Masih Diperdebatkan, DPRD DKI Ngotot Tarif MRT Jakarta Gratis


Gubernur Anies Baswedan bersama anggota DPRD DKI saat menjajal MRT Jakarta (MP/Asropih)
MerahPutih.Com - Pertarungan antara Gubernur Anies Baswedan dan DPRD DKI terkait tarif MRT Jakarta masih berbuntut panjang. Anggota DPRD DKI Jakarta masih tetap keukeu tarif kereta cepat Moda Raya Terpadu (MRT) digratiskan bagi masyarakat.
Hal itu ditegaskan Ketua Komisi B DPRD Jakarta Abdurrahman Suhaimi saat ditanya awak media mengenai kebijaka Pemprov DKI yang memberikan diskon 50 persen tarif MRT kepada warga.
"Nanti kita minta lagi (diskon MRT 50 persen) kita coba suarakan lagi.lebih suka gratis kan mbak ya?makanya," kata Suhaini saat meninjau MRT Jakarta bersama rombongan Pemprov DKI dan DPRD DKI, Selasa (2/4).

Menurut dia, merupakan kewajaran bila moda transportasi MRT dibayar dengan harga cuma-cuma karena hal itu untuk melayani masyarakat. Apalagi Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah (APBD) DKI merupakan uang rakyat.
"Kalau saya prinsipnya kalau untuk layanan masyarakat berapapun itu kira-kira begitu itu gak papa. Termaksud untuk pendidikan, kesehatan, transportasi berapapun itu ya memang itu uang masyarakat," tutur dia.
Ketua Fraksi PKS ini mengungkapkan, tarif gratis bagi pengguna transpirtasi berbasis rel ini sampah tahun 2019 ini. Namun lanjut dia, dengan layanan gratis ini bukan berarti masyarakat semaunya dan tak disiplin menggunakan MRT.
Untuk itu, Pemprov DKI harus tegas membuat aturan agar masyarakat tertib dan disiplin menggunakan MRT.
"Gini, yang namanya gratis itu bukan berarti semaunya tetap ada aturannya. Sekolah kalau gratis apa kemudian masuk semaunya kan nggak tetap disiplin," tutupnya.(Asp)
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas

Dukung Program Prabowo, Pemprov DKI Gratiskan BPHTB & PBG demi Wujudkan 3 Juta Rumah

Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan

DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta

DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan

Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat

Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih

Gubernur Pramono Targetkan MRT Tersambung ke Tangerang Banten dalam 5 Tahun

Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat

Pramono Ingin Rute MRT Diperpanjang Sampai Banten, Sudah Buat Rencana dengan Andra Soni
