Mau Tahu Rancangan APBD Surabaya 2018 Mendatang?

Noer ArdiansjahNoer Ardiansjah - Kamis, 23 November 2017
Mau Tahu Rancangan APBD Surabaya 2018 Mendatang?

Ilustrasi. (Istimewa)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Surabaya 2018 diperkirakan mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yakni Rp 8,974 triliun menjadi Rp 9,118 triliun

Anggota Badan Anggaran DPRD Kota Surabaya Agustin Poliana mengatakan, hasil pembahasan finalisasi Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) RAPBD 2018 ada kenaikan 1,61 persen dari APBD 2017 atau sekitar Rp 144 miliar

"Kami berharap RAPBD Surabaya 2018 ini bisa digedok akhir November ini," kata Agustin yang juga Ketua Komisi D DPRD Surabaya kepada wartawan di Surabaya, Rabu (22/11).

Menurut Agustin, kenaikan APBD Surabaya 2018 ini didongkrak dari sektor pajak daerah, retribusi, maupun dana perimbangan-perimbangan lainnya. Namun, yang menjadi catatan adalah adanya pengurangan-pengurangan di PAK APBD 2017.

"Beberapa pengurangan-pengurangan di DAU (dana alokasi umum) dan DAK (dana alokasi khusus). Mudah-mudahan APBD 2018 bisa menutupi kekurangan itu. Artinya, dengan APBD yang telah ada bisa untuk kepentingan warga Surabaya," katanya.

Selain itu, lanjut Agustin, kenaikan APBD Surabaya juga sudah termasuk gaji para tenaga kontrak di Pemkot Surabaya sesuai Upah Minimum Kota (UMK) Surabaya 2018 yang mengalami kenaikan Rp 3.583.321. "Untuk 2018, anggaran untuk tenaga kontrak naik menjadi Rp 880 miliar," katanya.

Hanya saja, Agustin menilai bahwa anggaran tenaga kontrak tersebut tidak penuh selama 12 bulan, melainkan 9 sampai 10 bulan. Hal ini dikarenakan pada saat pembahasan KUA-PPAS, belum ada peraturan gubernur yang menaikkan UMK.

"Pada saat itu menghitungnya belum ada kenaikan UMK. Tapi itu akan dibahas lagi dalam Perubahan Anggaran Keuangan (PAK)," katanya. (*)

Sumber: ANTARA

#APBD #Surabaya
Bagikan
Ditulis Oleh

Noer Ardiansjah

Tukang sulap.

Berita Terkait

Indonesia
Pemprov DKI Kucurkan Subsidi Rp 6,4 Triliun untuk Urusan Transportasi, Perut Sampai Pengelolaan Air Limbah
Dana jumbo ini dialokasikan khusus untuk subsidi transportasi, pangan, hingga pengelolaan air demi menjaga stabilitas ekonomi warga ibu kota
Angga Yudha Pratama - Rabu, 21 Januari 2026
Pemprov DKI Kucurkan Subsidi Rp 6,4 Triliun untuk Urusan Transportasi, Perut Sampai Pengelolaan Air Limbah
Indonesia
Pemprov DKI Alokasikan Triliunan Rupiah untuk Transportasi dan Pendidikan di APBD 2026
APBD DKI Jakarta 2026 resmi diundangkan. Anggaran dialokasikan untuk infrastruktur, transportasi, pendidikan, kesehatan, hingga bantuan sosial warga.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 27 Desember 2025
Pemprov DKI Alokasikan Triliunan Rupiah untuk Transportasi dan Pendidikan di APBD 2026
Indonesia
DPRD Solo Setujui APBD 2026 Pemkot Rp2,1 Triliun, Makan Minum Rapat Dipangkas
Penurunan APBD tahun ini disebabkan dampak pemangkasan transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat, memaksa pemkot dan DPRD menyesuaikan anggaran menyeluruh.
Dwi Astarini - Jumat, 28 November 2025
DPRD Solo Setujui APBD 2026 Pemkot Rp2,1 Triliun, Makan Minum Rapat Dipangkas
Indonesia
Dana Transfer dari Pusat Dipangkas, Kepala Daerah Diminta Kurangi Belanja Dinas dan Perjalanan yang tak Efektif
Dengan adanya pemangkasan TKD ini, setiap pemerintah daerah harus lebih efisien dalam mengelola APBD.
Dwi Astarini - Jumat, 31 Oktober 2025
Dana Transfer dari Pusat Dipangkas, Kepala Daerah Diminta Kurangi Belanja Dinas dan Perjalanan yang tak Efektif
Indonesia
APBD DKI 2026 Disepakati Rp 81,3 Triliun, KJP dan Bansos Aman Meski DBH Dipotong
DPRD juga memberikan catatan khusus terhadap penyesuaian anggaran pada beberapa program
Angga Yudha Pratama - Jumat, 31 Oktober 2025
APBD DKI 2026 Disepakati Rp 81,3 Triliun, KJP dan Bansos Aman Meski DBH Dipotong
Indonesia
Partai Demokrat Dukung Menkeu soal Dana Pemda Mengendap, Tawarkan Solusi Efektif
Fenomena APBD mengendap di perbankan bukan sekadar persoalan teknis pengelolaan kas daerah, melainkan menggambarkan masalah struktural keuangan daerah.
Dwi Astarini - Jumat, 24 Oktober 2025
Partai Demokrat Dukung Menkeu soal Dana Pemda Mengendap, Tawarkan Solusi Efektif
Indonesia
Sindir Gubernur Jabar soal Uang APBD di Giro Bank, Menkeu Purbaya: Pasti Nanti akan Diperiksa BPK
Purbaya sebut penempatan dana dalam bentuk giro bank justru kurang menguntungkan karena bunga yang dihasilkan lebih kecil.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 23 Oktober 2025
Sindir Gubernur Jabar soal Uang APBD di Giro Bank, Menkeu Purbaya: Pasti Nanti akan Diperiksa BPK
Indonesia
Rp 14,6 Triliun DKI Ngendap di Bank, PSI Soroti Belanja Subsidi dan Modal yang Mampet
William juga menyoroti rendahnya realisasi belanja lainnya berdasarkan data BPKD DKI
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
Rp 14,6 Triliun DKI Ngendap di Bank, PSI Soroti Belanja Subsidi dan Modal yang Mampet
Indonesia
DPRD DKI Minta BUMD Jakarta Jangan Manja Minta PMD Terus, Creative Financing Bisa Jadi Solusi Darurat Usai Anggaran Dikebiri Habis-habisan
Inovasi adalah keharusan bagi BUMD
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
DPRD DKI Minta BUMD Jakarta Jangan Manja Minta PMD Terus, Creative Financing Bisa Jadi Solusi Darurat Usai Anggaran Dikebiri Habis-habisan
Indonesia
Anggaran DKI Jakarta Menciut Gara-Gara DBH Dipangkas, Banjir dan Jalan Rusak Warga Jakarta Terancam Diabaikan?
Memang ada beberapa pembangunan yang dirasa belum memungkinkan, sehingga dimundurkan
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
Anggaran DKI Jakarta Menciut Gara-Gara DBH Dipangkas, Banjir dan Jalan Rusak Warga Jakarta Terancam Diabaikan?
Bagikan