Masyarakat Diajak Berikan Kesempatan Pemerintah Sempurnakan Program MBG

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Jumat, 31 Januari 2025
Masyarakat Diajak Berikan Kesempatan Pemerintah Sempurnakan Program MBG

Sejumlah warga Boyolali di dapur membantu masak program Makan Bergizi Gratis. (foto: dokumen tim Prabowo)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Masyarakat diminta beri kesempatan kepada Pemerintah untuk menyempurnakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyusul masih adanya berbagai persoalan terkait program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut.

“Program ini kan memang masih baru, saya yakin Pemerintah masih harus banyak melakukan evaluasi dan menyempurnakan,” kata Ketua DPR RI Puan Maharani, Jumat (31/1).

Beragam kejadian muncul menyusul program MBG yang menyita perhatian publik sepanjang dua pekan terakhir. Mulai dari menu yang menuai pro dan kontra, hingga fenomena keracunan karena makanan tidak diolah dengan baik.

Banyak mitra program Makan Bergizi Gratis yang diketahui mundur karena tak dibayar oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Puan menilai, program baru tentunya masih memerlukan berbagai perbaikan khususnya dalam hal teknis.

Baca juga:

Survei Indikator: Mayoritas Publik Percaya Program MBG Rentan Dikorupsi

“Jadi kita kasih kesempatan kepada Pemerintah untuk mengevaluasi dan menyempurnakan. Tentu saja satu program baru perlu banyak hal yang dilakukan dalam teknis-teknis di lapangannya,” terang mantan Menko PMK itu.

Di sisi lain, Pemerintah berencana menambah anggaran program Makan Bergizi Gratis agar menyasar lebih banyak penerima. Sebab, sejauh ini hanya sebagian anak-anak yang sudah merasakan makan bergizi gratis. Jumlah penerimanya pun akan ditambah secara bertahap, sesuai dengan kesiapan anggaran dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Puan memastikan DPR akan terus mengawal dengan baik program MBG. Hal ini untuk memastikan program Makan Bergizi Gratis betul-betul dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Baca juga:

Ditanya Viral Isu Pungli Program MBG di Ciledug, Istana Minta Masyarakat Dewasa

“Kita tetap kawal di DPR untuk Pemerintah melakukan evaluasi-evaluasi sehingga nantinya akan memang betul-betul bermanfaat bagi masyarakat, khususnya anak-anak,” tegas Puan.


Perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI ini pun kembali mengapresiasi capaian 100 hari kinerja pemerintah Presiden Prabowo yang mendapat respons positif dari masyarakat. Puan mengatakan kepercayaan dari rakyat harus dijadikan sebagai tantangan bagi Pemerintah untuk bisa bekerja dengan lebih baik lagi.

#DPR #DPR RI
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
6 RUU Dicabut, ini Daftar 64 RUU yang Masuk Prolegnas Prioritas 2026
Terdapat 64 rancangan undang-undang (RUU) yang siap menjadi fokus pembahasan pada tahun legislatif mendatang. ?
Dwi Astarini - Selasa, 09 Desember 2025
6 RUU Dicabut, ini Daftar 64 RUU yang Masuk Prolegnas Prioritas 2026
Indonesia
DPR Minta Riset Kebencanaan Harus 'Membumi', Kesiapsiagaan Bencana Melalui Pendidikan dan Riset
Indonesia sering disebut sebagai negara dengan istilah supermarket bencana
Angga Yudha Pratama - Selasa, 09 Desember 2025
DPR Minta Riset Kebencanaan Harus 'Membumi', Kesiapsiagaan Bencana Melalui Pendidikan dan Riset
Indonesia
DPR Setujui Prolegnas Prioritas 2026: 6 RUU Jadi Fokus Legislasi
DPR RI resmi mengesahkan Prolegnas Prioritas 2026 dan perubahan kedua Prolegnas 2025–2029, termasuk enam RUU baru seperti KUHAP dan Patriot Bond.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 08 Desember 2025
DPR Setujui Prolegnas Prioritas 2026: 6 RUU Jadi Fokus Legislasi
Indonesia
DPR Sentil Kemenhut Soal Loyonya Penegakan Hukum Kehutanan, Taubat Ekologi Bisa Jadi Solusi
Komisi IV siap memberikan dukungan politik agar persoalan ini dapat diselesaikan melalui aksi nyata
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 06 Desember 2025
DPR Sentil Kemenhut Soal Loyonya Penegakan Hukum Kehutanan, Taubat Ekologi Bisa Jadi Solusi
Indonesia
Pemerintah Didesak Bentuk BRR Ad Hoc untuk Pemulihan Cepat Pasca Bencana Sumatera
Keterlibatan masyarakat dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi juga menjadi perhatian utama
Angga Yudha Pratama - Jumat, 05 Desember 2025
Pemerintah Didesak Bentuk BRR Ad Hoc untuk Pemulihan Cepat Pasca Bencana Sumatera
Berita Foto
Ketua DPR Puan Maharani Sampaikan Refleksi Akhir Tahun 2025
Ketua DPR Puan Maharani (kiri), berpidato pada "Refleksi Akhir Tahun", di Bandung, Jawa Barat, Jumat (4/12/2025).
Didik Setiawan - Jumat, 05 Desember 2025
Ketua DPR Puan Maharani Sampaikan Refleksi Akhir Tahun 2025
Indonesia
DPR Serukan 'Taubat Ekologi' ke Menhut Raja Juli Sebagai Refleksi Kerusakan Lingkungan
Slamet menekankan bahwa penyelesaian masalah kerusakan hutan tidak cukup hanya melalui regulasi dan kebijakan teknis semata
Angga Yudha Pratama - Jumat, 05 Desember 2025
DPR Serukan 'Taubat Ekologi' ke Menhut Raja Juli Sebagai Refleksi Kerusakan Lingkungan
Indonesia
DPR Minta Bapeten Berada Langsung di Bawah KLH untuk Perkuat Pengawasan Bahan Radioaktif
Aqib mengusulkan agar Menteri Lingkungan Hidup dan Bapeten mengadakan rapat koordinasi khusus
Angga Yudha Pratama - Jumat, 05 Desember 2025
DPR Minta Bapeten Berada Langsung di Bawah KLH untuk Perkuat Pengawasan Bahan Radioaktif
Indonesia
Pemulihan Infrastruktur Dasar Jadi Penentu Keselamatan Warga Terdampak Bencana Sumatra
Upaya pemulihan ini dianggap mendesak untuk mengurangi jumlah korban
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Desember 2025
Pemulihan Infrastruktur Dasar Jadi Penentu Keselamatan Warga Terdampak Bencana Sumatra
Indonesia
Dana 'On Call' Rp 4 Triliun untuk Bencana di Sumatra Sudah Menanti, DPR Desak Pemerintah Gunakan Anggaran Darurat
Ia menyoroti pentingnya segera menyuplai kebutuhan darurat secara masif
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Desember 2025
Dana 'On Call' Rp 4 Triliun untuk Bencana di Sumatra Sudah Menanti, DPR Desak Pemerintah Gunakan Anggaran Darurat
Bagikan