Headline

Masih Diperdebatkan, DPRD DKI Ngotot Tarif MRT Jakarta Gratis

Eddy FloEddy Flo - Selasa, 02 April 2019
 Masih Diperdebatkan, DPRD DKI Ngotot Tarif MRT Jakarta Gratis

Gubernur Anies Baswedan bersama anggota DPRD DKI saat menjajal MRT Jakarta (MP/Asropih)

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.Com - Pertarungan antara Gubernur Anies Baswedan dan DPRD DKI terkait tarif MRT Jakarta masih berbuntut panjang. Anggota DPRD DKI Jakarta masih tetap keukeu tarif kereta cepat Moda Raya Terpadu (MRT) digratiskan bagi masyarakat.

Hal itu ditegaskan Ketua Komisi B DPRD Jakarta Abdurrahman Suhaimi saat ditanya awak media mengenai kebijaka Pemprov DKI yang memberikan diskon 50 persen tarif MRT kepada warga.

"Nanti kita minta lagi (diskon MRT 50 persen) kita coba suarakan lagi.lebih suka gratis kan mbak ya?makanya," kata Suhaini saat meninjau MRT Jakarta bersama rombongan Pemprov DKI dan DPRD DKI, Selasa (2/4).

MRT Jakarta
MRT Jakarta (Foto: Antaranews)

Menurut dia, merupakan kewajaran bila moda transportasi MRT dibayar dengan harga cuma-cuma karena hal itu untuk melayani masyarakat. Apalagi Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah (APBD) DKI merupakan uang rakyat.

"Kalau saya prinsipnya kalau untuk layanan masyarakat berapapun itu kira-kira begitu itu gak papa. Termaksud untuk pendidikan, kesehatan, transportasi berapapun itu ya memang itu uang masyarakat," tutur dia.

Ketua Fraksi PKS ini mengungkapkan, tarif gratis bagi pengguna transpirtasi berbasis rel ini sampah tahun 2019 ini. Namun lanjut dia, dengan layanan gratis ini bukan berarti masyarakat semaunya dan tak disiplin menggunakan MRT.

Untuk itu, Pemprov DKI harus tegas membuat aturan agar masyarakat tertib dan disiplin menggunakan MRT.

"Gini, yang namanya gratis itu bukan berarti semaunya tetap ada aturannya. Sekolah kalau gratis apa kemudian masuk semaunya kan nggak tetap disiplin," tutupnya.(Asp)

#MRT Jakarta #DPRD DKI Jakarta #Gubernur DKI Jakarta #Anies Baswedan
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Pembangunan hunian vertikal merupakan jawaban atas keterbatasan lahan dan tingginya harga tanah di Jakarta.
Dwi Astarini - Jumat, 12 September 2025
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Indonesia
Dukung Program Prabowo, Pemprov DKI Gratiskan BPHTB & PBG demi Wujudkan 3 Juta Rumah
Bank Jakarta turut menyambut baik dan mendukung penuh program pemenuhan hunian yang diakselerasi oleh Pemprov DKI.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 September 2025
Dukung Program Prabowo, Pemprov DKI Gratiskan BPHTB & PBG demi Wujudkan 3 Juta Rumah
Indonesia
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Audiensi dengan Mendagri Tito akan dilakukan melalui Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI).
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 September 2025
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Indonesia
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
DPRD DKI Jakarta akan memprioritaskan pembahasan 15 peraturan daerah (Perda) terkait kekhususan Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Mudah-mudahan bisa terkejar
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Indonesia
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Angka itu tidak boleh berubah
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Indonesia
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Fraksi PAN khawatir perubahan ini akan mengutamakan pemodal daripada kepentingan rakyat
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Indonesia
Gubernur Pramono Targetkan MRT Tersambung ke Tangerang Banten dalam 5 Tahun
Jakarta masuk daftar kota dengan transportasi publik terbaik, Pramono geber pembangunan MRT.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 10 September 2025
Gubernur Pramono Targetkan MRT Tersambung ke Tangerang Banten dalam 5 Tahun
Indonesia
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
Terdapat sejumlah tahapan sebelum penurunan tunjangan perumahan anggota DPRD DKI terealisasi.
Dwi Astarini - Selasa, 09 September 2025
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
Indonesia
Pramono Ingin Rute MRT Diperpanjang Sampai Banten, Sudah Buat Rencana dengan Andra Soni
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, ingin memperpanjang rute MRT hingga Banten. Ia pun sudah berkomunikasi dengan Gubernur Banten, Andra Soni.
Soffi Amira - Selasa, 09 September 2025
Pramono Ingin Rute MRT Diperpanjang Sampai Banten, Sudah Buat Rencana dengan Andra Soni
Bagikan