Masyarakat Diajak Berikan Kesempatan Pemerintah Sempurnakan Program MBG

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Jumat, 31 Januari 2025
Masyarakat Diajak Berikan Kesempatan Pemerintah Sempurnakan Program MBG

Sejumlah warga Boyolali di dapur membantu masak program Makan Bergizi Gratis. (foto: dokumen tim Prabowo)

Ukuran:
14
Font:
Audio:

Merahputih.com - Masyarakat diminta beri kesempatan kepada Pemerintah untuk menyempurnakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyusul masih adanya berbagai persoalan terkait program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut.

“Program ini kan memang masih baru, saya yakin Pemerintah masih harus banyak melakukan evaluasi dan menyempurnakan,” kata Ketua DPR RI Puan Maharani, Jumat (31/1).

Beragam kejadian muncul menyusul program MBG yang menyita perhatian publik sepanjang dua pekan terakhir. Mulai dari menu yang menuai pro dan kontra, hingga fenomena keracunan karena makanan tidak diolah dengan baik.

Banyak mitra program Makan Bergizi Gratis yang diketahui mundur karena tak dibayar oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Puan menilai, program baru tentunya masih memerlukan berbagai perbaikan khususnya dalam hal teknis.

Baca juga:

Survei Indikator: Mayoritas Publik Percaya Program MBG Rentan Dikorupsi

“Jadi kita kasih kesempatan kepada Pemerintah untuk mengevaluasi dan menyempurnakan. Tentu saja satu program baru perlu banyak hal yang dilakukan dalam teknis-teknis di lapangannya,” terang mantan Menko PMK itu.

Di sisi lain, Pemerintah berencana menambah anggaran program Makan Bergizi Gratis agar menyasar lebih banyak penerima. Sebab, sejauh ini hanya sebagian anak-anak yang sudah merasakan makan bergizi gratis. Jumlah penerimanya pun akan ditambah secara bertahap, sesuai dengan kesiapan anggaran dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Puan memastikan DPR akan terus mengawal dengan baik program MBG. Hal ini untuk memastikan program Makan Bergizi Gratis betul-betul dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Baca juga:

Ditanya Viral Isu Pungli Program MBG di Ciledug, Istana Minta Masyarakat Dewasa

“Kita tetap kawal di DPR untuk Pemerintah melakukan evaluasi-evaluasi sehingga nantinya akan memang betul-betul bermanfaat bagi masyarakat, khususnya anak-anak,” tegas Puan.


Perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI ini pun kembali mengapresiasi capaian 100 hari kinerja pemerintah Presiden Prabowo yang mendapat respons positif dari masyarakat. Puan mengatakan kepercayaan dari rakyat harus dijadikan sebagai tantangan bagi Pemerintah untuk bisa bekerja dengan lebih baik lagi.

#DPR #DPR RI
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Pemerintah Diharap Prioritaskan Kembali Program Pembangunan Rusun Pesantren di RAPBN 2026
Sudjatmiko juga mendesak Kementerian Perhubungan untuk lebih proaktif dalam meningkatkan fasilitas transportasi publik
Angga Yudha Pratama - 56 menit lalu
Pemerintah Diharap Prioritaskan Kembali Program Pembangunan Rusun Pesantren di RAPBN 2026
Indonesia
BPJPH dan BPOM Didesak Usut Tuntas Status Kehalalan Ompreng Program MBG yang Diduga Mengandung Minyak Babi
Berdasar UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH), BPJPH memiliki wewenang mengawasi produk yang dikonsumsi masyarakat
Angga Yudha Pratama - Selasa, 09 September 2025
BPJPH dan BPOM Didesak Usut Tuntas Status Kehalalan Ompreng Program MBG yang Diduga Mengandung Minyak Babi
Indonesia
Koperasi Desa Merah Putih Dinilai Bisa Penuhi Poin Penting Visi Astacita, Dorong Kemandirian Ekonomi Hingga Berantas Kemiskinan
Nevi melihat ini sebagai peluang besar untuk memperkuat koperasi sebagai pilar utama ekonomi bangsa
Angga Yudha Pratama - Senin, 08 September 2025
Koperasi Desa Merah Putih Dinilai Bisa Penuhi Poin Penting Visi Astacita, Dorong Kemandirian Ekonomi Hingga Berantas Kemiskinan
Indonesia
DPR RI Buka Kesempatan Publik Berikan Masukan dan Pandangan Terhadap Calon Hakim Agung dan Calon Hakim Ad Hoc HAM MA
Setelah menerima masukan dari masyarakat, Komisi III akan melanjutkan proses selanjutnya
Angga Yudha Pratama - Senin, 08 September 2025
DPR RI Buka Kesempatan Publik Berikan Masukan dan Pandangan Terhadap Calon Hakim Agung dan Calon Hakim Ad Hoc HAM MA
Indonesia
Bahan Bakar di SPBU Shell dan BP Langka, Kualitas BBM Pertamina Justru Jadi Sorotan
Pengawasan yang ketat dan transparan akan mencegah terjadinya praktik curang
Angga Yudha Pratama - Senin, 08 September 2025
Bahan Bakar di SPBU Shell dan BP Langka, Kualitas BBM Pertamina Justru Jadi Sorotan
Indonesia
BEM Mahasiswa Kembali Geruduk MPR/DPR Besok, Tagih Janji Pemerintah soal 17+8 Tuntutan Rakyat
BEM mahasiswa kembali geruduk MPR/DPR besok. Mereka akan menagih janji mahasiswa soal 17+8 tuntutan rakyat.
Soffi Amira - Senin, 08 September 2025
BEM Mahasiswa Kembali Geruduk MPR/DPR Besok, Tagih Janji Pemerintah soal 17+8 Tuntutan Rakyat
Indonesia
Pakar Soroti Pentingnya Keseimbangan dalam RUU Perampasan Aset, Bisa Menutup Celah Hukum
Pakar hukum menyoroti soal keseimbangan dalam RUU Perampasan Aset. Rektor Universitas Dharma Indonesia, Agus Prihartono mengatakan, RUU tersebut bisa menutup celah hukum.
Soffi Amira - Minggu, 07 September 2025
Pakar Soroti Pentingnya Keseimbangan dalam RUU Perampasan Aset, Bisa Menutup Celah Hukum
Indonesia
Politikus PKS Usul Perampasan Aset Disatukan Dengan Revisi Undang-Undang KPK, Hindari Aparat Gunakan Sebagai Alat Pemerasan
Momentum saat ini tepat untuk menyempurnakan substansi RUU tersebut, agar penyusunan norma hukum dilakukan secara cermat agar tidak menimbulkan potensi penyalahgunaan kewenangan.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 06 September 2025
Politikus PKS Usul Perampasan Aset Disatukan Dengan Revisi Undang-Undang KPK, Hindari Aparat Gunakan Sebagai Alat Pemerasan
Indonesia
Rincian Gaji dan Tunjangan DPR Setelah 17+8 Tuntutan Rakyat Diakomodir Pimpinan DPR
DPR RI juga akan memangkas tunjangan dan fasilitas anggota DPR setelah evaluasi meliputi biaya langganan, meliputi biaya listrik, biaya jasa telpon, biaya komunikasi intensif, dan biaya tunjangan transportasi.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 06 September 2025
Rincian Gaji dan Tunjangan DPR Setelah 17+8 Tuntutan Rakyat Diakomodir Pimpinan DPR
Indonesia
6 Poin Tuntutan 17+8 Yang Dikabulkan DPR, Semua Fraksi Diklaim Setuju
Poin tersebut, ditandatangani oleh Pimpinan DPR RI Ibu Puan Maharani, Sufmi Dasco Ahmad, Pak Saan Mustopa, dan Pak Cucun Ahmad Syamsurizal.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 06 September 2025
6 Poin Tuntutan 17+8 Yang Dikabulkan DPR, Semua Fraksi Diklaim Setuju
Bagikan