Masyarakat Diajak Berikan Kesempatan Pemerintah Sempurnakan Program MBG

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Jumat, 31 Januari 2025
Masyarakat Diajak Berikan Kesempatan Pemerintah Sempurnakan Program MBG

Sejumlah warga Boyolali di dapur membantu masak program Makan Bergizi Gratis. (foto: dokumen tim Prabowo)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Masyarakat diminta beri kesempatan kepada Pemerintah untuk menyempurnakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyusul masih adanya berbagai persoalan terkait program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut.

“Program ini kan memang masih baru, saya yakin Pemerintah masih harus banyak melakukan evaluasi dan menyempurnakan,” kata Ketua DPR RI Puan Maharani, Jumat (31/1).

Beragam kejadian muncul menyusul program MBG yang menyita perhatian publik sepanjang dua pekan terakhir. Mulai dari menu yang menuai pro dan kontra, hingga fenomena keracunan karena makanan tidak diolah dengan baik.

Banyak mitra program Makan Bergizi Gratis yang diketahui mundur karena tak dibayar oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Puan menilai, program baru tentunya masih memerlukan berbagai perbaikan khususnya dalam hal teknis.

Baca juga:

Survei Indikator: Mayoritas Publik Percaya Program MBG Rentan Dikorupsi

“Jadi kita kasih kesempatan kepada Pemerintah untuk mengevaluasi dan menyempurnakan. Tentu saja satu program baru perlu banyak hal yang dilakukan dalam teknis-teknis di lapangannya,” terang mantan Menko PMK itu.

Di sisi lain, Pemerintah berencana menambah anggaran program Makan Bergizi Gratis agar menyasar lebih banyak penerima. Sebab, sejauh ini hanya sebagian anak-anak yang sudah merasakan makan bergizi gratis. Jumlah penerimanya pun akan ditambah secara bertahap, sesuai dengan kesiapan anggaran dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Puan memastikan DPR akan terus mengawal dengan baik program MBG. Hal ini untuk memastikan program Makan Bergizi Gratis betul-betul dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Baca juga:

Ditanya Viral Isu Pungli Program MBG di Ciledug, Istana Minta Masyarakat Dewasa

“Kita tetap kawal di DPR untuk Pemerintah melakukan evaluasi-evaluasi sehingga nantinya akan memang betul-betul bermanfaat bagi masyarakat, khususnya anak-anak,” tegas Puan.


Perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI ini pun kembali mengapresiasi capaian 100 hari kinerja pemerintah Presiden Prabowo yang mendapat respons positif dari masyarakat. Puan mengatakan kepercayaan dari rakyat harus dijadikan sebagai tantangan bagi Pemerintah untuk bisa bekerja dengan lebih baik lagi.

#DPR #DPR RI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Angga Yudha Pratama

Seorang jurnalis profesional, reporter senior, editor berita, dan asisten redaktur yang telah berkarya di industri media online nasional selama lebih dari satu dekade. Selalu mengedepankan akurasi, objektivitas, dan kualitas informasi dalam setiap karyanya berbekal dari pengalaman langsung bertahun-tahun melakukan peliputan di lapangan, penulisan berita, penyuntingan artikel, hingga pengelolaan konten digital. Keahlian tersebut membuat pemahaman secara menyeluruh proses produksi konten digital modern, mulai dari pencarian data, wawancara narasumber, verifikasi fakta, penulisan artikel, optimasi SEO, editing naskah, hingga publikasi berita sesuai kode etik jurnalistik. Lebih spesifik, pemahaman mengenai strategi optimasi SEO dan Digital Content untuk mesin pencari juga menjadi fokus saat ini di tengah disrupsi media. Keahlian itu meliputi SEO writing, content writing, copywriting, keyword research, semantic SEO, search intent, on page SEO, optimasi, artikel google, struktur heading SEO, evergreen content, optimasi readability, meta description hingga internal linking.
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
DPR Minta Pemerintah Susun Peta Jalan Ekosistem Kendaraan Listrik Nasional
Pembangunan industri kendaraan listrik tidak boleh hanya berorientasi pada peningkatan produksi dan penjualan kendaraan.
Dwi Astarini - Kamis, 10 September 2026
DPR Minta Pemerintah Susun Peta Jalan Ekosistem Kendaraan Listrik Nasional
Indonesia
Komisi IX DPR Dukung Pembahasan RUU Pekerja Gig
Negara perlu menghadirkan regulasi khusus yang mampu beradaptasi dengan dinamika zaman, tanpa mematikan karakter fleksibel.
Dwi Astarini - Rabu, 09 September 2026
Komisi IX DPR Dukung Pembahasan RUU Pekerja Gig
Indonesia
Bandung Barat Bersatu Gelar Aksi di Jakarta, Soroti Tata Kelola Pemerintahan hingga Anggaran
Bandung Barat Bersatu menyampaikan aspirasi di DPR RI. Mereka menyoroti tata kelola pemerintahan.
Soffi Amira - Rabu, 09 September 2026
Bandung Barat Bersatu Gelar Aksi di Jakarta, Soroti Tata Kelola Pemerintahan hingga Anggaran
Indonesia
Legislator Gerindra Dorong Transparansi dan Optimalisasi Badan Pemulihan Aset
Badan Pemulihan Aset (BPA) diminta meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan optimalisasi pemulihan aset bagi negara.
Dwi Astarini - Selasa, 08 September 2026
Legislator Gerindra Dorong Transparansi dan Optimalisasi Badan Pemulihan Aset
Indonesia
Kader Nasdem Anggota DPR RI Eva Stevany Masuk Desil 4, Disebut Kekeliruan dan Langsung Diperbaiki
Menurut pencatatan jumlah harta kekayaan (LHKPN) 2026, sosok politisi dari Nasdem tersebut sudah memiliki total harta sebanyak Rp 3,5 miliar lebih.
Dwi Astarini - Selasa, 08 September 2026
Kader Nasdem Anggota DPR RI Eva Stevany Masuk Desil 4, Disebut Kekeliruan dan Langsung Diperbaiki
Indonesia
Fraksi PKB DPR Tegaskan Pekerja Gig Harus Dapat Perlindungan
Perkembangan pekerjaan gig menunjukkan dunia kerja Indonesia mengalami perubahan yang signifikan.
Dwi Astarini - Selasa, 08 September 2026
Fraksi PKB DPR Tegaskan Pekerja Gig Harus Dapat Perlindungan
Indonesia
RUU Perampasan Aset Bukan untuk Tekan Lawan Politik, DPR: Sasar Kejahatan Terorganisasi
DPR RI menegaskan bahwa RUU Perampasan Aset bukan untuk menekan lawan politik. Masyarakat diminta untuk tak khawatir.
Soffi Amira - Selasa, 08 September 2026
RUU Perampasan Aset Bukan untuk Tekan Lawan Politik, DPR: Sasar Kejahatan Terorganisasi
Indonesia
DPR Setujui Revisi UU Pemerintahan Aceh Jadi RUU Usul Inisiatif, 27 Ketentuan Diubah
DPR RI menyetujui revisi UU Pemerintahan Aceh. Ada 27 ketentuan yang bakal diubah dalam UU tersebut.
Soffi Amira - Selasa, 08 September 2026
DPR Setujui Revisi UU Pemerintahan Aceh Jadi RUU Usul Inisiatif, 27 Ketentuan Diubah
Indonesia
RUU Penyiaran Disetujui DPR, Platform Media Digital Over The Top Bakal Diawasi
Regulasi itu diatur untuk menghadirkan kepastian hukum dan kesetaraan tanggung jawab dalam ekosistem media yang terus berkembang.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 08 September 2026
RUU Penyiaran Disetujui DPR, Platform Media Digital Over The Top Bakal Diawasi
Indonesia
RUU Pengaturan Reforma Agraria, Ini Pasal Krusial
Rancangan regulasi itu juga memuat pengaturan tentang Dewan Pengawas BRAN yang bertujuan menjamin akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas kinerja BRAN.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 08 September 2026
 RUU Pengaturan Reforma Agraria, Ini Pasal Krusial
Bagikan