DPP PDIP 2025–2030 dalam Waktu Singkat
Indonesia
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
DPRD DKI Jakarta akan memprioritaskan pembahasan 15 peraturan daerah (Perda) terkait kekhususan Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Mudah-mudahan bisa terkejar
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Indonesia
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Angka itu tidak boleh berubah
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Indonesia
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Fraksi PAN khawatir perubahan ini akan mengutamakan pemodal daripada kepentingan rakyat
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Indonesia
Gubernur Pramono Targetkan MRT Tersambung ke Tangerang Banten dalam 5 Tahun
Jakarta masuk daftar kota dengan transportasi publik terbaik, Pramono geber pembangunan MRT.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 10 September 2025
Gubernur Pramono Targetkan MRT Tersambung ke Tangerang Banten dalam 5 Tahun
Indonesia
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
Terdapat sejumlah tahapan sebelum penurunan tunjangan perumahan anggota DPRD DKI terealisasi.
Dwi Astarini - Selasa, 09 September 2025
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
Bagikan