Megawati Ajak Rakyat Kawal Demokrasi dan Konstitusi

Andika PratamaAndika Pratama - Senin, 13 November 2023
Megawati Ajak Rakyat Kawal Demokrasi dan Konstitusi

Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri (kedua kiri) di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Rabu (18/10). ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pidato Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menyiratkan keinginan agar agenda Pilpres dan Pemilu 2024 bisa menegakkan sendi-sendi demokrasi yang berdasarkan Pancasila.

"Itu merupakan pidato hati nurani Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri yang disampaikan secara langsung ke seluruh rakyat Indonesia setelah melakukan kontemplasi," kata Ketua DPP PDIP, Ahmad Basarah di Jakarta, Senin (13/11).

Baca Juga

Megawati Larang Kader PDIP Serang Kewibawaan Jokowi

Menurut Basarah, Megawati menyampaikan pesan moralnya sebagai anak bangsa, sebagai Presiden RI ke 5 dan juga sebagai peserta pemilu selaku Ketua Umum DPP PDIP.

"Agenda pilpres dan pemilu harus bisa menegakkan sendi-sendi demokrasi berdasarkan Pancasila. Saya katakan ini sebagai tuntutan akal sehat dan kebenaran hakiki," ujarnya.

Menurut dia, dalam pidatonya, Megawati menyampaikan keprihatinan yang telah terjadi dan mungkin akan selalu terjadi ke depan dalam kehidupan demokrasi dan hukum Indonesia ke depan.

Salah satunya adalah Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 90/PUU-XXI/2023 yang memang kontroversi. Yang kemudian oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) dengan tegas menyatakan telah terjadi pelanggaran etik berat sehingga diputuskan memberhentian ketua MK Anwar Usman.

"Kolusi dan nepotisme adalah praktik yang harus dilawan dalam masa reformasi. Praktik KKN harus dihentikan dalam gerakan reformasi," kata Basarah.

Baca Juga

Megawati dan Jokowi Sempat Bertemu Sebelum Putuskan Usung Ganjar

Basarah mengatakan, konstitusi sebagai visi besar bangsa Indonesia didesain oleh founding father atau bapak pendiri bangsa sebagai dasar mendirikan negara Indonesia untuk didedikasikan untuk bangsa dan negara. Bukan didedikasikan untuk keluarga dan satu kelompok.

Dia mengingatkan, hakim konstitusi adalah penjaga konstitusi, juga harus bersikap sebagai negarawan. Jadi sudah jadi kewajiban moral bagi hakim MK untuk menjaga marwah konstitusional.

"Bangsa Indonesia adalah bangsa pejuang, berjuang untuk memerdekakan bangsa Indonesia dari penjajah. Megawati mengajak masyarakat Indonesia juga berjuang untuk mengawal proses pemilu dan demokrasi. Rakyat harus berani menyuarakan hati nurani untuk menghasilkan pemimpin yang sesuai cita cita bangsa Indonesia," pungkasnya. (Pon)

Baca Juga

Pidato Lengkap Megawati Soekarnoputri Tanggapi Dinamika Politik Terkini

#Megawati Soekarnoputri #PDIP
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
FX Hadi Rudyatmo Mundur Plt DPD PDIP Jateng, Ungkap Ada yang Menyebutnya Lulusan TK
Mantan Wali Kota Solo ini menjelaskan alasan pengunduran diri karena merasa tidak mampu dan memilih menjaga soliditas partai.
Dwi Astarini - Sabtu, 20 Desember 2025
FX Hadi Rudyatmo Mundur Plt DPD PDIP Jateng, Ungkap Ada yang Menyebutnya Lulusan TK
Indonesia
Megawati Tegaskan Pentingnya Pendataan Bencana: Jangan Setelah Bersih Lalu Lupa
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri meminta pemerintah mendata secara rinci wilayah terdampak banjir dan longsor di Aceh, Sumut, dan Sumbar.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 20 Desember 2025
Megawati Tegaskan Pentingnya Pendataan Bencana: Jangan Setelah Bersih Lalu Lupa
Indonesia
FX Rudy Mundur Plt Ketua DPD PDIP Jateng, PDIP Solo Duga Ada Kaitannya dengan Konferda
Teguh menduga mundurnya Rudy tersebut terkait gagalnya menggelar Konferda PDIP Jateng.
Dwi Astarini - Jumat, 19 Desember 2025
FX Rudy Mundur Plt Ketua DPD PDIP Jateng, PDIP Solo Duga Ada Kaitannya dengan Konferda
Indonesia
Megawati Perintahkan Donasi Rp 2 Miliar untuk Korban Bencana Sumatra, Pramono: Sami'na wa Atho'na
Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri memerintahkan Gubernur DKI Pramono Anung menyumbang Rp 2 miliar bagi korban banjir dan longsor di Sumatera.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 19 Desember 2025
Megawati Perintahkan Donasi Rp 2 Miliar untuk Korban Bencana Sumatra, Pramono: Sami'na wa Atho'na
Indonesia
FX Rudy Temui Megawati Jelang Konferda PDIP, Pasrah Ditempatkan di Mana Saja
Mantan Wali Kota Solo ini mengaku mendapat arahan dan wejangan selama bertemu dengan Megawati di Jakarta.
Dwi Astarini - Selasa, 16 Desember 2025
FX Rudy Temui Megawati Jelang Konferda PDIP, Pasrah Ditempatkan di Mana Saja
Indonesia
Kader PDIP Sebut Serangan Ahmad Ali ke Jokowi Adalah Order Busuk Agar Aman dari KPK
Ariyadi menegaskan bahwa menyeret-nyeret PDIP dalam narasi yang tidak berdasar hanya menunjukkan upaya memutarbalikkan fakta
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 22 November 2025
Kader PDIP Sebut Serangan Ahmad Ali ke Jokowi Adalah Order Busuk Agar Aman dari KPK
Indonesia
Aria Bima Ingatkan Mahasiswa Penggugat UU MD3 Soal Sistem Pengambilan Keputusan di Lembaga Legislatif
Politisi PDIP ini menduga tuntutan tersebut lahir dari narasi dan persepsi negatif di publik mengenai kinerja DPR
Angga Yudha Pratama - Jumat, 21 November 2025
Aria Bima Ingatkan Mahasiswa Penggugat UU MD3 Soal Sistem Pengambilan Keputusan di Lembaga Legislatif
Berita Foto
Ariel Noah Bersama Vibrasi Suara Indonesia Sambangi Fraksi PDIP Bahas Royalti
Ketua Fraksi PDIP DPR Utut Adianto (kanan), Anggota Fraksi Banyu Biru (kedua kanan), menerima audiensi pengurus asosiasi Vibrasi Suara Indonesia (VISI) di antaranya Armand Maulana (kiri) dan Ariel NOAH (tengah), di Ruang Fraksi PDIP, Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/11/2025).
Didik Setiawan - Senin, 10 November 2025
Ariel Noah Bersama Vibrasi Suara Indonesia Sambangi Fraksi PDIP Bahas Royalti
Indonesia
Bupati Ponorogo Ditangkap KPK, PDIP: Kami Minta Maaf karena Dia tak Amanah
PDI Perjuangan Jawa Timur menghomati kewenangan dan proses hukum terhadap kadernya itu yang sedang dilakukan KPK.
Dwi Astarini - Sabtu, 08 November 2025
Bupati Ponorogo Ditangkap KPK, PDIP: Kami Minta Maaf karena Dia tak Amanah
Indonesia
Implementasi PP 47/24 Masih Rendah, Pemerintah Didesak Percepat Penghapusan Piutang Macet UMKM
Dalam praktiknya, para PKL yang tergabung dalam asosiasi tersebut banyak menemui kendala ketika mengakses permodalan ke institusi keuangan milik pemerintah (Himbara).
Dwi Astarini - Jumat, 31 Oktober 2025
Implementasi PP 47/24 Masih Rendah, Pemerintah Didesak Percepat Penghapusan Piutang Macet UMKM
Bagikan