Heru Buka Posko Pengaduan, PDIP: Mengukuhkan Marwah Balai Kota Sebagai Istana Rakyat

Mula AkmalMula Akmal - Rabu, 19 Oktober 2022
Heru Buka Posko Pengaduan, PDIP: Mengukuhkan Marwah Balai Kota Sebagai Istana Rakyat

Penjabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono (kiri) menyapa warga yang membuat pengaduan di posko pelayanan masyarakat. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Posko pengaduan bagi warga Jakarta beroperasi kembali melayani warga Jakarta di Balai Kota DKI, ketika Heru Budi Hartono menjabat sebagai Penjabat Gubernur. Meja pengaduan itu sempat terhenti di masa Gubernur Anies Baswedan.

Sekretaris Fraksi PDIP DPRD DKI, Dwi Rio Sambodo menyebut, dihidupkan lagi posko pengaduan ini, mengembalikan Balai Kota sebagai istana warga ibu kota.

Baca Juga:

Hari Ini, Sidang Perintangan Penyidikan Kematian Brigadir Yosua Dibagi Dua Sesi

"Pengaktifan kembali Balai Kota sebagai tempat pengaduan warga yang dimulai hari ini terhitung berlakunya masa tugas PJ Gubernur Heru dan dibuka setiap pagi harinya. Meneguhkan dan mengukuhkan marwah Balai Kota sebagai istana rakyat Jakarta," ujar Dwi yang dikutip Rabu (19/10).

Menurut dia, lahirnya kembali posko pengaduan ini sebagai tumbuh kembang harapan-harapan warga atas penangananan masalah-masalah yang mereka derita.

"Mendapati tempat sebagai curah harapan atas kegelisahan dan keresahan warganya. Setidaknya ada sekian banyak warga Jakarta yg datang dan mengajukan pengaduan," urai Dwi.

Anggota Komisi A DPRD DKI ini menuturkan, dihidupkan kembali posko di Balai Kota membuat terang, bagaimana sesungguhnya persoalan yang ada di Jakarta.

"Menjadi cahaya terang nan cerah manakala semua pengaduan tertindaklanjuti dan tertangani secara nyata dan terasa bagi warganya. Kuncinya adalah Aksi eksekusi bukan basa basi," ucap dia.

Baca Juga:

Bharada E Menyesal Habisi Nyawa Brigadir J

Sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono menegaskan, pihaknya akan mengaktifkan kembali posko pengaduan bagi warga di Balai Kota DKI.

Meja pengaduan sempat dibuka di Balai Kota DKI Jakarta di era Gubernur Joko Widodo (Jokowi) dan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Heru menuturkan, nantinya posko pengaduan ini akan dijaga secara bergantian dari unsur pegawai Pemprov DKI dan pegawai dari Pemerintah Kota (Pemkot).

"Insya Allah (buka kembali posko pengaduan) begitu, besok saya melakukan pengarahan ke seluruh pejabat DK. Nanti ada poin-poin misalnya pak sekda asisten, saya minta perwakilan dari walikota, kan asisten ada 3 setiap hari bergantian setiap wilayah ada di sini, nanti bergiliran juga," kata Heru usai mengikuti prosesi pelantikan Pj Gubernur di Kemendagri, Senin (17/10). (Asp)

Baca Juga:

7 Perwira Polisi Tersangka Obstruction of Justice di Kasus Brigadir J Ditampilkan ke Publik

#DPRD DKI Jakarta #PDIP #Heru Budi Hartono #Gubernur DKI Jakarta #Plt Gubernur DKi
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Gubernur DKI Bakal Evaluasi Car Free Day dan Sistem Ganjil-Genap
Pramono Anung mengatakan akan mengevaluasi penerapan hari bebas kendaraan bermotor (HBKB) atau car free day (CFD) dan sistem ganjil genap.
Yusuf Abdillah - Senin, 28 September 2026
Gubernur DKI Bakal Evaluasi Car Free Day dan Sistem Ganjil-Genap
Indonesia
Guruh Soekarnoputra Meninggal Dunia di Usia 73 Tahun, ini Profil dan Jejak Kariernya
Guruh Soekarnoputra meninggal dunia di usia 73 tahun, Sabtu (26/9). Ia meninggalkan karya dan lagu legendaris.
Soffi Amira - Sabtu, 26 September 2026
Guruh Soekarnoputra Meninggal Dunia di Usia 73 Tahun, ini Profil dan Jejak Kariernya
Indonesia
Puan Ungkap PDIP sudah Diajak Bicara soal PT 5 Persen dan Syarat Capres Diusung 2 Parpol
Angka tersebut belum menjadi keputusan resmi karena masih dibicarakan secara informal oleh partai politik.
Dwi Astarini - Selasa, 22 September 2026
Puan Ungkap PDIP sudah Diajak Bicara soal PT 5 Persen dan Syarat Capres Diusung 2 Parpol
Indonesia
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Penaikan PT diperlukan untuk mendorong efektivitas kerja parlemen.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Indonesia
Pedagang Tradisional Jakarta Kesulitan Hadapi E-Commerce, DPRD Minta DPPKUKM dan Pasar Jaya Berkolaborasi
DPRD DKI menyoroti kesulitan pedagang tradisional Jakarta bersaing dengan e-commerce dan meminta DPPKUKM serta Pasar Jaya berkolaborasi.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 19 September 2026
Pedagang Tradisional Jakarta Kesulitan Hadapi E-Commerce, DPRD Minta DPPKUKM dan Pasar Jaya Berkolaborasi
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Usul Pengembangan Desalinasi Olah Air Laut Jadi Air Bersih, Hadapi Kekeringan
Di Kepulauan Seribu sudah ada desalinasi, mengubah air laut jadi air bersih, air tawar.
Dwi Astarini - Kamis, 17 September 2026
DPRD DKI Jakarta Usul Pengembangan Desalinasi Olah Air Laut Jadi Air Bersih, Hadapi Kekeringan
Indonesia
Direncanakan Sejak Era Fauzi Bowo, Proyek Jalan Sejajar Rel Pasar Minggu Ditargetkan Rampung 2027
Proses pembebasan lahan yang berjalan secara bertahap sempat terhenti akibat pandemi COVID-19.
Yusuf Abdillah - Senin, 14 September 2026
Direncanakan Sejak Era Fauzi Bowo, Proyek Jalan Sejajar Rel Pasar Minggu Ditargetkan Rampung 2027
Indonesia
Ketua DPRD Bela Gubernur Pramono Terbitkan Obligasi DKI meski Ditolak Menteri Purbaya
Kebutuhan pembiayaan pembangunan Jakarta tetap besar sehingga pemerintah daerah perlu mencari alternatif pendanaan.
Dwi Astarini - Kamis, 10 September 2026
Ketua DPRD Bela Gubernur Pramono Terbitkan Obligasi DKI meski Ditolak Menteri Purbaya
Indonesia
Abu Vulkanik Gunung Anak Krakatau Sampai Jakarta, Gubernur DKI: Batasi Aktivitas Luar Ruangan dan Pakai Masker
Abu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau telah menyebar hingga wilayah Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengimbau warga Jakarta untuk tenang.
Yusuf Abdillah - Minggu, 06 September 2026
Abu Vulkanik Gunung Anak Krakatau Sampai Jakarta, Gubernur DKI: Batasi Aktivitas Luar Ruangan dan Pakai Masker
Indonesia
Sebut Demokrasi RI Rusak secara Legal, Andi Widjajanto: Everything Was Legalized
Pelemahan benteng demokrasi tidak dilakukan melalui pengerahan militer atau perebutan kekuasaan secara paksa, tapi dilegalkan melalui instrumen hukum formal atau autocratic legalism.
Dwi Astarini - Sabtu, 05 September 2026
Sebut Demokrasi RI Rusak secara Legal, Andi Widjajanto: Everything Was Legalized
Bagikan