Masih Temui Kendala, ERP Ditargetkan Beroperasi 2021

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Selasa, 22 Oktober 2019
Masih Temui Kendala, ERP Ditargetkan Beroperasi 2021

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo (MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Pemprov DKI menargetkan penerapan electronic road pricing (ERP) atau jalan berbayar dapat dioperasikan pada 2021.

"Setelah itu baru masuk lelang. Kita harapkan tahun depan sudah lelang. Kita bakal kejar di 2021," kata Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) DKI, Syafrin Liputo di Jakarta, Selasa (22/10).

Baca Juga:

Perluasan Ganjil Genap Cetak Rekor, 1 Juta Warga Beralih ke Transportasi Umum

Program tersebut direncanakan diterapkan pada 2020. Namun, saat ini masih dilakukan pengkajian ulang sesuai dengan arahan dari Kejaksaan Agung, yang menganggap ada sejumlah prinsip dalam program ERP yang bertentangan dengan UU.

"Lagi dikaji. Jadi, karena masih dikaji, tunggu tim yang sedang mengkaji itu bekerja," jelas Syafrin.

Syafrin berharap tahun depan di bulan Maret atau triwulan pertama 2020 kajian penerapan jalan berbayar sudah selesai sesuai pendapat hukum atau legal opinion Kejaksaan Agung. "Dokumen ERP yang ada sekarang harus dikaji ulang," katanya.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo (Foto: Humas Pemprov DKI Jakarta)

Pemprov DKI sebenarnya sudah melelang proyek ERP di 2019. Namun, lelang dibatalkan lantaran mengikuti pendapat hukum Kejaksaan Agung.

Dokumen harus disesuaikan dengan regulasi yaitu, Peraturan Pemerintah (PP) No.97/2012, tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.

"Jadi di dalam undang-undang 22, pp 32, dan pp 97, itu untuk ERP itu skemanya retribusi. Nah, ke depan yang akan kita laksanakan. Berbeda dengan proses sebelumnya, karena tarif layanan," kata dia.

Baca Juga:

Anies Dikritik, Penghapusan Ganjil-Genap Saat Weekend Ganggu Wisatawan

"Konstruksi hukumnya, itu dulu yang kita dudukkan semua dalam konstruksi hukum yang tepat termasuk di dalamnya, dokumen dikaji ulang secara teknis, skema penerimaan bayarannya bukan lagi tarif layanan tapi retribusi," pungkasnya.

Penerapan ERP adalah kebijakan yang menyusul program pembatasan kendaraan dengan plat nomor ganjil genap. "Pola ganjil genap kita harapkan lebih baik, tetapi perlu dipahami ganjil genap adalah kebijakan antara, dan tahun depan kita masuk ERP," tutupnya. (Asp)

#Dinas Perhubungan #Pemprov DKI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Jangan Salah Rute! ini Daftar Jalan Jakarta yang Ditutup saat JRF 2026
Sejumlah jalan di Jakarta ditutup saat JRF 2026. Berikut daftar ruas jalan yang ditutup.
Soffi Amira - Jumat, 23 Oktober 2026
Jangan Salah Rute! ini Daftar Jalan Jakarta yang Ditutup saat JRF 2026
Indonesia
CFD Sudirman-Thamrin 25 Oktober 2026 Ditiadakan, ini 5 Lokasi Alternatif yang Bisa Dikunjungi
CFD Sudirman-Thamrin dan Rasuna Said ditiadakan pada 25 Oktober 2026. Simak lima lokasi alternatifnya di sini.
Soffi Amira - Jumat, 23 Oktober 2026
CFD Sudirman-Thamrin 25 Oktober 2026 Ditiadakan, ini 5 Lokasi Alternatif yang Bisa Dikunjungi
Indonesia
CFD Sudirman-Thamrin Minggu Besok Ditiadakan, Lokasi Digeser ke Kebayoran Lama
Kegiatan Car Free Day (CFD) Sudirman-Thamrin Minggu, 25 Oktober 2026 ditiadakan karena ada Jakarta Running Festival, dan dialihkan ke Jalan Sultan Iskandar Muda, Kebayoran Lama.
Wisnu Cipto - Kamis, 22 Oktober 2026
CFD Sudirman-Thamrin Minggu Besok Ditiadakan, Lokasi Digeser ke Kebayoran Lama
Berita Foto
Pemprov DKI Perluas Akses Hunian Layak lewat Pembiayaan Rumah
Suasana pemukiman padat penduduk di Kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin (12/10/2026).
Didik Setiawan - Senin, 12 Oktober 2026
Pemprov DKI Perluas Akses Hunian Layak lewat Pembiayaan Rumah
Indonesia
Bank Jakarta dan PAM Jaya Bakal IPO, Pramono Tegaskan DKI Tetap Pemegang Saham Mayoritas
Bank Jakarta dan PAM Jaya bakal IPO. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menegaskan, Pemprov tetap memegang saham mayoritas.
Soffi Amira - Minggu, 11 Oktober 2026
Bank Jakarta dan PAM Jaya Bakal IPO, Pramono Tegaskan DKI Tetap Pemegang Saham Mayoritas
Indonesia
Demo Buruh di Jakarta 24 September 2026, Dishub Minta Pengguna Jalan Hindari 3 Kawasan ini
Demo buruh di Jakarta pada Kamis (24/9) akan diikuti ribuan orang. Ada beberapa ruas jalan yang bisa dihindari.
Soffi Amira - Kamis, 24 September 2026
Demo Buruh di Jakarta 24 September 2026, Dishub Minta Pengguna Jalan Hindari 3 Kawasan ini
Indonesia
Direncanakan Sejak Era Fauzi Bowo, Proyek Jalan Sejajar Rel Pasar Minggu Ditargetkan Rampung 2027
Proses pembebasan lahan yang berjalan secara bertahap sempat terhenti akibat pandemi COVID-19.
Yusuf Abdillah - Senin, 14 September 2026
Direncanakan Sejak Era Fauzi Bowo, Proyek Jalan Sejajar Rel Pasar Minggu Ditargetkan Rampung 2027
Indonesia
PJLP DKI Menjerit Upah Masih Pakai UMP 2025, PSI Tuntut Tanggung Jawab Pemprov
Staf PJLP Pemprov DKI Jakarta mengeluhkan upah yang diterima masih menggunakan perhitungan UMP 2025, meski tahun 2026 sudah berjalan.
Wisnu Cipto - Sabtu, 05 September 2026
PJLP DKI Menjerit Upah Masih Pakai UMP 2025, PSI Tuntut Tanggung Jawab Pemprov
Indonesia
El Nino Ancam Jakarta, 1.027 Petugas Disiagakan Hadapi Puncak Musim Kemarau
Difokuskan pada antisipasi kekeringan, kekurangan air bersih, kebakaran, dan penurunan kualitas udara.
Yusuf Abdillah - Rabu, 02 September 2026
El Nino Ancam Jakarta, 1.027 Petugas Disiagakan Hadapi Puncak Musim Kemarau
Indonesia
Viral 5 Mobil Terobos CFD Sudirman-Thamrin, Pramono Langsung Turun Tangan
Viral lima mobil menerobos CFD Sudirman-Thamrin pada Minggu (23/8) lalu. Identitasnya kini sedang diburu.
Soffi Amira - Senin, 24 Agustus 2026
Viral 5 Mobil Terobos CFD Sudirman-Thamrin, Pramono Langsung Turun Tangan
Bagikan