Megawati Larang Kader PDIP Serang Kewibawaan Jokowi

MerahPutih.com - Ketua DPP PDI Perjuangan, Ahmad Basarah mengungkapkan instruksi Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri terkait situasi politik saat ini.

Basarah yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud ini menyatakan Megawati melarang kader PDIP untuk menyerang kewibawaan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Baca Juga

Pidato Lengkap Megawati Soekarnoputri Tanggapi Dinamika Politik Terkini

“Sampai detik ini ibu Mega melarang kader-kader PDIP, siapapun dia, untuk melakukan tindakan, perkataan, ucapan-ucapan yang menyerang kewibawaan pak Jokowi sebagai seorang presiden,” ujarnya di Jakarta, Senin (13/11).

Basarah menegaskan sampai saat ini Megawati tetap menghormati Presiden Joko Widodo sebagai pemimpin negara Indonesia.

“Dalam konteks masalah kenegaraan sampai dengan detik ini, ibu Mega tetap memposisikan bapak Joko Widodo sebagai Presiden RI yang memegang kekuasaan pemerintahan negara, kepala pemerintahan, panglima tertingginya TNI, dan lain lain,” kata Basarah.

Menurut dia, dengan kondisi politik saat ini, Presiden Ke-5 RI itu mampu membedakan antara masalah politik dengan kenegaraan.

Baca Juga

Megawati dan Jokowi Sempat Bertemu Sebelum Putuskan Usung Ganjar

Basarah menyampaikan bahwa Megawati sebagai Ketua Umum DPP PDIP, tetap berpegang teguh pada aturan konstitusi yaitu urusan calon presiden dan wakil presiden merupakan wewenang dari partai politik.

Hal itu tertuang dalam Pasal 6A ayat 2 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang mengatakan bahwa calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik sebelum pemilu dimulai.

Oleh karena itu, Basarah menyatakan bahwa ketika Presiden Joko Widodo yang juga merupakan kader utama di PDI Perjuangan menginginkan calon presiden dan wakil presiden di luar preferensi partainya, langkah etika yang tepat adalah menyampaikan hal tersebut terlebih dahulu kepada Ketum PDI Perjuangan.

“Maka ketika pak Jokowi kemudian menginginkan calon presiden dan wakil presiden yang lain harusnya secara etika organisasi beliau menyampaikan dahulu hal ini kepada bu Megawati Soekarnoputri sebagai ketua umum PDIP, karena itulah aturan mainnya berpartai,” ujarnya. (*)

Baca Juga

Singgung Putusan MK, Megawati Sebut Tengah Terjadi Manipulasi Hukum